UU PT dan Tanggung Jawab Pengurus PT

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENGURUS PT (BANK) MENURUT UU

NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh : Prof. Dr. Nindyo Pramono*

 

A.

Siapakah Pengurus Perseroan

Terbatas itu ?

Pengurus Perseroan Terbatas

(selanjutnya disingkat PT) dalam

Undang-undang Nomor 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas

(selanjutnya disingkat UUPT) dikenal

dengan nama Direksi (selanjutnya

akan digunakan sebutan Direksi).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU PT,

Direksi adalah organ Perseroan yang

berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan

untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan

serta mewakili Perseroan, baik di

dalam maupun di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar.

 

Menurut teori Organisme dari Otto

von Gierke sebagaimana yang dikutip

oleh Syuiling (1948), Direksi adalah

organ atau alat perlengkapan badan

hukum. Seperti halnya manusia

mempunyai organ-organ, seperti

tangan, kaki, mata, telinga dan

seterusnya dan karena setiap gerakan

organ-organ itu dikehendaki

atau diperintahkan oleh

 

*) Guru Besar Hukum Bisnis, Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada

 

otak manusia, maka setiap gerakan

atau aktifitas Direksi badan hukum

dikehendaki atau diperintah oleh

badan hukum sendiri, sehingga

Direksi adalah personifikasi dari badan

hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul

Scholten dan Bregstein (1954),

langsung mengatakan bahwa Direksi

mewakili badan hukum (PT: Penulis).

 

Bertitik tolak dari pendapat ketiga ahli

tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa Direksi PT itu

bertindak mewakili PT sebagai badan

hukum. Kapan PT memperoleh status

sebagai badan hukum, menurut Pasal

7 ayat (4) UUPT adalah sejak tanggal

diterbitkannya Keputusan Menteri

Kehakiman dan HAM mengenai

pengesahan badan hukum Perseroan.

Hakekat dari sebuah perwakilan

adalah bahwa seseorang melakukan

sesuatu perbuatan untuk kepentingan

orang lain atas tanggung jawab dari

orang yang mewakilkan itu. Menjadi

pertanyaan di sini, kapan sebenarnya

kewenangan perwakilan Direksi itu

timbul?

 

Kalau dikaji secara mendalam

bukankah kewenangan perwakilan

yang diemban oleh Direksi itu timbul

karena adanya pengangkatan oleh

RUPS sebagai organ PT yang


mempunyai wewenang mengangkat

anggota Direksi, sesuai ketentuan

Pasal 94 ayat (1) UUPT. Pengangkatan

di sini bersifat sepihak, sebab

pengangkatan adalah perintah untuk

melakukan pengurusan PT untuk

kepentingan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan PT, mewakili PT di

dalam maupun di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar. Kewenangan untuk mewakili

yang berdasarkan pengangkatan itu

menjadi hapus atau tidak ada ketika

kewenangan mewakili itu ditarik

kembali atau orang yang mewakili

meninggal dunia. Oleh sebab itu,

UUPT mengatur di dalam Pasal 94

ayat (3), yang mengatakan bahwa

anggota Direksi diangkat untuk

jangka waktu tertentu dan dapat

diangkat kembali.

 

Keputusan RUPS untuk mengangkat

anggota Direksi itu biasanya disertai

dengan penetapan gaji, honorarium

dan fasilitas lainnya. Bisa juga di

dalam praktik penetapan gaji,

honorarium dan fasilitas lainnya

didelegasikan kepada Dewan

Komisaris. Dalam hubungan dengan

diberikannya fasilitas gaji dan lain-lain

fasilitas tersebut timbul pertanyaan

bagaimanakah sifat hubungan hukum

antara Direksi PT dengan PT yang

diwakilinya? Beberapa pemerhati

senior di bidang hukum bisnis, seperti

Purwosutjipto (1980), Sukardono

(1983) berpendapat bahwa sifat

hubungan hukum antara Direksi

dengan PT yang diwakilinya adalah

kombinasi antara hubungan

perburuhan (karena menerima gaji:

Penulis) dan hubungan pemberian

kuasa (karena mewakili PT: Penulis).

Induk dari kuasa ini adalah volmacht.

Ruang lingkup volmacht ditentukan

oleh isi volmacht itu sendiri. Apabila

volmacht hanya dirumuskan dalam

rumusan yang umum, maka volmacht

hanya akan berisi kewenangan

mengenai perbuatan pengurusan saja.

Padahal Direksi itu tidak hanya

berwenang untuk mengurus (beheer

daden) PT tetapi juga berwenang

untuk menguasai atau memelihara

(beschikking daden) PT.

 

Jika pendapat Purwosutjipto (1980)

dan Sukardono (1983) tersebut

diikuti, maka konsekuensinya

hubungan hukum antara Direksi PT

dengan PT yang diwakilinya adalah

hubungan antara buruh dengan

majikan. Berarti di sini ada hubungan

subordinasi, hubungan antara atasan

dengan bawahan. Pendapat demikian

jika dihadapkan pada ketentuan di

dalam UUPT yang mengatur bahwa PT

sebagai badan hukum dalam

bertindak atau melakukan hubungan

hukum dengan pihak ketiga diwakili

oleh Direksi akan dapat menimbulkan

pertanyaan: apakah pandangan

bahwa sifat hubungan hukum antara

Direksi dengan PT adalah hubungan

perburuhan masih dapat dipandang

tepat? Bukankah Direksi adalah wakil

PT – bukan “buruh“ atau “karyawan“

PT. Sebagai wakil sah-sah saja ia

menerima honorarium, diberi gaji dan

fasilitas lainnya. Perkara yang

mengangkat Direksi adalah RUPS

sebagai representasi dari wewenang

PT tidak perlu dikatakan bahwa

dengan demikian Direksi adalah buruh

atau karyawan dari PT. Sampai di sini

tampaknya tidak ada masalah.

