Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata (Haper)

ALAT BUKTI PENGAKUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Eman Suparman

I. Pendahuluan

Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Benar tidaknya sesuatu  peristiwa yang disengketakan  sangat  bergantung kepada  hasilpembuktian yang dilakukan para pihak  di persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari  di dalam hukum acara perdata sifatnya relatif.

Pembuktian  dalam arti yuridis tidak  dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak.  Hal ini disebabkan   karena alat-alat bukti, baik   berupa   pengakuan, kesaksian, atau surat-surat, yang diajukan para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar, palsu  atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan  keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Berkaitan    dengan    masalah     pembuktian    ini,     Sudikno Mertokusumo, mengemukakan antara lain:

“…Pada  hakikatnya  membuktikan  dalam  arti  yuridis berarti  memberi dasar-dasar yang  cukup  kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi  kepastian tentang kebenaran  peristiwa  yang diajukan oleh para pihak di persidangan….”2

Memberikan dasar yang cukup kepada hakim  berarti memberikan  landasan yang  benar  bagi  kesimpulan                                   yang  kelak akan diambil  oleh  hakim setelah keseluruhan proses  pemeriksaan selesai. Maka putusan  yang  akan dijatuhkan  oleh hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi.

Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan   kebenaran   peristiwa yang diajukan di  persidangan  itu sangat  tergantung kepada pembuktian  yang  dilakukan

1    Lektor Kepala Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Unpad Bandung.

2  R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:Liberty, 1985, halaman

107.

oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya  bahwa  kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil  proses) dengan peristiwa yang   telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.

Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap  selesai  dan para pihak  tidak  mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya. Putusan yang dijatuhkan itu  diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara  objektif putusan  yang  tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan  dapat diterima tidak hanya oleh penggugat akan atetapi juga oleh tergugat.

Putusan  pengadilan semacam itu  penting  sekali, terutama demi pembinaan kepercayaan  masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya  kelak seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.

Apabila harapan itu terpenuhi, maka dapat diketahui dari indikatornya antara lain masing-masing pihak menerima putusan tersebut dengan senang hati dan  tidak menggunakan  upaya  hukum  selanjutnya  (banding  maupun                                                                          kasasi). Seandainya mereka  masih  menggunakan upaya-upaya  hukum  banding dan kasasi,  itu  berarti mereka masih belum dapat menerima putusan tersebut secara suka rela sepenuhnya.

Digunakannya hak-hak para pihak berupa upaya hukum banding dan kasasi, bukan berarti  bahwa  putusan peradilan tingkat pertama itu keliru. Secara yuridis, setiap putusan  itu harus dianggap benar  sebelum  ada pembatalan  oleh pengadilan yang  lebih tinggi (asas  res judicata  pro  veritate  habetur).Ketentuan ini dimaksudkan  untuk menjamin adanya  kepastian  hukum, bukan  berarti kebenaran peristiwa yang   bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah   terselesaikan sepenuhnya dengan sempurna.  Akan tetapi  secara  formal  harus diterima  bahwa dengan dijatuhkannya suatu  putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu  antara para  pihak, berarti untuk sementara sengketa  yang bersangkutan telah selesai. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam proses  perkara  perdata di persidangan  yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para pihak yang bersangkutan. Untuk  merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti  ini nyata sekali bahwa  dalam  perkara perdata  hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup  atau luas  pokok  sengketa  yang  diajukan  kepada hakim  untuk diperiksa  pada asasnya ditentukan  oleh  para pihak  yang berperkara dan bukan oleh hakim.   Hakim hanya   membantu   para pencari keadilan   dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk  dapat tercapainya peradilan yang sederhana,cepat, dan biaya ringan.3

Hakim    dalam mengadili sengketa, hanya     memeriksa apa yang ditemukan para  pihak sebagai  usaha  membenarkan dalil gugatan  atau  bantahannya. Inisiatif beracara datangnya  dari para pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mempunyai kebebasan untuk menilai sejauhmana yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi sudah barang tentu hakim tidak  semata-mata bergantung kepada apa yang dikemukakan para pihak, akan  tetapi hakim  mempunyai kewajiban untuk  menilai sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa  yang dikemukakan  para pihak tersebut akan dapat  membentu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

II. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Peradilan memiliki fungsi  yang cukup penting di dalam masyarakat. Fungsi tersebut antara lain dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul akibat benturan kepentingan anggota masyarakat satu sama lain. Oleh karena itu  eksistensi perangkat hukum      acara perdata yang      memadai sesuai perkembangan masyarakat dengan segala  macam kompleksitasnya sangat diperlukan.

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum acara perdata positip yang dinyatakan secara resmi berlaku  berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  Nomor 19 Tahun 1964 dan Nomor 3 tahun 1965 adalah “het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)“4 untuk   Jawa   dan   Madura,   sedangkan  untuk   luar   Jawa   dan   Madura

3  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

4   S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44. Lihat R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata

Indonesia. Yogyakarta:Liberty, 1985, halaman 7.

diberlakukan “Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)”.5     Kecuali dua ketentuan di atas,  Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, memuat juga beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Selebihnya  peraturan hukum  acara perdata tersebar pula di laman BW, WvK, dan Peraturan Kepailitan.

Keseluruhan  ketentuan  hukum  acara  perdata      tersebut merupakan  suatu sistem yang terdiri atas  sub-sub sistem.  Salah  satu dari sub sistem itu  adalah  sub sistem  pembuktian. Untuk lebih memahami tentang   sistem   hukum   acara perdata tersebut,  terlebih  dahulu  perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri.

R. Subekti mengemukakan, bahwa sistem adalah suatu  susunan yang teratur yang   merupakan  keseluruhan yang  terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang  satu sama lain saling kait-mengkait, dan tidak boleh  terjadi  suatu tumpang tindih antara bagian-bagian  itu dan  tersusun menurut suatu pemikiran tertentu  untuk mencapai tujuan.

Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu  kesatuan  yang bulat, yang di dalamnya  tidak   dikehendaki adanya   pertentangan. Apabila ternyata terjadi   suatu pertentangan maka akan  diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Sebagai suatu sistem, hukum  juga memiliki   sub-sub sistem di  dalamnya,  masing-masing sub  sistem itu saling membantu untuk   menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalamnya.

Hukum    acara    perdata    sebagai    salah     satu    system bertujuan untuk menyelesaikan  pertentangan  kepentingan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Oleh karena  itu maka sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan  ketentuan tentang pembuktian yang tersusun secara teratur  yang  satu sama lain saling kait  mengkait, dan bertujuan  untuk dapat menentukan  terbukti   tidaknya suatu  peristiwa tertentu

yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan.

5  S. 1927 Nomor 227. Ibid., halaman 7.

6 LihatMariam  Darus  Badrulzaman,  Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional. Bandung: Alumni,1983, halaman 15.

