BANI

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

 “BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  BANI didirikan  pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti S.H. dan Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.  BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam.”[1]   

“Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan.  Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.  Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing.”[2]

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase).  Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka.  Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas,  arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi.  Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.  Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.[3]

Susunan Badan pengurus BANI terdiri dari Ketua, 2 orang Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal serta Penasehat. Pada saat ini BANI diketuai oleh                                                                 Prof DR H Priyatna Abdurrasyid, SH. Untuk lebih meningkatkan arbitrase internasional dan berbagai bentuk penyelesaian komersial antara para pengusaha di berbagai negara yang bersangkutan maka BANI menjalin kerjasama pada lembaga – lembaga abitrase di negara lain seperti The Japan Commercial Arbitration Association (JCAA), The Netherlands Arbitration Institute ( NAI ), The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB), Australian Centre for International Commercial Arbitration,  The Philippines Dispute Resolution Centre, Hong Kong International Arbitration Centre, The Foundation for International Commercial Arbitration dan Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA).

Di dalam penyelesaian suatu sengketa sebelum perkara tersebut diselesaikan melalui proses beracara di pengadilan, para pihak mempunyai beberapa pilihan dalam menyelesaikan perkaranya, seperti mengadakan perdamaian dengan jalan musyawarah, proses mediasi dengan perantara mediator serta arbitrase dengan perantara arbiter. Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa BANI merupakan lembaga yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase. Dapat kita lihat, peran utama dari arbitrase yaitu salah satu langkah penyelesaian suatu sengketa yang terjadi sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian masalah. Biasanya arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa karena penyelesaian melalui arbitrase tidak memerlukan waktu yang lama karena putusan bersifat final, hemat biaya serta bersifat rahasia karena putusannya tidak dipublikasikan.  BANI memiliki peran yang sangat penting bagi berbagai pihak, misalnya :

  • Peran BANI bagi pengusaha dan pelaku bisnis yaitu memberikan kemudahan bagi mereka dalam mencari solusi dari konflik bisnis yang terjadi.
  • Peran BANI bagi Pengadilan Negeri ialah mengurangi tumpukan perkara di pengadilan.

Adapun biaya melakukan arbitrase melalui BANI yaitu :

  1. Biaya pendaftaran

Sebesar Rp. 2.000.000 dan dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase

b.     Biaya administrasi, biaya Pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing untuk Konpensi dan Rekonpensi dan Arbitrator tergantung dari nilai tuntutannya, semakin besar nilai tuntutannya maka makin besar biayanya, nilai tuntutan berkisar  > Rp 500.000.000  sampai < Rp 500.000.000.000. Biaya untuk nilai tuntutan diatas Rp 500.000.000, perhitungan tarifnya menggunakan interpolasi (metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari sesuatu yang berada didalam sebuah interval atau diantara dua buah titik yang segaris )

Biaya – biaya di atas didibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak, tetapi biaya diatas tidak termasuk :

a.     Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli.

b.     Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait.

  1. Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI.
  2. Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait.

Penyelesaian masalah melalui arbitrase dengan menggunakan lembaga yang menaungi di bidang tersebut yaitu BANI masih banyak perdebatan di antara masyarakat, sebagian masyarakat setuju dengan BANI dan sebagian masyarakat justru memberikan kritikan kepada BANI. Menurut NM. Wahyu Kuncoro, S.H. sebagai pemilik Blog ADVOKATKU berpendapat “pelaksanaan putusan Arbitrase yang digantungkan pada persetujuan/ pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, masih efektifkan bahwa putusan BANI merupakan putusan hukum yang efektif bagi para pihak yang bersengketa ? Kalau pada akhirnya, putusan BANI dapat dibatalkan oleh Pengadilan atau oleh salah satu pihak yang dirugikan, bukankan lebih baik penyelesaian masalahnya langsung ke Pengadilan ? mengingat dari segi biaya dan waktu juga, penyelesaian melalui mekanisme BANI tidak lebih murah dan cepat daripada mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan.”[4] Pendapat Wahyu Kuncoro ini didasarkan pada UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian masalah yaitu pada pasal 4 UU No. 30/ 1999 mengatur tentang persetujuan bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang kepada Badan Arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Sementara Pasal 5 UU No. 30/ 1999 mengatur tentang sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Jika hasil dari pemeriksaan ternyata, putusan arbitrase melanggar pasal 4 dan 5 undang – undang ini, maka para pihak yang dirugikan dapat meminta untuk membatalkan putusan yang merupakan wewenang dari pengadilan untuk memeriksanya sesuai dengan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999, jika hal seperti ini terjadi maka akan memerlukan waktu yang lama lagi serta menambah biaya.

 


[1] www.bani-arb.org

[2] Ibid.


Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s