 

Jika pandangan bahwa sifat

hubungan hukum antara Direksi

dengan PT adalah hubungan

perburuhan atau ketenagakerjaan,

dapat timbul masalah. Bagaimana jika

pada suatu ketika Direksi suatu PT

 

sebelum masa jabatannya berakhir

terpaksa diberhentikan dengan

hormat oleh RUPS. Dalam

 

pemberhentian itu fasilitas-fasilitas

perusahaan yang seharusnya diterima

Direksi seperti gaji, honorarium, bonus

dan sebagainya sudah diberikan,

namun kemudian setelah Direksi

tersebut berada di luar PT, kemudian

Direksi tersebut menempatkan diri

selaku mantan buruh atau karyawan

PT menggugat PT ke Peradilan

Perburuhan untuk menuntut hakhaknya seperti pesangon dan

sebagainya dengan menggunakan

dasar UU Tenaga Kerja. Apakah

tindakan demikian sesuai dengan

kaidah-kaidah hukum PT? Apa tepat

konstruksi hukum demikian ini.

 

Saya berpadangan bahwa sifat

hubungan perburuhan antara Direksi

PT dengan PT yang diwalikinya itu

layak untuk ditinggalkan dalam era

sekarang ini. Sifat hubungan hukum

antara Direksi dengan PT yang diwakili

adalah hubungan hukum perwakilan

(volmacht) dengan secara spesifik

mengambil jenis perwakilan yang

dikenal dalam surseance van betaling

yang disebut bewindvoering. Direksi

PT mewakili PT dalam mengurus dan

memelihara (beheer en beschikking

daden) PT. Direksi PT itu adalah

manager. Dia yang diberi wewenang

oleh PT melalui organ PT yang disebut

RUPS untuk mengurus dan

memelihara PT untuk kepentingan PT

sesuai dengan maksud dan tujuan PT

dengan mengacu pada anggaran

dasar PT. Dalam mengurus dan

memelihara PT, Direksi antara lain

diberi wewenang untuk mengangkat

dan memberhentikan buruh

(karyawan) PT. Dia adalah wakil PT

selaku majikan dalam mengikat

perjanjian kerja dengan buruh

(karyawan) PT. Jika Direksi PT juga

diberi status “buruh“ (karyawan PT

karena diangkat oleh RUPS, karena

menerima gaji dari PT) dan kemudian

timbul kasus seperti yang kami

uraikan di atas, dapat dibayangkan

betapa harta kekayaan PT akan bisa

“terkuras habis“ untuk memberi hak

Direksi selaku Manager PT dan

sekaligus juga sebagai buruh atau

 

karyawan PT. Konsep demikian

menurut hemat saya tidak sejalan

dengan kaedah-kaedah hukum PT

sekarang ini yang mengedepankan

 

Good Corporate Governance.

 

B. Apakah perbuatan

Pengurusan itu ?

Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatakan

bahwa Direksi menjalankan

pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ketentuan ini merupakan

penyempurnaan rumusan Pasal 82

ayat (1) jo Pasal 85 ayat (1) UU Nomor

1 Tahun 1995 Tentang PT. Menurut

Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5)

UUPT dapat diketahui bahwa tugas,

wewenang dan tanggung jawab

Direksi adalah mengurus Perseroan

(beheer van daden), antara lain

pengurusan sehari-hari Perseroan.

Kata “pengurusan sehari-hari

Perseroan“ ini sejalan dengan

pandangan para ahli di bidang hukum

bisnis yang mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan perbuatan

pengurusan atau dalam bahasa

Belanda disebut dengan istilah

“beheer van daden“ adalah tiap-tiap

perbuatan yang perlu atau termasuk

golongan perbuatan yang biasa

dilakukan untuk mengurus atau

memelihara perserikatan perdata

(Pitlo: 1964). Demikian tentunya tidak

berbeda jika bentuk perusahaan

tersebut adalah PT.

 

Lingkup norma hukum perbuatan

“mengurus“ Perseroan itu pada

dasarnya ada dua yaitu: beheer van

daden dan beschikking van daden.

Yang biasanya dirumuskan dalam

Anggaran Dasar PT adalah kaedah

“beschikking daden“ dengan kaedah

“larangan”. Di dalam UUPT yang baru

juga terdapat rumusan “beschikking

daden“ sebagaimana dapat dilihat di

dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1)

yang mengatakan bahwa Direksi

wajib meminta persetujuan RUPS

untuk :

 

a.

mengalihkan kekayaan Perseroan;

atau

b.

menjadikan jaminan utang

kekayaan Perseroan, yang

merupakan lebih dari 50 % (lima

puluh persen) jumlah kekayaan

bersih Perseroan dalam 1 (satu)

transaksi atau lebih, baik yang

berkaitan satu sama lain maupun

tidak.

Perbuatan “mengalihkan dan

menjadikan jaminan utang kekayaan

PT“ adalah contoh perbuatan

beschikking dalam hukum PT. Secara

a contrario, kaedah yang tidak

dirumuskan di dalam Anggaran Dasar

dengan ketentuan harus mendapat

persetujuan RUPS atau Dewan

Komisaris, perbuatan tersebut masuk

dalam lingkup perbuatan pengurusan.

Perbuatan itu adalah perbuatan yang

biasa sehari-hari dilakukan oleh

Direksi dalam mengurus PT.