Di    dalam    hukum acara perdata    dikenal    beberapa sistem beracara yaitu sebagai berikut:

A. Sistem beracara secara langsung dan tidak langsung

Sistem beracara secara langsung artinya para      pihak    langsung menghadap sendiri di persidangan   tanpa mewakilkan kepada kuasa atau pengacara. Di dalam sistem semacam  ini hakim langsung berhadapan dan mendengar pihak-pihak itu sendiri. Oleh karena itu hakim akan dapat memperoleh keterangan-keterangan secara langsung, sebab para pihak menghadap sendiri di persidangan.

Para  pihak  yang  bersengketa  secara  langsung  pula  akan  membuktikan kebenaran  dalil-dalil   yang  mereka kemukakan, baik   dengan mengajukan surat- surat, saksi-saksi, pengakuan,            maupun sumpah. Jadi hakim dapat melakukan pengawasan secara  langsung kepada para  pihak, sehingga kemungkinan para  pihak untuk mengemukakan sesuatu yang tidak benar sedapat mungkin akan diminimalkan. Hal ini disebabkan   hakim  dapat mengetahui  keadaan para pihak yang  berperkara atau para saksi yang memberikan keterangan.

Sedangkan  sistem beracara secara tidak  langsung adalah  suatu sistem yang para  pihak  bersengketanya mewakilkan  kepada kuasa atau pengacara.  Konsekuensi logis  dari sistem ini antara lain para  pihak  tidak langsung berhadapan dengan hakim yang   memeriksa   sengketa mereka.   Pemeriksaan   perkara   dalam   sistem   ini berlangsung secara tertulis. Akibatnya di dalam  sistem ini hakim mencari kebenaran peristiwa itu melalui kuasa atau pengacara para pihak.

Sistem tidak langsung ini mengandung cukup     risiko, terutama bagi pihak- pihak yang diwakili. Ini  disebabkan antara  lain karena pada dasarnya seorang kuasa atau pengacara  acapkali kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terinci.   Oleh   karena   itu   para   kuasa   atau   pengacara   umumnya   hanya   akan menyampaikan  sesuatu  berdasarkan  pada  keterangan  yang  mereka  peroleh  atau ketahui dari para pihak yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan sistem beracara secara  tidak langsung di atas, Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan, antara lain sebagai berikut:

“…    bahwa dengan adanya wakil dari    pihak-pihak yang   berperkara, hakim tidak dapat  berhadapan   langsung dengan orang-orang yang berkepentingan   sendiri. Ini [mungkin]       mengakibatkan bahwa        hakim tidak                     mendapat kesempatan   untuk merasakan betul kebutuhan orang-orang itu…”.7

Akan tetapi sistem beracara secara tidak langsung juga tidak kaku. Oleh karena berdasarkan  pada  asas kebebasan hakim, apabila hakim menganggap perlu dapat memanggil pihak-pihak yang langsung  berkepentingan untuk  menghadap di depan  sidang  guna  didengar keterangannya,  meskipun  yang  bersangkutan  telah diwakili oleh seorang pengacara.

Di dalam proses pembuktian, beracara secara tidak langsung  ini  juga dapat merugikan.  Umpamanya  saja  jika  pembelaan  yang  dikemukakan  oleh  kuasaatau pengacara justru tidak membantu hakim untuk menemukan kebenaran peristiwanya. Lebih-lebih lagi jika pengacara atau kuasanya itu bukan seorang ahli hukum. Apabila demikian adanya maka tidak jarang justru yang terjadi adalah kesulitan bagi hakim untuk menemukan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Padahal tujuan berperkara dengan menggunakan kuasa atau pengacara sesungguhnya  agar hakim dapat dibantu dalam rangka  menemukan hukum  yang  tepat, sehingga memudahkan  hakim  untuk mengambil keputusan yang adil dan benar.

B. Sistem Pemeriksaan Perkara dalam Ruang Sidang

Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan  perkara dilakukan dalam suatu   ruang  sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu pun  harus dinyatakan  terbuka          untuk  umum,8    kecuali  undang-undang melarangnya.  Sifat terbukanya sidang   untuk umum ini merupakan        syarat                     mutlak,   namun              ada pembatasannya yaitu  apabila undang-undang menentukan lain                     atau berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara  atas perintahnya.9

7   R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumurbandung,  1978, hlm. 30.

8  Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1970.

9    Pasal   17   ayat (1)  UU Nomor  14 tahun 1970, dan pasal 29 Reglement op   de   Rechterlijke Organisatie   in het beleid der Justitie in Indonnesie (RO) S. 1847 Nomor 23. Lihat   Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. cit., halaman 99.

Jika  demikian  maka  pemeriksaan perkara  akan  dilakukan  dengan      pintu tertutup.  Ketentuan             terbukanya    sidang untuk umum itu antara lain dimaksudkan untuk      menjaga  objektivitas  pemeriksaan  perkara  yang  bersangkutan.  Sistem  itu sesungguhnya dapat  mengakibatkan lambatnya proses   pemeriksaan perkara di persidangan. Keterlambatan   itu sangat mungkin terjadi   disebabkan oleh   berbagai faktor. Dapat terjadi     karena adanya  oknum            hakim atau para pihak sendiri yang karena  sokapnya kemudian berakibat proses pemenyelesaian           perkara menjadi lambat.  Hal  itu  dapat  terjadi  oleh  karena  semua  kegiatan,  seperti:  mengajukan gugatan,                   jawaban replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan sebagainya, semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang  yang khusus  diadakan  untuk  itu. Kenyataannya hal itu  sulit  untuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

Pada kesempatan sidang pertama, hakim akan  menawarkan  dan memberikan kesempatan  kepada para pihak untuk berdamai.10  Apabila usaha perdamaian itu berhasil, maka hakim akan menjatuhkan putusannya (acte van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah   pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.11  Akte tersebut memiliki  kekuatan seperti putusan hakim biasa. Akibatnya maka akte  tersebut berlaku sebagai penyelesaian perselisihan.

Sebaliknya jika keadaannya malah  berlarut-larut, ditambah  lagi  kedua belah pihak             menunjukkan kesan seolah-olah           tidak beriktikad baik,          maka    akan memperlambat  proses  pemeriksaan  sengketa.  Akibat           dari keadaan tersebut tidak jarang malahan setelah  diupayakan berkali-kali untuk berdamai, ternyata perdamaian pun tidak berhasil. Apabila pada kesempatan sidang pertama  kedua belah pihak tidak mau  berdamai,  maka perkaranya   akan mulai diperiksa. Pada saat itu  juga kepada penggugat  diberikan  kesempatan  untuk   membacakan  gugatannya.  Setelah  itu, tergugat  dapat     meminta  waktu  untuk  mempelajari   gugatan  dan  memberikan jawabannya pada kesempatan sidang berikutnya. Sidang dapat tertunda  atau sengaja

10 Pasal  130  HIR, pasal 154 Rbg. Lihat pula pasal 39 UU Nomor 1 tahun  1974.  Bandingkan Sudikno Mertokusumo,  Op. cit,. halaman 84; Retnowulan Sutantio, Hukum  Acara  Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1995, halaman 35-37.

