AMDAL PEMBANGUNAN KORIDOR BUSWAY

AMDAL PEMBANGUNAN KORIDOR BUSWAY

ABSTRACT

Today environmental problem become a very important problem, along with the increasing number of people on the world. To set the environmental problems there are laws inIndonesia- Act no 23 year 1997 about environmental management (UUPLH) and PP no 27 of 1999 which control about environmental impact analysis (AMDAL). However, in practice there are many distortions of the conditions of the environment on this issue, there’s one problem about the busway corridor that will be do a further analysis.

Kata kunci: masalah lingkungan, UUPLH, AMDAL, koridor Busway

 

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di dunia, masalah lingkungan menjadi suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Jika terjadi kesalahan dalam penanganannya, maka dampaknya akan sangatlah besar. Oleh karena itulah diperlukan suatu hukum untuk mengatur mengenai pengelolaan lingkungan, untuk dapat mencegah dampak negative dari pengelolaan lingkungan.Upaya pelestarian lingkungan hidup harus sejalan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kebijaksanaan pembangunan harus memenuhi unsure-unsur pokok yaitu pola kebijaksanaan harus memenuhi yang tercakup dalam seluruh sektor pembangunan secara berkesinambungan dengan kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbungan spiritual yang meningkat dan kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian kualitas yang lebih meningkat (Emil Salim, 1997:27)

Namun banyak sekali terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Seperti yang terjadi dalam menjalankan perencanaan pembangunan yaitu mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Di dalam praktek mengenai pelaksanaan AMDAL. Seperti yang terjadi pada setiap pembangunan koridor busway, yang pembangunannya telah dilaksanakkan meskipun AMDAL nya belum keluar.

II. PERMASALAHAN

Pelaksanaan dari Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sering menyimpang dari ketentuan yang ada. Seringkali pelaksanaan AMDAL dilaksanakkan pada saat kegiatan berlangsung bahkan pada saat telah beroperasi. Apakah dampak dari pelaksanaan AMDAL dari pelaksanaan AMDAL yang demikian?

III. LANDASAN TEORI

Hukum lingkungan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah hukum yang berbicara atau mengatur tentang upaya-upaya pembangunan untuk melindungi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa, ada suatu peraturan  yang diatur oleh pemerintah untuk ditaati masyarakatnya mengenai pengelolaan lingkungan, dimana peraturan tersebut jika dilanggar akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Di dalam UU no 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan dengan tegas bahwa setiap kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting haruslah di AMDAL terlebih dahulu. Yang pembangunannya lebih diarahkan kepada pembangunan yang tetap berjalan namun tetap berwawasan lingkungan.

Di dalam pasal 18 UUPLH menyatakan:

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup”.

Di dalam pasall 19 ayat (1) UUPLH juga menyatakan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:
a. rencana tata ruang;

b. pendapat masyarakat;

c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/ kegiatan tersebut.

Bahwa dalam setiap penerbitan izin seperti misalnya izin pertambangan, izin perindustrian atau izin lainnya yang mempunyai dampak besar dan penting harus memperhatikan 3 hal di atas. Bagi yang melanggarnya menurut  UUPLH pasal 34 ayat (1), “Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Sekarang ini pelaksanaan AMDAL secara administrasi masih menggunakan ketentuan PP no 27 tahun 1999. yang dalam PP no 27 tahun 1999 Amdal masih merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sebelum memulai pembangunan yang berdampak besar dan penting.

Sebelum adanya PP no 27 tahun 1999 sebelumnya telah ada PP No 51 Tahun 1993 dan PP No.29 Tahun 1986 mengenai AMDAL. di dalam kedua PP ini sama-sama diatur menganai peran serta masyarakat yang meliputi pakar, wakil LSM dan wakil masyarakat yang terkena dampak. Meskipun terdapat banyak perubahan dalam PP No. 51 Tahun 1993 ini yang mengatur mengenai AMDAL multisektor, yaitu AMDAL yang menyangkut banyak bidang sekaligus, yang sebelumnya merupakan AMDAL sektoral.

IV. PEMBAHASAN

Tujuan utama di bentuknya AMDAL, adalah untuk menganalisis suatu perencanaan mengenai pembangunan yang berdampak besar dan penting agar diketahui apakah dengan dilaksanakkannya pembangunan tersebut akan menimpulkan dampak yang membahayakan lingkungan atau tidak. Dampak yang penting ditentukan adalah:

1. besar jumlah manusia yang akan terkena dampak

2. luas wilayah penyebaran dampak

3. lamanya dampak berlangsung

4. intensitas dampak

5. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak

6. sifat kumulatif dampak tersebut

7. berbalik (Reversible) / tidak berbaliknya (irreversible) dampak

Jika kita tinjau dari tujuan adanya AMDAL semula, maka memang tepat jika dalam UUPLH menetapkan bahwa untuk mendapatkan izin melakukan usaha/kegiatan yang berdampak besar harus memiliki AMDAL. AMDAL sebagai suatu permulaan kegiatan, sebelum dilakukannya pembangunan.

Namun ketentuan Undang-Undang ini di dalam prakteknya seringkali diabaikan. Bahkan dalam pembangunan proyek pemerintah sendiri, seperti pembangunan koridor Busway. Mulai dari pembangunan busway koridor I hingga koridor VIII, pembangunan telah dilaksanakkan meskipun AMDAL nya belum keluar. Bahkan setelah koridor tersebut selesai dibuat, AMDAL belum juga didapatkan.

