SURAT KERJA SAMA PENERJEMAHAN BUKU

SURAT KERJA SAMA

PENERJEMAHAN BUKU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [……………………………………….] Alamat : [……………………………………….]

Selanjutnya disebut PIHAK I

RESUME UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

RESUME UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Latar Belakang
Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah untuk mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa. Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertapenyebaran informasi.

RESUME UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN

RESUME UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN

Latar Belakang
Sesuai dengan GBHN serta dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi maka perlu dibentuk peraturan mengenai dokumen perusahaan yang merupakan bagian dari pembangunan hukum di bidang ekonomi. Hal ini bertujuan dalam upaya memacu laju pertumbuhan perusahaan melalui pengelolaan dokumen perusahaan yang efektif dan efisien. Bahwa Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

PERKEMBANGAN TEORI SOSIAL POSTMODERN

PERKEMBANGAN
TEORI SOSIAL POSTMODERN

Teori sosial postmodern merupakan hasil dari serangkaian proses sosial dan intelektual yang sungguh sangat kompleks. Dibutuhkan banyak sekali usaha untuk bisa menempatkan ‘sejarah yang kaya’ ini dalam posisi yang layak dalam dunia ilmu sosial.

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Pada hari ini, tanggal […] bulan […] tahun […] yang bertandatangan di bawah ini:

1. N a m a : […………………………………….] Alamat : […………………………………….]

Bertindak atas nama [….], selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN TENTANG PROYEK PENINGKATAN JALAN DESA

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN TENTANG

PROYEK PENINGKATAN JALAN DESA

Pada hari ini [……] tanggal […….] bulan [……] tahun [……] yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Facilities Management Manager PT [……………………..] berkedudukan di [………………………………….]

kelurahan […………………] selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN BUKU

PERJANJIAN KERJASAMA

PEMASARAN BUKU

Pada hari ini […………………………] tanggal [………………………] telah diadakan perjanjian kerja sama oleh dan antara*):
1. Nama : [……………………………………….] Alamat : [……………………………………….] Jabatan : [……………………………………….]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [……………………………………………..], penerbit yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

OBSCUUR LIBEL dan Penggunaan Bahasa Indonesia

1. Apa istilah hukum dari gugatan tidak jelas?
OBSCUUR LIBEL
2. Kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ada dimana?

PERJANJIAN KERJA SAMA JASA MASTER OF CEREMONY

PERJANJIAN  KERJA SAMA

JASA MASTER OF CEREMONY

Pada  hari  ini  […..]  tanggal  [………]  bulan  [………..]  tahun  [……..]  bertempat  di  [………],  telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara*):

1.   Nama                       :    [……………………………….]

Jabatan                         :     [……………………………….]

Alamat                          :      [……………………………….]

Dalam hal  ini bertindak untuk dan atas nama […………………………………….] yang untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.   Nama                       :    [……………………………….]

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO

PERJANJIAN KERJA SAMA

PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO

Pada hari ini […….] tanggal […] bulan [….] tahun [………] telah diadakan perjanjian kerja sama antara*):
1. Nama : [……………………………….] Alamat : [……………………………….] Jabatan : [……………………………….]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [……………………………………………………..] dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : [……………………………….] Alamat : [……………………………….] Jabatan : [……………………………….]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [………………] dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.