11 Sudikno Mertokusumo, Op. cit., halaman 84.

diundur jika salah  satu  dari para  pihak atau bahkan hakimnya sendiri  berhalangan hadir pada kesempatan hari sidang yang telah ditentukan.

Perancis  adalah  salah  satu  negara      yang     dikenal  memiliki  manajemen pengadilan yang relatif baik, sehingga kelambatan jalannya persidangan pengadilan dapat dikurangi. Caranya antara lain dengan  menunjuk seorang hakim yang sebelum perkara disidangkan diberi tugas  khusus mengumpulkan gugatan-gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa surat-surat bukti, dan saksi-saksi       kalau diperlukan, dan sebagainya.12

Menurut  sistem tersebut perkara-perkara  perdata tidak langsung disidangkan, melainkan diproses terlebih  dahulu  oleh seorang hakim yang  ditunjuk  untuk itu. Setelah segala sesuatunya  dianggap rampung, maka hakim ini menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai, lalu  mengirimkan berkasnya kepada ketua majelis yang akan  menyidangkannya.13  Semua  pekerjaan  itu  dilakukan oleh  hakim tersebut di dalam ruang  kerjanya  dengan dibantu  oleh  seorang panitera, sudah  tentu  dengan batas waktu maksimum yang  ditetapkan oleh hakim itu sendiri demi kecepatan persidangan.

Akan tetapi dalam visi L.O. Siahaan, tampak  ada kehawatiran  jika sistem di Perancis  diterapkan  pada  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Menurutnya,  kita  harus berfikir dua kali, oleh karena bahayanya dari  sistem tersebut adalah bahwa hakim- hakim dapat menyalahgunakan   kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan  jalan memanipulasi perkara-perkara yang bersangkutan.14

Kebebasan yang diberikan kepada seseorang hakim untuk mengolah  perkaratersebut sebelum  sampai  ke persidangan,  justru dapat menciptakan peluang untuk mengulur  waktu  serta  mempermainkan  para  pihak      supaya  maksudnya  tercapai. Akibat yang akan terjadi  malahan sebaliknya, yaitu bukan semakin cepat, melainkan semakin  lambat  dan bertele-tele, sehingga   kemungkinan akan  membosankan dan menjengkelkan pihak-pihak yang berperkara.

12 Lintong  Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan  Kita.Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, halaman 36.

13 Op. Cit., halaman 36.

14 Loc. Cit., halaman 37.

Atas dasar pertimbangan baik dan buruknya  sistem yang  dianut  di Perancis tersebut,   maka  seyogianya dipertimbangkan lebih matang lagi untuk meniru sistem tersebut. Yang paling baik bagi keadaan di  Indonesia adalah  menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim  untuk menentukan tentang  apa dan bagaimana yang  menurut pertimbangannya dapat mempercepat proses pemeriksaan.

Sebagai contoh umpamanya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan jawaban  gugatan, replik, duplik, dan penyerahan bukti-bukti surat saja yang dapat disidangkan  dalam   ruang   kerja   para   hakim  yang  memeriksa  perkara                                                                            yang bersangkutan.  Sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, alat-alat bukti, serta putusannya sendiri haruslah dalam suatu sidang yang khusus ditentukan untuk itu.

Apabila  sistem  yang demikian itu  yang  dianut, maka  hakim tidak mudah untuk dapat melakukan  penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Hal itu kiranya dapat menjadi salah satu usaha untuk merealisasikan  cita-cita peradilan yang  sederhana,  cepat, dan biaya ringan,  sebagaimana dituangkan dalam   pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor14 tahun 1970.

C. Sistem Peradilan dua Tingkat

Sistem   peradilan dua tingkat adalah sistem   yang terdiri   atas   pengadilan negeri          sebagai             pengadilan tingkat pertama (original jurisdiction) dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding (appellate jurisdiction).

Pada    tingkat    pertama,    pengadilan    negeri    menerima surat gugatan, mendamaikan, menerima jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa alat-alat bukti, dan   menjatuhkan   putusan.Pengadilan  tingkat  pertama  ini  disebut  juga  sebagai pengadilan  judex   factie  karena  berurusan  dengan  fakta-fakta.  Sedangkan  pada pengadilan tinggi sebagai  pengadilan  tingkat kedua dan terakhir, perkara  diperiksa secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun segi hukumnya. Pemeriksaan ulang  tersebut  dilakukan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  puas  terhadap  putusan pengadilan tingkat pertama. Permohonan pemeriksaan ulang  dapat dimintakan baik oleh pihak yang  kalah  maupun oleh pihak yang dimenangkan. Akan  tetapi biasanya yang menggunakan upaya hukum banding sebagai upaya pemeriksaan ulangan adalah pihak yang  dikalahkan  dipersidangan.  Namun bukan sesuatu  yang  tidak mungkin bahwa pihak yang dimenangkan pun masih  menggunakan  upaya  hukum banding. Biasanya  pihak   yang sudah  menang akan menggunakan upaya  hukum  banding, manakala tuntutannya tidak dikabulkan semua. Upaya banding dapat juga dilakukan oleh pihak   yang   sudah dimenangkan  apabila putusan pengadilan tingkat pertama dirasakan sebagai kurang adil.

Sistem banding ini dalam praktiknya memang tidak digunakan untuk semua jenis   dan   nilai   gugatan   perkara   perdata.   Hal   itu   didasarkan   pada   berbagai pertimbangan, sebab dapat dibayangkan jika semua jenis  perkara dan nilai gugatan dapat  diajukan  permohonan bandingnya,  maka  akan  terjadi  tumpukan  perkara perdata pada  pengadilan  tinggi.  Akibatnya  pemeriksaan   perkara  perdata  akan menjadi lambat. Bahkan tidak mustahil   terjadi suatu perkara perdata dengan  nilai gugat   relatif   kecil   akan   tetapi   memakan   waktu   bertahun-tahun  untuk   dapat memperoleh kekuatan hukum yang  pasti,  karena perkara tersebut terus dimintakan uapaya hukum kasasi hingga Mahkamah Agung.

Untuk  menghindari  hal-hal seperti  tersebut  di atas, tepat kiranya apa yang dikemukakan oleh Lintong Siahaan,  bahwa  menggunakan sistem  yang memberikan wewenang kepada pengadilan tingkat pertama untuk memutus dalam tingkat terakhir atas  perkara-perkara perdata  yang nilai gugatnya relatif kecil.  Hal  itu akan  sangat bermanfaat untuk  mempercepat  jalannya persidangan.   Di samping itu, mengingat upaya hukum banding itu bertujuan untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan, maka upaya hukum banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak yang   dimenangkan. Adalah seyogianya jika banding hanya diperuntukan bagi pihak yang yang dikalahkan atau merasa dirugikan.