 

Selanjutnya Pasal 92 ayat (2)

mengatur bahwa Direksi berwenang

menjalankan pengurusan sesuai

dengan kebijakan yang dipandang

tepat dalam batas UU dan/atau

Anggaran Dasar. Yang dimaksud

dengan “kebijakan yang dipandang

tepat“ adalah kebijakan yang antara

lain didasarkan pada keahlian,

peluang yang tersedia, dan kelaziman

dalam dunia usaha sejenis. Kebijakan

yang dipandang tepat di dalam Ps 92

 

(2) UU No.40/07 ini secara teoritis

masuk dalam kategori “blanket norm“

(open norm) . Apa yang dimaksud

dengan “kebijakan yang dipandang

tepat“ hanya diberikan contoh secara

demonstratif (tidak limitatif) dengan

kata-kata ”antara lain” dan di dalam

contoh itu ada kaedah yang

mengatakan bahwa kebijakan secara

tepat itu di dasarkan atas “kelaziman

dalam dunia usaha sejenis“.

Kelaziman dalam dunia usaha sejenis

ini secara teoritis sulit diberikan

kriterianya atau ukurannya. Di dalam

praktik tidak tertutup kemungkinan

dapat diberikan tafsiran secara luas

atau sempit. Oleh sebab itu perlu

“kearifan“ Pengurus sebagai organ

Perseroan yang diberi tugas,

wewenang dan tanggung jawab

mengurus Perseroan. Menurut hemat

saya kebijakan yang dipandang tepat

adalah kebijakan yang dapat

mendatangkan keuntungan bagi

Perseroan, kebijakan yang berguna

bagi kepentingan PT. UUPT

memberikan kelonggaran untuk

dijabarkan sendiri dalam praktik

 

asalkan hal itu sesuai dengan norma-

norma kelaziman dalam dunia usaha

sejenis.

 

C. Untuk kepentingan siapa

Pengurusan itu?

UUPT di dalam Pasal 1 ayat (5) jo Pasal

92 ayat (1) hanya menyebut untuk

kepentingan Perseroan. Jadi dengan

pendekatan legalistik, perbuatan

pengurusan (beheer van daden)

Direksi itu hanya ditujukan untuk

kepentingan Perseroan. Singkat kata

kepentingan Perseroan itu ya hanya

keuntungan. Berbeda dengan faham

klasik yang mengajarkan kepada kita

bahwa kebijakan Direksi PT itu harus

ditujukan untuk kepentingan

Pemegang Saham. Sejak diikutinya

faham institutional atau institutionale

opvating (Prasetya: 2005,

Schilfgaarde: 1990, Pramono: 1997)

orientasi kebijakan Pengurus PT

adalah tidak lagi semata-mata hanya

ditujukan kepada Pemegang Saham,

tetapi lebih luas dari itu yaitu untuk

kepentingan PT sesuai dengan

maksud dan tujuan PT dan anggaran

dasar. Oleh sebab itu, di dalam UUPT

mulai dirumuskan dengan ”… untuk

kepentingan Perseroan ………”.

 

Sebenarnya banyak kepentingan PT

itu, Schilfgaarde (2004) menyebut

selain kepentingan Pemegang Saham,

ada kepentingan PT sendiri (het

vennootschap belang). Dalam

perkembangan baru sekarang ini yang

mulai memandang penting penerapan

prinsip tata kelola perusahaan yang

baik dan benar (Good Corporate

Governance), di samping kepentingan

Pemegang saham dan kepentingan PT

sendiri, masih ada kepentingan lain

dalam PT, seperti kepentingan

karyawan, kepentingan pihak ke tiga

atau kreditur, kepentingan negara

dan sebagainya. Filosofi pengaturan

demikian adalah bertujuan

memberikan perlindungan hukum

kepada Perseroan dan sekaligus

kepada Pemegang Saham secara

intern. Jika Pemegang saham atau

Pihak Ketiga atau orang di luar PT

ada yang merasa dirugikan atas

perbuatan Direksi, maka Pihak

tersebut berdasarkan alas hak umum

“perbuatan melawan hukum“ ex Ps

1365 KUHPdt dapat saja melakukan

gugatan ke Pengadilan Negeri kepada

Direksi yang bersangkutan.

 

D.

Tanggung Jawab dan

Kewajiban Pengurus PT

(Perbankan).

Agar Direksi sebagai organ Perseroan

yang mengurus Perseroan sehari-hari

dapat mencapai prestasi terbesar

untuk kepentingan Perseroan, maka ia

harus diberi kewenangankewenangan tertentu untuk mencapai

hasil yang optimal dalam mengurus

Perseroan. Dari kewenangan yang

 

diberikan, ia perlu diberi tanggung

jawab untuk mengurus Perseroan. Hal

ini berarti dalam membicarakan

kewenangan Direksi, diperlukan

pemahaman tentang tanggung

jawabnya.

 

Apa yang dimaksud dengan tanggung

jawab itu? Tanggung jawab adalah

kewajiban seseorang individu (baca:

Direksi) untuk melaksanakan aktivitas

yang ditugaskan kepadanya sebaik

mungkin, sesuai dengan

kemampuannya (Winardi: 1983).

Tanggung jawab dapat berlangsung

terus atau dapat berhenti apabila

tugas tertentu yang dibebankan

kepadanya telah selesai dilaksanakan.

Dalam Perseroan biasanya antara

wewenang dan tanggung jawab

seorang Direksi harus mempunyai

tingkatan yang sama. Dengan

demikian, wewenang seorang Direksi

memberikan kepadanya kekuasaan

untuk membuat serta menjalankan

keputusan-keputusan yang

berhubungan dengan bidang

tugasnya yang telah ditetapkan dan

tanggung jawab dalam bidang

tugasnya tersebut menimbulkan

kewajiban baginya untuk

melaksanakan tugas–tugas tersebut

dengan jalan menggunakan

wewenang yang ada untuk mencapai

tujuan Perseroan.