Busway sebagai alat transportasi massal yang bertujuan untuk mengalihkan penggguna jalan Jakarta yang menggunakan mobil pribadi menjadi naik busway, terus mengundang kontroversi sejak diluncurkan pertama kali 15 Januari 2004 lalu karena otomatis mempersempit jalur untuk kendaraan umum. Padahal konsep awal daripada busway adalah sebelum dibangun jalur busway harus menambah satu jalur, baru diambil satu jalur untuk busway. Tapi kenyataan yang ada sekarang justru sangat berbeda jalur umum diambil untuk dijadikan jalur Busway tanpa ada jalur penggantinya, sehingga menambah parah kemacetanJakarta. Akhirnya pengguna jalan yang menggunakan mobil pribadi tetap, tetapi jalan-jalan di Jakarta bertambah sempit dan macet.

Untuk proyek Busway seharusnya sebelumnya dilakukan AMDAL lingkungan dan AMDAL lalu lintas. Jika AMDAL dilakukan setelah proyek Busway telah berlangsung apakah fungsi daripada AMDAL itu sendiri? Penyusunan AMDAL yang dilakukan setelah proyek beroperasi dapat dipastikan bahwa hal ini mengakibatkan fungsi AMDAL adalah valid.

Dampak negative yang dirasakan wargaJakartaakibat dari adanya proyek Busway ini meliputi:

1. Kemacetan yang bertambah parah akibat bertambah sempitnya jalur untuk kendaraan

2. banjir akibat pembangunan koridor VIII

Dampak-dampak negative yang dirasakan warga masyarakat sekitar dan pengguna jalan ini seharusnya tidak perlu dialami jika ketentuan mengenai AMDAL tidak dilanggar. Pemerintah Provinsi DKI seharusnya memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang mengenai AMDAL ataupun UUPLH.

Kemudian timbul pertanyaan, jika sudah di AMDAL, apakah prosedur AMDAL nya sudah benar? Bagaimana pertanggungjawaban yuridis dari dinas perhubungan yang tidak melakukan Amdal tepat waktunya?

Prosedur AMDAL dalam proyek koridor Busway, mulai dari koridor I sampai dengan koridor VIII tidak mengikuti prosedur yang benar. Dimana seharusnya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Dampak Lingkungan No 8 Tahun 2002. Yang dalamsuratkeputusan pada ayat 3.2 disebutkan, terkait KA Amdal, pihak yang akan membangun suatu proyek tertentu wajib berkonsultasi kepada warga yang berkepentingan. Lalu, di ayat 3.3, warga yang terkena dampak tersebut wajib duduk bersama sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal dan di Pasal 3.4 warga tersebut berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan.

Sampai dengan saat ini belum ada pertanggungan jawaban yuridis dari dinas perhubungan sebagai instasi terkait yang melakukan AMDAL setelah proyek Busway berlangsung. Dewasa ini, penyimpangan dari UUPLH bahwa AMDAL harus dilakukan untuk mendapatkan izin untuk melakukan pembangunan yang berdampak penting dan besar “seakan” menjadi hal yang biasa. Padahal hal tersebut melanggar ketentuan undang-undang dan harus diberikan pertanggung jawaban.

Akhirnya, masyarakat jugalah yang dirugikan dari adanya proyek Busway ini. Bukannya mengurangi kemacetan, dengan membuat pengendara mobil beralih ke Busway. Justru membuat jalan-jalan Idi Jakarta semakin macet bahkan banjir. Bahkan  proyek Busway menelan APBD yang tidak sedikit dan terus dikatakan merugi dalam beroperasinya.

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dari adanya keterlambatan AMDAL dalam setiap pembangunan koridor Busway adalah sebagai berikut:

1.) Menurut  PP No. 27 Tahun 1999 dan UUPLH, AMDAL merupakan syarat  untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan atau pembangunan. Oleh karena itu, AMDAL harus didapatkan sebelum adanya kegiatan, yaitu pada saat perencanaan. Jika AMDAL dilakukan saat atau setelah kegiatan itu beroperasi maka fungsi dari AMDAL itu sendiri menjadi valid.

2.) Di dalam pasall 19 ayat (1) UUPLH juga menyatakan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan antara lain adalah rencana tata ruang dan pendapat masyarakat. Tetapi dalam pembangunan koridor Busway PemProv ccenderung tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, serta tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagai anggota komisi penilai AMDAL.

3.) belum ada pertanggung jawaban yuridis dari Dinas perhubungan  yang tidak melakukan AMDAL tepat pada waktunya. Sehingga mengakibatkan dampak negative dari pembangunan Busway tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

Alkindi. (2007). Busway dan Banjir.

http://varendy.wordpress.com/2007/02/19/busway-dan-banjir/

Rahman,Baharudin. (2009). Penggunaaan Jalur Busway Tidak pecahkan Kemacetan. http://www.indosiar.com/fokus/65400/penggunaan-jalur-busway-tidak-pecahkan-kemacetan

Saragih,Selamat. (2007). Proyek Busway Koridor XI-XV Ditunda.

http://www.forums.apakabar.ws/viewtopic.php?f=1&t=45201&start=0

 

Widiarto,Eko. (2007). Teknik Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup secara litigasi dan non litigasi. http://blogmanifest.wordpress.com/2008/01/03/teknik-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-secara-litigasi-dan-non-litigasi/

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s