Berkaitan   dengan hal di atas,   terdapat   putusan Mahkamah Agung1 yang menyatakan   bahwa:  “…permohonan  banding  itu  hanya  terbatas  pada  putusan pengadilan negeri  yang merugikan pihak yang naik banding,  jadi tidak  ditujukan pada putusan pengadilan negeri yang menguntungkan baginya…”.15

Walaupun terdapat penegasan di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi kenyataan  acapkali  berbeda. Tidak jarang justeru upaya hukum  banding

15    Putusan   Mahkamah   Agung   tanggal   2   Desember   1975   Nomor   281K/Sip/1973;   di   dalam Rangkuman Yurisprudensi II. 1977, halaman 250.

sengaja dipergunakan oleh pihak-pihak yang dikalahkan, terutama yang beriktikad buruk, sebagai  senjata  untuk memperlambat proses  kekalahannya.  Lebih jauh  lagi sikap semacam itu sengaja  diciptakan   agar yang   bersangkutan (pihak yang telah dikalahkan pada tingkat pertama),  tetap  dapat menikmati benda-benda sengketa hingga memperoleh keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung.

Tidak memberikan kesempatan naik banding terhadap perkara-perkara yang nilai gugatnya relatif kecil, bukan berarti tidak memberikan keadilan kepada  pihak yang kecil. Namun didasarkan pada pertimbangan risiko dan efisiensi. Artinya risiko sebagai akibat kesalahan  putusan  yang mungkin timbul dalam  perkara  yang nilai gugatnya  relatif  kecil,  juga  akan  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  risiko penguluran waktu jika yang                bersangkutan  melakukan banding. Demikian pula halnya dengan efisiensi atau penghematan  biaya untuk berperkara pada tingkat banding. Boleh  jadi  malah biaya  perkara  untuk mengajukan banding  akan  lebih besar jika dibandingkan dengan besarnya nilai  gugat. Itu berarti berperkara dengan nilai gugat kecil tetapi  menggunakan upaya hukum banding, dari segi  biaya perkara sama sekali tidak efisien.

Mahkamah Agung, selain sebagai peradilan  kasasi, dalam  sistem peradilan dua tingkat MA  juga  sebagai peradilan tertinggi negara untuk semua jenis peradilan. Sebagai  peradilan  kasasi,  tugasnya                                                                antara lain  membina keseragaman  dalam penerapan  hukum.  Hal  itu  berarti  menjaga agar  semua  hukum  dan  perundang- undangan di seluruh wilayah Indonesia diterapkan  secara tepat dan adil. Berkenaan dengan hal ini R. Subekti mengemukakan antara lain:16

“…Sistem    kasasi adalah baik untuk negara     kita yang merupakan negara kesatuan, namun harus kita perhatikan juga bahwa sistem tersebut memerlukan garis yang  panjang untuk mencapai putusan pengadilan  yang pasti (kekuatan hukum yang mutlak…”.

Suatu putusan dikategorkan sebagai telah  mempunyai  kekuatan hukum yang pasti apabila terhadap  putusan tersebut tidak tersedia lagi upaya hukum biasa.  Sifat putusan demikian dapat saja dimiliki, baik oleh putusan pengadilan negeri maupun

16   R.  Subekti,  Hukum  Adat  Indonesia  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung.   Bandung: Alumni, 1978, halaman 124.

putusan  pengadilan  tinggi.  Sedangkan  setiap  putusan  Mahkamah  Agung  telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Apabila  para pihak dalam suatu perkara  menerima putusan  pengadilan negeri atau   pengadilan   tinggi, dengan kata lain mereka tidak menggunakan upaya hukum banding  maupun   kasasi, berarti  putusan  pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu memperoleh kekuatan hukum  yang tetap. Terhadap putusan semacam itu   tidak dapat  dilakukan  upaya  hukum  biasa,  kecuali   upaya hukum  luar  biasa  yaitu peninjauan kembali (PK).

Tidak digunakannya upaya hukum biasa berupa  banding atau kasasi oleh para pihak, belum tentu berarti bahwa para pihak telah menerima putusan secara  sukarela. Belum tentu juga karena putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan mereka. Terdapat beberapa kemungkinan dalam kaitantersebut.       Pertama, mungkin disebabkan   mereka tidak mengetahui atau tidak  dapat menggunakan  upaya-upaya hukum tersebut. Kedua, para  pihak  kurang  mengerti formalitas  beracara  perdata perihal upaya hukum banding maupun kasasi. Hal ini disebabkan  untuk  mengajukan banding    maupun      kasasi  pihak-pihak  pencari   keadilan  harus  membuat  atau menyertakan memori banding dan/atau memori kasasi. Ketiga, mungkin juga karena memang nilai gugatnya relatif kecil, sehingga berdasarkan pertimbangan  efisiensi memang sangat tidak efisien bila dibandingkan          dengan biaya perkara yang harus dibayar pihak yang mengajukan banding.

Upaya-upaya    hukum    banding,    kasasi,     maupun peninjauan kembali, disediakan antara lain sebagai  upaya untuk memperbaiki  kekeliruan  atau  kesalahan yang mungkin   terjadi pada pemeriksaan perkara pada  peradilan yang lebih rendah. Namun seperti telah   dikemukakan  di atas, kesempatan ini hanya layak  diberikan kepada  pihak-pihak yang memang memiliki nilai  gugat yang  relatif besar. Hal itu disebabkan perkara    yang nilai gugatnya relatif  besar, risiko terjadinya kekeliruan atau kesalahan pemeriksaan pada peradilan yang lebih rendah pun  lebih besar. Maka   selayaknya-lah jika perkara-perkara yang nilai gugatnya relatif   besar diberi kesempatan yang lebih terbuka untuk  diperiksa ulang pada tingkat banding maupun kasasi, bahkan hingga peninjauan kembali (PK).

III. Peranan Alat Bukti Pengakuan

Dibedakannya  antara  pengertian     hukum  perdata materiil  dengan hukum perdata  formal                             (hukumacara  perdata)  dimaksudkan untuk  menjelaskan  bahwa keduanya  memang berbeda secara substansial. Hukum perdata   materiil merupakan kumpulan  kaidah  hukum   yang                             mengatur  atau  berisi  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban para subjek hukum.  Sedangkan hukum acara perdata adalah   kumpulan kaidah  hukum yang berisi  tentang pengaturan bagaimana cara-cara mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apabila dilanggar subjek hukum lain.