 

Jadi, dalam Perseroan, tanggung

jawab Direksi timbul, apabila Direksi

yang memiliki wewenang atau Direksi

yang menerima kewajiban untuk

melaksanakan pengurusan Perseroan,

mulai menggunakan wewenangnya

tersebut. Agar wewenang atau

kewajiban Direksi tersebut

dilaksanakan untuk kepentingan

Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan, maka idealnya

wewenang itu dapat dilaksanakan

sesuai dengan tanggung jawabnya

dan sebaliknya tanggung jawab harus

diberikan sesuai dengan wewenang

yang ada.

 

Untuk itulah Pasal 97 ayat (1) UUPT

menentukan bahwa Direksi

bertanggung jawab atas pengurusan

Perseroan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib dilaksanakan dengan itikad baik

dan penuh tanggung jawab (ayat 2).

Setiap anggota Direksi bertanggung

jawab penuh secara pribadi atas

kerugian Perseroan bila yang

bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), demikian bunyi ayat

(3)nya. Kemudian ayat (4)

mengatakan bahwa dalam hal Direksi

terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi

atau lebih, tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berlaku secara tanggung renteng bagi

setiap anggota Direksi.

 

Ayat (5)nya mengatakan bahwa

anggota Direksi tidak dapat

 

dipertangung-jawabkan atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

apabila dapat membuktikan :

 

a.

kerugian tersebut bukan karena

kesalahan atau kelalaiannya;

b.

telah melakukan pengurusan

dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan;

c.

tidak mempunyai benturan

kepentingan baik langsung

maupun tidak langsung atas

tindakan pengurusan yang

mengakibatkan kerugian;

d.

telah mengambil tindakan untuk

mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) tersebut

di atas, tidak mengurangi hak

anggota Direksi lain dan/atau anggota

Dewan Komisaris untuk mengajukan

gugatan atas nama Perseroan.

 

Selanjutnya menurut Pasal 97 ayat (6),

atas nama Perseroan, Pemegang

Saham yang mewakili paling sedikit

1/10 bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara dapat

mengajukan gugatan melalui

Pengadilan Negeri terhadap anggota

Direksi yang karena kesalahan atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian

Perseroan

 

Jika dicermati, ketentuan Pasal 97

UUPT ini tampaknya merupakan

perbaikan pengaturan tentang

tanggung jawab Direksi terhadap

pengurusan PT yang diatur di dalam

Ps 82 dan Ps 85 UU Nomor 1 Tahun

1995 Tentang PT yang lalu. Pasal 97

berisi kaedah yang lebih lengkap jika

dibanding dengan ketentuan Pasal 82

dan Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun

1995 dahulu.

 

Tanggung jawab Direksi Perseroan

erat kaitannya dengan sifat

kolegialitas Direksi Perseroan.

Menurut Pasal 98 ayat (1) UUPT,

Direksi mewakili PT baik di dalam

maupun di luar Pengadilan. Ayat (2)

mengatakan bahwa dalam hal

anggota Direksi terdiri lebih dari satu

orang, yang berwenang mewakili PT

adalah setiap anggota Direksi, kecuali

ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Ayat (3) mengatakan bahwa

kewenangan Direksi mewakili PT

adalah tidak terbatas dan tidak

bersyarat, kecuali ditentukan lain

dalam UU, AD atau Keputusan RUPS.

 

Ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut

di atas memberikan petunjuk kepada

kita bahwa lembaga Direksi PT dalam

sistemnya bersifat kolegial (Prasetya:

2003). Artinya, Direksi PT itu

seharusnya terdiri dari lebih satu

orang atau berbentuk Dewan.

Sekalipun di dalam struktur organisasi

diatur adanya Direktur Utama,

Direktur Personalia, Direktur

Kepatuhan, Direktur Produksi dan lain

sebagainya, tidak berarti bahwa

kedudukan Direktur Utama lalu

menjadi lebih, kedudukannya

 

sederajat. Mereka adalah Dewan,

kolegial. Sistem tanggung jawabnya

pada dasarnya bersama-sama atau

tanggung renteng.

 

Oleh sebab itu dalam Pasal 98 ayat (2)

tersebut ditentukan yang berwenang

mewakili PT adalah setiap anggota

Direksi, kecuali ditentukan lain dalam

Anggaran Dasar. Bahkan dari sudut

pandang doktrin, kedudukan masingmasing organ PT (RUPS, Dewan

Komisaris dan Direksi) pada asasnya

satu sama lain mempunyai kedudukan

yang sama atau sejajar, yang satu

tidak berada di bawah yang lain,

masing-masing mempunyai tugas

sendiri-sendiri yang diberikan oleh UU

dan/atau Anggaran Dasar.

Konsekuensi selanjutnya, kiblat atau

fokus Direksi dan/atau Dewan

Komisaris dalam mengurus Perseroan

tidak semata-mata hanya tertuju

kepada Pemegang Saham, tetapi lebih

 

kepada kepentingan PT yang

cakupannya lebih luas dari pada

kepentingan Pemegang Saham.

 

Jika di muka dikatakan bahwa

wewenang Direksi itu erat kaitannya

dengan kewajiban Direksi, maka di

dalam UUPT kewajiban Direksi itu

dapat kita lihat di dalam Pasal 100

ayat (1) yang menyatakan bahwa

kewajiban Direksi itu ialah :

 

a.

membuat daftar Pemegang

Saham, daftar khusus, risalah

RUPS dan risalah rapat Direksi;

 

b.

membuat laporan tahunan

sebagaimana dimaksud Pasal 66

dan dokumen perusahaan ex UU

No.8 Tahun 1997;

c.

memelihara seluruh daftar, risalah

dan dokumen keuangan dan

dokumen lainnya.

Kemudian di ayat (2) nya ditentukan

bahwa seluruh daftar, risalah,

dokumen keuangan Perseroan dan

dokumen Perseroan lainnya disimpan

di tempat kedudukan PT dan atas

permohonan tertulis dari Pemegang

Saham, Direksi memberi izin kepada

Pemegang Saham untuk memeriksa

daftar Pemegang Saham, daftar

khusus, risalah RUPS dan laporan

tahunan, serta Pemegang Saham

boleh mendapat salinannya. Demikian

ditentukan di dalam ayat (3) Pasal

 

100.

Yang menarik untuk dibahas lebih

lanjut adalah kewajiban Direksi untuk

membuat laporan tahunan

sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUPT

tersebut di atas. Pasal 66 ayat (1)

UUPT mengatakan bahwa Direksi

menyampaikan laporan tahunan

kepada RUPS setelah ditelaah oleh

Dewan Komisaris dalam jangka waktu

paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku Perseroan berakhir.

Menurut Pasal 67 ayat (1) UUPT

bahwa laporan tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)

ditandatangani oleh semua anggota

Direksi dan semua anggota Dewan

 

Komisaris yang menjabat pada tahun

buku yang bersangkutan dan

disediakan di kantor Perseroan sejak

tanggal panggilan RUPS untuk dapat

diperiksa oleh pemegang saham.

Persoalan akan muncul ketika terjadi

suatu keadaan di mana laporan

tahunan pada tahun-tahun

sebelumnya belum sempat dibuat

Direksi yang bersangkutan, kemudian

Direksi yang bersangkutan

diberhentikan oleh RUPS atau saya

beri ilustrasi ekstrem kemudian Direksi

yang bersangkutan setelah

diberhentikan tidak selang berapa

lama karena sakit Direksi tersebut

meninggal dunia, Direksi yang lain

tidak diketahui lagi domisilinya,

bagaimana memenuhi ketentuan

Pasal 67 ayat (1) UUPT ini?

 

Sudah barang tentu di dalam praktik

Direksi yang baru menjabat

menggantikan Direksi yang lama yang

telah diberhentikan tersebut dalam

rangka tertib manajemen akan

membuat laporan tahunan, termasuk

penyusunan neraca dan perhitungan

laba rugi Perseroan, dan

melaporkannya kepada RUPS atau

bahkan untuk PT Perbankan

disamping melaporkannya pada RUPS

juga akan melaporkannya ke BI atau

jika PT Bank tersebut sudah ”go

publik” ia wajib melaporkan kepada

Bapepam-LK. Kemudian karena bunyi

Pasal 67 ayat (1) UUPT tersebut

mengatakan bahwa yang berhak

menandatangani laporan tahunan

tersebut adalah semua anggota

Direksi dan semua anggota Dewan

Komisaris, maka oleh Direksi yang

baru tersebut kemungkinan akan

dimintakan kepada Direksi dan

Komisaris yang lama. Namun

pertanyaannya, apakah Direksi dan

Komisaris yang lama masih berhak

menandatangani laporan tahunan

tersebut, sementara mereka sekarang

ini sudah tidak menjabat lagi?

Mungkin jalan keluarnya, tanggal

laporan tahunan akan dibuat mundur

sesuai dengan waktu ketika Direksi

dan Komisaris lama masih menjabat.

Jika ditempuh cara demikian, apakah

dokumen tersebut sah? Apakah

tanggal ”antidateren” tersebut tidak

dapat menyalahi ketentuan

keabsahan dokumen? Apakah tidak

terbuka kemungkinan masuk

kualifikasi dokumen palsu? Belum

lagi, bagaimana jika Direksi dan

Komisaris yang sudah diberhentikan

tersebut menyatakan tidak mau

menandatangani dokumen laporan

tahunan tersebut dengan dalil karena

sudah tidak menjabat lagi.

 

Bagaimana jika laporan tahunan

tertunggak tersebut dibuat oleh

Direksi yang baru apa adanya dengan

mendasarkan pada audit akuntan

misalnya, kemudian ditandatangani

sendiri oleh semua anggota Direksi

dan semua anggota Dewan Komisaris

dan dimintakan pengesahan kepada

 

RUPS atau dilaporkan kepada instansi

yang berkepentingan, misalnya BI dan

Bapepam-LK tersebut, apakah

tindakan dengan secara yuridis dapat

dibenarkan? Jawabannya: bisa dua

kemungkinan. Jika mendasarkan pada

ketentuan Pasal 67 ayat (1) UUPT

tentunya jawabannya tidak benar,

karena harafiah ketentuan itu

mengatakan bahwa yang berhak

menandatangani laporan tahunan

adalah semua anggota Direksi dan

semua anggota Dewan Komisaris

yang bersangkutan yang menjabat

saat itu. Namun problemnya semua

Direksi dan Dewan Komisaris sudah

diganti, sudah tidak menjabat lagi,

mereka tidak mau menandatangani,

mereka mengatakan justru sudah

tidak berhak. Kemungkinan kedua,

kemudian Direksi dan Dewan

Komisaris yang baru yang membuat

laporan tahunan tertunggak tersebut

dan menadatanganinya. Atas nama

Perseroan ia menyampaikan laporan

tahunan tersebut kepada RUPS untuk

mendapatkan pengesahan dan

kepada instansi yang berkepentingan.