Kebutuhan terhadap hukum acara merupakan tuntutan dari  hukum materiil itu sendiri. Hal  itu   disebabkan tanpa   ada hukum acara tentu saja   perselisihan   atau sengketa  yang timbul  diantara  para  subjek  hukum                  yang mengadakan hubungan hukum akan sangat sulit  dipulihkan. Oleh karena itu keberadaan hukum acara pada dasarnya adalah sebagai jaminan atas penegakan hak atau kewenangan subjek hukum terhadap objek hukum tertentu. Pada  akhirnya tujuan dari adanya hukum acara adalah simultan  dengan  tujuan  hukum   secara keseluruhan  yakni  terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Hukum perdata materiil juga berbeda dengan hukum acara  perdata, karena hukum  perdata materiil   adalah hukum privat sedangkan hukum acara                 perdata adalah   hukum   publik.   Pembedaan   ini   pun   terjadi   karena   adanya   perbedaan kepentingan yang dilindungi. Hukum  perdata materiil berisi kaidah yang mengatur kepentingan individu atau perorangan  (mengandung sifat keperdataan) sedangkan hukum acara         perdata sebagai          kaidah       yang mengatur tentang               bagaimana mempertahankan hukum materiil jika hukum materiil itu dilanggar, ini   menyangkut kepentingan umum (mengandung sifat publik).

Hukum  acara  perdata  di samping mengandung sifat-sifat  sebagai  hukum publik, juga mengandung sifat-sifat keperdataan. Sifat keperdataan itu tampak dalam hal kaidah-kaidah yang  mengatur tentang hak dan wewenang yang dilakukan oleh para  pihak  untuk  mempertahankan   kepentingannya.  Sedangkan  sifat  publiknya tampak dalam kaidah yang mengatur tentang tata  cara hakim      sebagai aparatur  negara menjalankan  tugasnya  dan  terdapat ketentuan-ketentuan  yang  harus dilakukan oleh hakim yang harus ditaati.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat publik tersebut tidak boleh dikesampingkan. Umpamanya  saja,  kaidah tentang tata cara  mengajukan gugatan, batas waktu mengajukan banding maupun kasasi, tentang kekuatan alat-alat  bukti yang diajukan para pihak di depan sidang pengadilan, dan lain-lain.

Menyangkut masalah kekuatan pembuktian, mengingat kekuatan   pembuktian dari alat-alat  bukti  merupakan sifat  publik  dari hukum acara perdata,  maka  hakim diharuskan  percaya kepada kekuatan alat  bukti  yang diajukan  para pihak. Dengan demikian   hakim   perdata tidak   boleh  memeriksa secara mendalam tentang   latar belakang pernyataan para pihak di persidangan. Tentang  apakah pengakuan yang dikemukakan itu palsu atau tidak, demikian pula apakah sumpah yang diucapkan itu palsu atau tidak, itu semua merupakan tugas dan wewenang hakim pidana.

A. Faktor-faktor yang Mendukung Timbulnya Pengakuan

Hakim sebagai organ pengadilan tidak boleh  menolak  untuk  memeriksa dan mengadili   sesuatu  perkara yang  diajukan  dengan dalih bahwa hukum  tidak  atau kurang           jelas,         melainkan wajib untuk     memeriksa          dan mengadilinya.17 Dalam menyelesaikan  setiap     sengketa  yang  diajukan  kepadanya,  hakim  memerlukan pembuktian terhadap peristiwa yang diajukan para pihak.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti  memberi dasar-dasar yang cukup kepada  hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.18

Menurut sifatnya alat bukti dapat dibedakan    menjadi    dua macam, yaitu: Pertama, bukti  yang  berasal dari  diri para pihak (pengakuan dan sumpah).  Kedua, alat-alat bukti yang berasal dari luar diri para  pihak  (surat-surat, persangkaan hakim,

dan keterangan    para saksi).

17 Pasal 14 ayat (1) U.U. No. 14 Tahun 1970. Lihat pula penjelasan pasal tersebut.

18 R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit., halaman 107.

Alat bukti yang berasal dari diri para pihak dan diberikan   berdasarkan atas kejujuran  maka  dapat                                dianggap terbukti sebagai  suatu peristiwa tertentu. Sedangkan alat bukti yang berasal dari luar para  pihak kadang-kadang masih perlu didukung oleh alat-alat bukti lain, terutama apabila peristiwanya tidak dapat dianggap terbukti.  Umpamanya saja,  hanya  terdapat satu orang saksi. Padahal diketahui dari adagium bahwa  “satu saksi itu bukan saksi” (Unus testis  nullus testis). Keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai suatu  kesaksian  yang kuat di dalam hukum. Hal  itu terutama untuk menghindari adanya kelemahan-kelemahan yang  terkandung di dalam kesaksian itu.  Kelemahan yang  dimaksud, baik yang berasal dari iktikad buruk orang  yang  memberi kesaksian itu  maupun  kelamahan yang tidak disengaja. Sebagai contoh  umpamanya, diajukan saksi seseorang yang kurang                                ingatannya. Atau dapat  juga saksi yang keterangannya  diperoleh  dari orang  lain (kesaksian de auditu).  Padahal           kesaksian  de  auditu                         tidak  dapat  dianggap  sebagai  alat  bukti kesaksian.

Demikian pula halnya dengan alat bukti surat yang kemungkinannya masih harus  dibebani  dengan  alat  bukti  lain,  jika  peristiwanya  masih  belum  dianggap terbukti. Ukuran  perbedaan kekuatan sebagai alat bukti adalah karena besar atau kecilnya kemungkinan  mendekati kepada kebenaran. Akta otentik umpamanya, lebih besar  kemungkinan  mendekati  kepada  kebenaran,  karena         telah  dikuatkan  oleh pejabat yang berwenang.  Oleh  karena itu barangsiapa yang mengajukan akta otentik sebagai alat  bukti di persidangan, maka akta otentik tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.  Sebagai   kon   sekuensinya,   barangsiapa   yang   membantah keabsahan dari  akta otentik itu harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar. Sebaliknya, menyangkut akta  di bawah tangan, jika akta di bawah tangan dibantah kebenarannya, maka barangsiapa yang mengajukan akta  di bawah   tangan tersebut sebagai alat bukti, maka yang bersangkutan harus mebuktikan kebenarannya.

Kemudian  menyangkut  masalah bukti persangkaan hakim,  untuk alat bukti ini masih memerlukan  adanya bukti-bukti  lain. Ini disebabkan  persangkaan  hakim itu timbul berdasarkan adanya bukti atau dalil-dalil lain yang diajukan para pihak.

a)  Faktor Keinsyafan Batin Manusia

“…Pengakuan  di  muka  hakim  di  persidangan  (gerechtelijke  bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan  dinyatakan oleh salah satu pihak  dalam  perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya  atau  sebagian dari  suatu  peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan  oleh  lawannya, yang  mengakibatkan  pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim

tidak perlu lagi…”.19 Dari  batasan  di  atas  dapat  difahami  bahwa        pengakuan       merupakan pernyataan dari salah satu  pihak di persidangan, yang timbul atas dorongan naluriah manusia.  Naluri   manusia-lah  yang  mengarahkan  untuk        mewujudkan cita-cita kebenaran. Oleh karena itu maka  pengakuan yang jujur merupakan pernyataan  dari salah satu   pihak  untuk mengemukakan yang  benar,   walaupun merugikan dirinya sendiri.