Menurut hemat saya, kemungkinan

kedua ini yang tepat. Mengapa

demikian? Direksi dan Dewan

Komisaris pada hakekatnya adalah

organ Perseroan. Direksi adalah organ

Perseroan yang berhak mewakili PT

baik di dalam maupun di luar

Pengadilan. Ia wajib mengurus PT

untuk kepentingan PT, sesuai dengan

 

maksud dan tujuan PT. Pertanyaan

dalam ilustrasi kasus di atas, siapakah

yang menjabat sebagai Direksi dan

Dewan Komisaris saat ini. Jawabannya

adalah Direksi dan Dewan Komisaris

yang baru. Siapa yang berhak

mewakili PT dalam mengurus PT saat

ini. Jawabannya adalah Direksi yang

baru. Siapakah yang harus membuat

laporan tahunan PT saat ini?

Jawabannya: secara hakiki adalah

Direksi dan Dewan Komisaris yang

baru. Itu yang benar menurut hemat

saya sesuai dengan kaedah hukum PT.

 

Bagaimana jika ternyata di kemudian

hari terdapat penyimpanganpenyimpangan yang terindikasi

dilakukan oleh Direksi dan Dewan

Komisaris yang lama. Jawabnya

adalah hal itu adalah urusan dan

tanggung jawab Direksi dan Dewan

Komisaris yang lama. Apalagi jika

persoalan hukum tersebut terkait

dengan tindak pidana, jelas tidak bisa

dilimpahkan kepada Direksi dan

Dewan Komisaris yang baru menjabat

yang menggantikannya. Dari uraian

kami tersebut di atas, tampak bahwa

pembentuk UUPT kurang jeli dalam

membuat rumusan Pasal 67 ayat (1)

tersebut.

 

Selanjutnya Pasal 101 ayat (1)

menentukan anggota Direksi wajib

melaporkan kepada PT mengenai

saham yang dimilikinya dan/atau

keluarganya dan PT lain untuk

selanjutnya dicatat dalam daftar

 

khusus; anggota Direksi yang tidak

melaksanakan kewajiban tersebut dan

menimbulkan kerugian PT, ia akan

dipertanggungjawabkan secara

pribadi atas kerugian PT.

Kemudian kewajiban Direksi yang lain

adalah sebagaimana diatur di dalam

Pasal 102 seperti yang sudah kami

bahas di atas adalah Direksi wajib

meminta persetujuan RUPS untuk :

 

a.

mengalihkan kekayaan Perseroan;

atau

b.

menjadikan jaminan utang

kekayaan Perseroan, yang

merupakan lebih dari 50 % jumlah

kekayaan bersih Perseroan dalam

satu transaksi atau lebih, baik yang

berkaitan satu sama lain maupun

tidak.

Pertanyaannya apakah kewajiban

meminta persetujuan RUPS itu

mandatory atau tidak? Dwingenrecht

atau bukan? Boleh atau tidak di

Anggaran Dasar diatur bahwa

persetujuan RUPS tersebut

dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris. Artinya kekuasaan RUPS

tersebut dihilangkan dan diganti

menjadi dikuasakan kepada Dewan

Komisaris? Dalam pandangan kami

filosofinya tidak demikian. Persetujuan

RUPS tersebut tidak boleh

didelegasikan kepada Dewan

Komisaris. Persoalan mengalihkan

harta kekayaan PT, menjaminkan

harta PT untuk jaminan utang yang

melebihi 50% akan sangat

 

berdampak pada kelangsungan hidup

Perseroan yang harus diketahui dan

diputus langsung oleh RUPS. Jangan

wewenang yang sangat strategis dan

sangat berpotensi mengandung risiko

bagi kelangsungan kepentingan dan

tujuan PT yang nota bene adalah juga

kepentingan Pemegang Saham,

menurut hemat kami Pemegang

Saham harus mengetahui secara

langsung kebijakan itu dan

memutuskannya sendiri.

 

Bagaimana sekarang jika PT

menghadapi kepailitan?

 

Ps 104 ayat (2) menentukan bahwa

dalam hal kepailitan terjadi karena

kesalahan atau kelalaian Direksi dan

harta pailit tidak cukup untuk

membayar seluruh kewajiban

Perseroan dalam kepailitan tersebut,

setiap anggota Direksi secara

tanggung renteng bertanggung jawab

atas seluruh kewajiban yang tidak

terlunasi dari harta pailit. Tanggung

jawab tersebut berlaku juga bagi

anggota Direksi yang salah atau lalai

yang pernah menjabat sebagai

anggota Direksi dalam jangka waktu 5

(lima) tahun sebelum putusan

pernyataan pailit diucapkan. Demikian

ditentukan di dalam ayat (3) Pasal

 

104. Anggota Direksi tidak

bertanggung jawab atas kepailitan

Perseroan apabila dapat membuktikan

keadaan seperti yang diatur dalam

Pasal 97 ayat (5) sebagaimana

diuraikan di atas.

Bagaimana dengan UU Perbankan?

 

UU UU No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 10 Tahun 1998

(selanjutnya disebut UU Perbankan),

mengatur bahwa salah satu bentuk

hukum Bank Umum ataupun BPR

adalah PT (Ps 21 UU Perbankan). Oleh

sebab itu, konstruksi hukum organ PT

Perbankan sudah tentu sama dengan

yang diatur di dalam UUPT.

 

Jika UU Perbankan termasuk

peraturan pelaksanaannya, termasuk

Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah

dan/atau akan mengatur sendiri halhal yang berkaitan dengan organ PT,

misalnya: persyaratan pencalonan

Direksi PT. Bank, yang tidak hanya

mengacu pada ketentuan Ps 93 UUPT,

tapi ditambahkan syarat tambahan,

misalnya: harus lulus fit and proper

test yang dilakukan oleh Bank

Indonesia, harus mempunyai latar

belakang keahlian di bidang

perbankan, ekonomi, hukum, lulus

sertifikasi manajemen risiko dan

sebagainya, hal ini boleh saja

dilakukan dan dibenarkan menurut

Pasal 93 ayat (2) UUPT.