O.   Notohamidjojo,20  dalam  bukunya   mengemukakan antara lain bahwa: “…keinsyafan batin atau nurani manusia  adalah sebagai alat pengontrol dalam diri manusia untuk   memihak kepada yang baik dalam menghadapi suatu keadaan antara yang baik dan yang buruk, antara  salah dan benar…”.

Pembahasan tentang pengakuan pada hakikatnya   merupakan   suatu tinjauan tentang kepribadian  manusia  itu  sendiri.  Hal  itu  karena  pengakuan  timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia. Pengakuan itu berarti membenarkan tentang   suatu hal atau kejadian.  Oleh karena itu  maka pengakuan yang patut dihargai adalah pengakuan yang jujur  atau yang  benar-benar timbul dari keinsyafan batin  para pihak  yang berperkara. Pengakuan yang timbul karena keinsyafan batin ini tidak diragukan lagi bahwa akan  selaras dengan kebenaran, atau telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi.

19 R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit., halaman 107.

20 O.  Notohamidjojo,  Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dalam Filsafat  Hukum.

Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, halaman 21.

b) Faktor Pemikiran yang Logis

Untuk menentukan kebenaran terhadap suatu kejadian atau peristiwa tertentu diperlukan  akal,  sementara akal  itu  dimiliki oleh  setiap  orang.  Akal  itulah  yang menjadi   hakim dalam diri  seseorang   yang   senantiasa memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu keputusan atas setiap kejadian.

Faktor  pikiran  logis  ini  merupakan  pendukung  bagi  para  pihak  untuk memberikan pengakuan  yang  jujur, sebab akal yang ada padanya dapat menentukan pilihannya,  untuk   melakukan   yang  sesuai dengan kebenaran  sebagai  yang diharapkan.  Untuk  dapat menentukan pilihannya itu maka ia berpedoman kepada kaidah-kaidah tentang apa  yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Soedjono Dirdjosisworo,21 mengemukakan bahwa masalah kepatuhan hukum itu  menyangkut  kemampuan  individu  dalam  menghayati  aturan  hukum yang dibentuk.  Menghayati benar  atau  tidak  kaidah  hukum  yang  dihadapinya akan menetapkan pilihan sikap  untuk  patuh atau menyeleweng dari patokan kaidah yang ada.                                                   Kesadaran  seseorang untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan hukum, berkaitan  dengan   penilaian  yang  diberikan  untuk  melakukan  perilaku  tersebut. Penilaian tersebut timbul oleh  karena  manusia di dalam   menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dengan perasaannya.

B. Bentuk-bentuk Pengakuan

Seperti  telah dikemukakan terdahulu, bahwa  pada permulaan  sidang, hakim haraus senantiasa  berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila  perdamaian  itu  berhasil,  maka  hakim  akan  membuat  akta  perdamaian, sehingga sengketa itu berakhir  dengan dibuatnya akta perdamaian tersebut. Akan tetapi apabila para pihak              tidak               berhasil                 didamaikan,      maka hakim akan mempersilakan  penggugat  untuk membacakan gugatannya.  Setelah  itu  giliran

21 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni, 1983, halaman 75.

tergugat untuk mengajukan  jawabannya.  Jawaban tergugat  dapat  diajukan secara lisan atau tertulis. Jawaban juga dapata berupa referte, bantahan, dan pengakuan.

Referte  adalah  jawaban  dari  pihak  tergugat  yang  berupa menyerahkan seluruhnya  kepada  kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan  gugatan.22 Tergugat memohon  keadilan  kepada hakim, sehingga  apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Referte ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan.

Sedangkan    bantahan  (verweer)  dapat  berupa     tangkisan (eksepsi)  atau sangkalan.  Tangkisan  belum  menyangkut  pokok perkara,  sedangkan          sangkalan telah  berhubungan  dengan  pokok  perkara  (verweer  ten  principale).  Di  samping referte dan sangkalan,  jawaban tergugat juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni).

Dalam  praktik  banyak  terjadi  penggabungan       antara   pengakuan  dan sangkalan. Akibatnya terjadi  pengakuan yang tidak bulat. Akan tetapi pada dasarnya pengakuan itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal itu karena  menyangkut pembuktian, sebab apabila sudah ada pengakuan  tidak perlu lagi pembuktian. Hanya hal-hal yang disangkal yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Disebabkan karena  adanya pengakuan  yang tidak bulat, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan  membedakan pengakuan menjadi tiga jenis pengakuan. Pertama, pengakuan            murni;  Kedua, pengakuan dengan                   kualifikasi; dan Ketiga, pengakuan dengan  klausula.23    Yang    dimaksud dengan  kualifikasi  bukan  semata-mata sangkalan, tetapi hendak memberikan  kualifikasi terhadappengakuan. Demikian juga pengakuan dengan klausula  adalah pengakuan dengan tambahan yang bersifat

membebaskan.

22 R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara…Op.cit., halaman 92.

23 R.M. Sudikno Mertokusumo, Loc. cit., halaman 150.

IV. Macam-macam Alat Bukti Pengakuan

1. Pengakuan Murni (aveu pur et simple)

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai  sepenuhnya  dengan posita pihak   lawan.24    Penggugat   menyatakan  sesuatu  peristiwa  pada  pihak  tergugat, kemudian       tergugat  mengakui  atau  membenarkan  seluruh gugatan                          penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan.

Pengakuan dapat  berupa  ucapan  atau  isyarat             bagi  orang  yang  bisu. Seseorang yang bisu dapat mengemukakan                melalui perantara. Bahkan pengakuan juga   dapat dilakukan  dengan tulisan. Oleh karena itu  pengakuan secara tulisan ini dapat  merupakan  alat  bukti pengakuan  sekaligus  alat  bukti  surat.  Hakikat  dari pengakuan  secara tulisan ini memiliki dua fungsi  sekaligus.  Dari segi substansinya atau materinya      termasuk  kategori fungsi sebagai pengakuan, sedangkan apabila dilihat bentuknya berfungsi sebagai alat bukti surat.

Kedua fungsi dari pengakuan secara tulisan  itu akan  mempunyai kekuatan sebagai alat   bukti   apabila tidak dibantah oleh pihak lawan. Akan tetapi   apabila ternyata hal itu dibantah oleh pihak lawan, maka pihak yang memberikan pengakuan itu harus membuktikan  kebenaran dari pengakuan tersebut. Jika ternyata  pihak yang mengajukan pengakuan tulisan itu tidak dapat  membuktikan kebenarannya, maka pengakuan  tulisan     itu  tidak    mempunyai     kekuatan  alat  bukti, baik sebagai pengakuan maupun sebagai bukti surat.