 

Yang menarik untuk dibahas adalah

ketentuan di dalam praktik

perbankan Indonesia. Berdasarkan PBI

diatur bahwa yang dimaksud dengan

Pengurus Bank adalah Komisaris dan

Direksi. Komisaris sekaligus

dimasukkan dalam lingkup Direksi

 

(Vide: PBI No.7/25/PBI/2005). Apakah

hal demikian tidak bertentangan

dengan UUPT? Jawabannya: pada

prinsipnya tidak! Pasal 118 ayat (1)

UUPT menentukan demikian:

Berdasarkan anggaran dasar atau

keputusan RUPS, Dewan Komisaris

dapat melakukan tindakan

pengurusan Perseroan dalam keadaan

tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Ayat (2)nya mengatakan: Dewan

Komisaris yang dalam keadaan

tertentu untuk jangka waktu tertentu

melakukan tindakan pengurusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku semua ketentuan mengenai

hak, wewenang dan kewajiban Direksi

terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

 

Apa yang dimaksud dengan kalimat

”dalam keadaan tertentu” itu?

Menurut penjelasan Pasal 118 ayat (1)

UUPT dikatakan bahwa ketentuan ini

dimaksudkan untuk memberikan

wewenang kepada Dewan Komisaris

untuk melakukan pengurusan

Perseroan dalam hal Direksi tidak ada.

Yang dimaksud dengan ”dalam

keadaan tertentu” antara lain

keadaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan

Pasal 107 huruf c. Pasal 99 ayat (2)

huruf b tersebut mengatur mengenai

siapa yang berhak mewakili Perseroan

jika terjadi perkara di Pengadilan

antara Perseroan dengan anggota

Direksi yang bersangkutan, dimana

seluruh anggota Direksi mempunyai

 

benturan kepentingan dengan

Perseroan. Jika terjadi keadan

demikian, maka Dewan Komisaris

berhak mengambil alih posisi Direksi

mewakili Perseroan melawan Direksi

yang berperkara dengan Perseroan.

Kemudian Pasal 107 huruf c

mengatakan bahwa dalam anggaran

dasar diatur ketentuan mengenai: c.

Pihak yang berwenang menjalankan

pengurusan dan mewakili Perseroan

dalam hal seluruh anggota Direksi

berhalangan atau diberhentikan untuk

sementara.

 

Dari bunyi Pasal 99 ayat (2) huruf b

dan Pasal 107 huruf c. Kemungkinan

Dewan Komisaris melakukan

perbuatan pengurusan tampaknya

hanya berkaitan dengan hal-hal

seperti yang diatur di dalam Pasal 97

ayat (2) huruf b jika ada perkara

antara Direksi dengan Perseroan

sementara seluruh anggota Direksi

mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan dan Pasal 107

huruf c perlunya diatur di dalam

anggaran dasar PT, jika sewaktuwaktu seluruh anggota Direksi

berhalangan atau diberhentikan untuk

sementara, siapa pihak yang

berwenang menjalankan pengurusan

dan mewakili Perseroan.

 

Sekarang pertanyaannya, apakah

ketentuan di dalam PBI yang serta

merta menentukan bahwa yang

dimaksud dengan Pengurus PT

Perbankan adalah Direksi dan Dewan

 

Komisaris, apakah ketentuan seperti

ini sudah sejalan dengan ketentuan

Pasal 118 ayat (1) jis Pasal 99 ayat (2)

huruf c dan Pasal 107 huruf c.

Tampaknya BI perlu mengkaji hal ini

agar di dalam praktik tidak perlu ada

keragu-raguan dalam menyikapi

ketentuan PBI terkait dengan

ketentuan dalam UUPT.

 

Memang jika mengacu pada

ketentuan Pasal 4 UUPT yang

mengatakan bahwa terhadap

Perseroan berlaku Undang-undang ini

(maksudnya UUPT : Penulis), anggaran

dasar Perseroan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan

lainnya, ketentuan PBI yang mengatur

secara spesifik PT Perbankan

tampaknya tidak perlu dikatakan

bertentangan. Namun perlu

diperhatikan adalah bunyi penjelasan

Pasal 4 UUPT tersebut. Berlakunya UU

ini, anggaran dasar Perseroan dan

 

ketentuan peraturan perundangundangan lain, tidak mengurangi

kewajiban setiap Perseroan untuk

 

menaati asas itikad baik, asas

kepantasan, asas kepatutan dan

prinsip tata kelola Perseroan yang baik

(good corporate governance) dalam

menjalankan Perseroan. Yang

dimaksud dengan ”ketentuan

peraturan perundang-undangan

lainnya” adalah semua peraturan

perundang-undangan yang berkaitan

dengan keberadaan dan jalannya

Perseroan, termasuk peraturan

 

pelaksanaannya, antara lain peraturan

perbankan, peraturan perasuransian,

peraturan lembaga keuangan. Dalam

hal terdapat pertentangan antara

anggaran dasar dan undang-undang

ini yang berlaku adalah UU ini (UUPT:

Penulis).

 

Jadi sekali lagi, BI perlu menguji apa

yang menjadi ”recht ide” sehingga

mengatur dengan tegas bahwa yang

dimaksud dengan Pengurus PT

Perbankan adalah Direksi dan Dewan

Komisaris. Jika ketentuan ini

diterjemahkan secara harafiah berarti

yang melakukan perbuatan

pengurusan PT Perbankan itu serta

merta adalah Direksi dan Dewan

Komisaris. Jika demikian halnya,

pertanyaan bisa muncul: lalu siapakah

yang kemudian menjalankan fungsi

pengawasan sebagai organ PT? Bisa

saja barangkali dijawab: kan tidak

semua anggota Dewan Komisaris

yang ikut melakukan perbuatan

pengurusan? Kalau tidak semua

anggota Dewan Komisaris bagaimana

mengaturnya? Apakah di dalam

anggaran dasar ditentukan demikian?