Apabila pengakuan secara tulisan yang diajukan di muka sidang itu tidak dibantah oleh  pihak lawan, maka pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti  yang  sempurna.  Sedangkan  pengakuan  yang  ditulis  dalam  surat  jawaban tergugat, kekuatan pembuktiannya disamakan sebagai  pengakuan  secara  lisan  di depan sidang.25

24 Ibid., halaman 150.

25 Retnowulan Sutantio, Op. Cit., halaman 81.

Pengakuan  secara  tertulis  tersebut  merupakan  akta  di  bawah  tangan, kekuatan pembuktiannya bersifat formal dan bersifat materiil. Kekuatan pembuktian formal menerangkan   bahwa terdapat sesuatu yang  diterangkan oleh penandatangan tersebut.  Dengan  kata  lain,  surat   itu berisikan  keterangan  dari  orang  yang menandatanganinya.

Sedangkan kekuatan pembuktian materiil, memberikan  kepastian tentang isi yang diterangkan di dalam akta yang bersangkutan. Berkenaan dengan  hal  itu, Pitlo, dalam bukunya  mengemukakan bahwa yang   penting adalah kekuatan pembuktian materiil, karena kekuatan  pembuktian materiil itu menilai “apakah memang   benar sesuatu yang diterangkan di dalam akta  tersebut, atau sejauhmana isi keterangan tersebut sesuai dengan kebenaran”.26

Apabila     tergugat  di  dalam  jawabannya  tidak  menyangkal kebenaran gugatan  penggugat atau  bagian-bagian tertentu  dari  gugatan  penggugat  tidak dijawab oleh tergugat, maka gugatan penggugat  dianggap diakui oleh tergugat secara diam-diam.27 Pada dasarnya jika tergugat telah mengakui gugatan penggugat seluruhnya, maka hakim harus  menganggap peristiwa  yang diakui itu terbukti. Akan tetapi  hal itu tidak berlaku bagi setiap  sengketa. Dalam beberapa   perkara, umpamanya saja, dalam  gugatan  mengenai hak milik atau gugatana perceraian, di samping pengakuan tergugat  masih  diperlukan  bukti-bukti  lain.  Hal  itu  terutama  dimaksudkan  untuk menghindari timbulnya pengakuan palsu di dalam gugatan mengenai hak  milik.

Sedangkan  dalam  perkara  perceraian,  dimaksudkan  untuk mempersulit terjadinya  perceraian, sehingga diharapkan tujuan Undang-undang perkawinan dapat tercapai.  Oleh  karena  itu  di  dalam  kedua  perkara  tersebut  hanya  dengan  bukti pengakuan tidak dapat dianggap telah terbukti peristiwa yang bersangkutan. Apabila suatu perkara tidak memiliki   bukti-bukti lain   kecuali pengakuan

tergugat dan  tidak  disertai sangkalan,  maka  pengadilan menerima  pengakuan  itu

26 A.Pitlo, Hukum Pembuktian dan Daluarsa menurut BW Belanda. 1978, halaman 64.

27 Periksa,  Putusan  PN Denpasar No. 159/Pdt./1966 tanggal 30 Januari 1967,  antara  lain dikatakan bahwa:   “gugatan penggugat seluruhnya dianggap diakui secara diam-diam  kebenarannya apabila

hal-hal lain selebihnya dalam surat gugatan penggugat tidak dijawab  oleh tergugat.”

sebagai  alat bukti sempurna.28  Terhadap masalah  ini Pengadilan  Negeri Surabaya memberikan putusan          yang justeru lebih luas interpretasinya. Dalam           putusan tentang masalah wanprestasi terhadap  utang,  isinya antara  lain: bahwa  “pengakuan merupakan alat   bukti ang   sempurna, bahkan walaupun terdapat   bukti   lain tidak perlu diperhatikan karena telah  mempunyai kekuatan pembuktian pembuktian yang sempurna.29

2. Pengakuan dengan Kualifikasi (gequalificeerde bekentenis)

Pengakuan   dengan   kualifikasi   adalah   pengakuan yang   dilakukan   oleh tergugat yang  disertai  dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.30 Di dalam pengakuan  dengan  kualifikasi  initergugat  menambahkan  sesuatu  pada  pokok gugatan,sehingga  sebenarnya  tergugat  tidak  mengakui  apa  pun melainkan memberikan gambaran menurut pandangannya sendiri. Berdasarkan hal di atas, pengakuan dengankualifikasi sebenarnya adalah pengakuan dan sangkalan.  Di satu  pihak tergugat mengakui sebagian  dari  gugatan penggugat, sedangkan di lain pihak tergugat juga  menyangkal sebagian lainnya dari gugatan. Terhadap pengakuan dengan kualifikasi ini, undang-undang melarang untuk  memisah-misahkan  pengakuan  tersebut. Pengakuan  semacam  itu  harus diterima secara bulat, dalam arti tidak boleh hanya pengakuan                        yang   diterima sebagai terbukti sedangkan sangkalannya tidak diterima.

3. Pengakuan dengan Klausula (geclausuleerde bekentenis)

Pengakuan    dengan klausula adalah pengakuan    dari tergugat   tentang hal pokok yang diajukan   penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada  hakikatnya adalah pengakuan

dengan  sangkalan.  Akan  tetapi  bedanya  adalah  bahwa  dalam  pengakuan  dengan

28 Periksa, Putusan PN Singaraja No. 133/Pdt./1960, tanggal 21 Mei 1970. Putusan PN Klungkung No.540/Pdt./1963, tanggal 19 Oktober 1963.

29 Lihat Putusan PN Surabaya No. 09/1980/Pdt-G, tanggal 1 September 1980.

30 R.M. Sudikno Mertokusumo, Op.cit., halaman 150

klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnyamemebebaskan sebagai dasar penolakan gugatan penggugat. Sebagai contoh, pada awalnya tergugat mengakui gugatan  penggugat, namun kemudian tergugat  mengemukakan  alasan untuk  melepaskan  diri  dari  gugatan penggugat untuk tidak memenuhinya. Hal itu biasanya                                              dilakukan oleh tergugat karena misalnya dia   telah  melakukan kewajibannya  berupa  membayar utangnya, bahkan dia (tergugat) kini mempunyai tagihan dari penggugat.

Seperti  halnya  pengakuan  dengan  kualifikasi,  maka  pengakuan dengan klausula  pun  harus  diterima secara  bulat  dan  tidak  boleh  dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya (onsplitsbare aveu). Mengenai hal  ini diatur di dalam pasal 176 HIR (Ps. 313 Rbg) dan pasal 1925 BW, sebagai berikut:

“Tiap-tiap  pengakuan harus diterima  segenapnya,dan hakim tidak berwenang untuk   menerima                          sebagiannya  saja  dan  menolak  bagian  yang  lain,  sehingga merugikan orang yang mengakui itu; yang demikian itu hanya  boleh  dilakukan  jika orang   yang  berhutang mempunyai   maksud   untuk   membebaskan   dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti itu tidak benar”.