Sementara PBI hanya menentukan

yang dimaksud dengan Pengurus PT

Perbankan adalah Direksi dan

Komisaris. Tidak ada ketentuan yang

mengatakan bahwa tidak semua

anggota Dewan Komisaris yang

menjadi bagian dari Pengurus bank.

Oleh sebab itu menurut hemat saya BI

tetap perlu mencermati kembali

ketentuan ini, supaya tidak

diterjemahkan telah bertentangan

dengan asas hukum PT. Pada

prinsipnya Dewan Komisaris memang

boleh ikut terlibat dalam pengurusan

PT, namun hanya dalam hal dan

keadaan-keadaan tertentu. Itu yang

penting untuk diketahui dan disadari

oleh semua pihak.

 

Hal tersebut menjadi penting karena

belakangan ini dalam rangka

menegakkan ketentuan UU PT dan

UU Perbankan berkaitan dengan

kejahatan dan pelanggaran UU

Perbankan sebagaimana diatur di

dalam Ps 47 (2), 47 A, 48, 49, Direksi

harus cukup ekstra hati-hati

mengelola atau mengurus dan

memelihara PT Bank. Jangan sampai

terjadi di dalam praktik anggota

Dewan Komisaris yang tidak

memahami ketentuan dalam PBI

terkait dengan UUPT dan sehariharinya ternyata tidak aktif sebagai

Pengurus Bank, namun karena ada

indikasi kejahatan atau pelanggaran

UU Perbankan yang sedang diselidiki

oleh Aparat Penegak Hukum,

kemudian anggota Dewan Komisaris

tersebut terpaksa harus menghadapi

panggilan dan pertanyaan-pertanyaan

dari Aparat Penegak Hukum yang

seharusnya tidak perlu terjadi.

 

Ditengarai masih banyak organ PT

Perbankan yg belum memahami

sungguh-sungguh filosofi UUPT

terkait dengan pengaturan organ PT,

 

sifat hubungan hukum antar organ,

fungsi, hak dan wewenang masingmasing organ dalam kaitannya

dengan kegiatan usaha Perseroan.

Terlebih lagi mayoritas PT di

Indonesia, termasuk PT Perbankan

adalah PT Tertutup yg belum “go

publik” ke Pasar Modal. PT Tertutup,

kebanyakan berasal dari bisnis

keluarga, teman dekat, group yang

dirancang sejak awal dengan

“kurang“ mengedepankan atau

memperhatikan aspek hukum yang

membingkai bentuk hukum PT

Perbankan tersebut. Misalnya adanya

hubungan afiliasi diantara anggota

organ masih sangat dominan dan

kurang mendapat perhatian khusus

berkaitan dengan konsekuensi

hukumnya. Hal tersebut kurang

disadari telah berpotensi merugikan

kepentingan Perseroan.

 

Demikian pula untuk PT-PT “Plat

Merah“ baik BUMN maupun BUMD,

tidak jarang indikasi mismanajemen

dalam pengurusan PT Bank, berujung

pada pemeriksaan Kejaksaan–bukan

dengan menggunakan UU

Perbankan–tapi dengan

menggunakan UU Tipikor dapat

merepotkan semua pihak yg terlibat

dalam pengurusan perbankan. Jika

 

ternyata terdapat benturan

pengaturan antara UUPT vs UU

Perbankan misalnya, maka

berdasarkan pendekatan doktrin

seharusnya UU Perbankan

 

diperlakukan sebagai UU khusus tidak dipakai, tidak diterapkan oleh

dengan mendasarkan pada adagium semua Aparat Penegak Hukum, kata

“lex specialis derogat legi generali“. adagium tersebut ya hanya akan

Akan tetapi karena adagium ini menjadi kata-kata tidak bermakna

berada dalam wilayah doktrin hukum apa-apa menghadapi benturan

yang merupakan salah satu sumber pengaturan tersebut.

hukum, maka jika doktrin tersebut

 

DAFTAR REFERENSI

Pitlo, 1986., Het Nederlands Burgerlijk Wetbook, Deel 1a, Het Rechtspersonen

Recht, 2e druk, door F.J.W.Lowensteyn, Gouda Quint, Arnhem.

——, 1964., Het Verbintenissen Recht naar het Nederland Burgerlijk Wetboek,

Gouda Quint, Arnhem.

Prasetya,Rudhy, 1983., Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari

Perseroan Terbatas, Airlangga University Press, Surabaya.

———, 1988., Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas,

Makalah, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Pramono, Nindyo, 2001., Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di

 

Indonesia, Cet.2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

 

Shilfgaarde, 1990., Van de BV en de NV, achtste Druk, Gouda Quint, BV, Arnhem.

 

Scholten, P.Bregstein,M.H, 1954., Handleiding tot de Beoefening van het

 

Nederlands Burgerlijk Recht, Eerste Deel, Personen Recht, Tweede Struck,

Vvertegen woordiging en Rechts Person.

 

Suyling,J.Ph.1948., Inleiding Tot het Burgerlijk Recht, Algemenebeginselen, Derde

Druk.

 

Winardi,1983., Asas-asas Manajemen, Alumni, Bandung.

 

Peraturan Perundang-undangan :

 

UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang PT

 

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT

 

UU No.7 Tahun 1992 yo UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

 

UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

 

PBI No.7/25/PBI /2005.

 

About these ads

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.