Berdasarkan kaidah di atas, maka dalam hal terdapat pengakuan tergugat yang disertai  keterangan                       tambahan, maka masih diperlukan sesuatu keterangan berupa pembuktian yang  harus dibebankan kepada penggugat. Dalam pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan  dengan   dengan  klausula ini, apabila  penggugat  dapat membuktikan                             bahwa  keterangan  tambahan dari                       tergugat itu sesungguhnya tidak benar,  maka  pengakuan  itu dapat dipisah-pisahkan.  Pertimbangan  pembentuk Undang-undang dalam menentukan bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan terutama sekali disebabkan sukar pembebanan pembuktiannya. Untuk  bagian yang berisi pengakuan tidak perlu dibuktikan  lebih lanjut. Sedangkan  bagian  tambahan dari  pengakuan masih dibebani pembuktian, yakni kepada pihak                yang memberi pengakuan.      Apabila            ternyata  pihak  yang  memberi  pengakuan  tidak  sanggup membuktikannya,  konsekuensinya dia akan dikalahkan. Akibatnya maka        tuntutan penggugat akan  dianggap          terbukti           dan  berarti  pula  merugikan  pihak  yang memberikan pengakuan.

Untuk mencegah kemeungkinan hakim akan memisahkan pengakuan   yang tidak dapat dipisah-pisahkan, pembentuk undang-undang secara  tidak  langsung telah mengisyaratkan bahwa tidak  layak apabila  tergugat yang memberi pengakuan masih harus  dibebani  dengan  pembuktian.  Oleh  karena  itu  ketentuan  pasal  173  HIR merupakan akekecualian dari  pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg dan ps. 1865 BW). Dengan demikian terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan, kewajiban pembuktian dibebankan kepada penggugat.31

Pada hakikatnya pengakuan tergugat dengan keterangan tambahan adalah sebagai  suatu  penyangkalan. Akibatnya penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran   gugatannya. Pada umumnya   penggugat   memang dapat   membuktikan kebenaran gugatannya. Akan tetapi  apabila ternyata penggugat kebetulan tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya, maka ketentutersebut di  atas  sungguh merupakan aturan yang merugikan  penggugat, karena pada dasarnya gugatan (sebagian  dari   gugatan)   penggugat  telah  diakui  oleh  tergugat.  Dalam  hal-hal menghadapi   pengakuan   tergugat   yang   tidak   dapat   dipisah-pisahkan   tersebut, penggugat  dapat memilih dua cara, yaitu: Pertama,  dia  menolak seluruh  pengakuan tergugat dan melakukan pembuktian sendiri; Kedua, membuktikan bahwa keterangan tambahan tergugat   itu tidak benar. Apabila hal tersebut  terbukti,  maka penggugat dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tersebutsehingga menjadi pengakuan  murni yang mempunyai  kekuatan  pembuktian sempurna serta mengikat.

 

V. Penutup

 

 

Sebagai penutup dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Sebagai    salah satu alat bukti di dalam     hukum acara perdata, pengakuan  tetap  perlu                               dipertahankan.  Ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa pengakuan dapat menyelesaikan suatu  persoalan atau  sengketa dengan menetapkan hak atau         hukumnya           antara  para pihak yang             bersangkutan. Akan tetapi untuk menghindari pengakuan  palsu  dari  salah satu pihak, maka  penggugat  masih perlu

dibebani dengan beban pembuktian, kendati sudah ada pengakuan dari pihak lawan.

31 Putusan  MA Nomor 29K/Sip/1950, Tanggal 24 Mei 1951H. 1951 No. 1, halaman 25.

Kedua,  Perkembangan  yurisprudensi  menunjukkan       antara  lain  bahwa pengakuan sebagai alat bukti                                     tidak selalu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.  Oleh  karena  itu  untuk  menilai          kekuatan  pembuktiannya  diserahkan kepada      kebijaksanaan  hakim.        Ini berarti peranan pengakuan         sebagai alat     bukti dalam hukum acara  perdata sangat tergantung kepada kasusnya masing-masing.

Ketiga, Ketentuan    tentang pengakuan yang tidak    dapat dipisah-pisahkan (onsplitsbare                         aveu)      tetap perlu dipertahankan. Namun perlu diberi     kebebasan kepada hakim untuk memberi kekuatan pembuktian                                          ini sebagai alat bukti yang sempurna atau tidak, tergantung pada keadaan yang   bersangkutan.                 Hal ini perlu diperhatikan  tidak lain untuk melindungi kedua belah pihak secara proporsional.

Keempat,     Dalam     memeriksa     perkara    perdata,     hakim     seyogianya mengutamakan  kepentingan  para  pihak,           daripada      sifat  formalnya  hukum             acara perdata.  Artinya  hakim  perlu  menyelaraskan  kaidah-kaidah  hukum  acara  perdata dengan perkembangan masyarakat yang menghendakinya.

Kelima, Dalam hukum acara perdata, hakim juga seyogianya   tidak   hanya mencari       kebenaran  formal  semata-mata,  melainkan  harus  senantiasa                                          berusaha mencari dan menemukan kebenaran material.

Keenam, Mempercepat proses pemeriksaan dalam pembuktian adalah tugas hakim dalam rangka  mewujudkan proses  pemeriksaan  perkara  yang  sederhana,

cepat, dan biaya ringan.***

Daftar Pustaka

Chidir Ali,  Yurisprudensi  Hukum  Acara  Perdata Indonesia. Bandung: Armico,1983.

Lintong  Oloan    Siahaan,     Jalannya     Peradilan     Perancis  Lebih  Cepat  dari Peradilan Kita. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Mariam Darus  Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum  Benda Nasional. Bandung: Alumni, 1983.

O. Notohamidjojo,  Demi  Keadilan  dan  Keamnusiaan,  Beberapa  Bab  dalam Filsafat Hukum. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.

Pitlo, Hukum Pembuktian dan Daluarsa Menurut BW Belanda. 1978. Retnowulan Sutantio, Hukum                         Acara       Perdata   dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni, 1980.

Subekti,  Hukum  Adat  Indonesia  dalam  Yurisprudensi  Mahkama  Agung. Bandung: Alumni, 1978.

Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara  Perdata  Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Sudikno    Mertokusumo,     Meningkatkan    Kesadaran    Hukum Masyarakat. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sudjono Dirdjosisworo, Pengantar  tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni, 1983.

Wirjono    Prodjodikoro,    Hukum    Acara    Perdata     di    Indonesia. Bandung: Sumurbandung, 1978

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s