Hak-hak Anak Pengungsi

Contoh Paper Hak-hak anak Pengungsi (Hukum Perlindungan Konsumen)

MASALAH KESEJAHTERAAN ANAK-ANAK PENGUNGSI

 

(Author:  ”Miranda Rule”, If you want to copy paste  this article in your blog, please to share linkhttps://lawmetha.wordpress.com to  your blog) 

ABSTRAK

Perang dan bencana alam membuat anak-anak menjadi korban yang paling membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal serta pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Namun di dalam prakteknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak pengungsi,yang mengakibatkan kesejahteraan anak-anak pengungsi berada di dalam taraf yang sangat rendah.

Kata kunci: pemerintah, kesejahteraan anak pengungsiI. PENDAHULUAN

Setiap anak membutuhkan perlindungan terutama anak pengungsi yang merupakan pihak yang paling rentan terhadap trauma fisik dan psikis. Hal ini dikarenakan anak masih mempunyai jiwa labil dan rentan, oleh karena itu ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak yang sesuai dengan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini merupakan perwujudan untuk melindungi hak-hak anak dan juga peraturan lain yang berhubungan dengan hak anak serta kewajibannya.
Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 pasal 52 ayat 1 yang menyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. Sedangkan pasal 63 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan”.
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 (b) menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat”. Sedangkan dalam pasal 60 menyatakan bahwa “Anak dalam situasi darurat terdiri atas anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan , anak korban bencana alam, dan anak dalam sitausi konflik bersenjata”.
Pasal 61 menyatakan “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humanite”.
Pasal 62 (a) menyatakan “Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan”.

Komisariat Tinggi PBB untuk pengungsi yaitu UNHCR merupakan lembaga internasional yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi dan memberikan solusi permanen terhadap para pengungsi. Terkait dengan pemberian perlindungan terhadap pengungsi anak Timor Leste, UNHCR telah melakukan berbagai program baik di bidang pendidikan, kesehatan hingga psikologis. Hal ini bertujuan supaya anak dalam pengungsian atau pengungsi anak tetap terjamin kesejahteraan serta hak-haknya sebagai anak. Dalam menangani pengungsi anak Timor Leste, UNHCR tidak bekerja sendiri akan tetapi menjalin kerjasama dengan UNICEF, ICRC, Oxfam dan lembaga – lembaga  nasional Indonesia (Komnas Perlindungan Anak).

Namun Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi yang tercermin pada masih adanya anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini dikarenakan implementasi dari pada suatu peraturan belum sepenuhnya dijalankan atau andaipun ada peraturan belum juga dilaksanakan pada tataran implemtasinya.

II. PERUMUSAN MASALAH

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak pengungsi masih sering terjadi di dalam praktek. Sehingga anak pengungsi yang seharusnya adalah kelompok yang harus diperhatikan secara khusus dalam masa pengungsian. Hal ini karena rawannya pelanggaran terhadap hak asasi mereka selama tinggal di pengungsian, misalnya, pelecehan seksual, diskriminasi, dan pembatasan akses.

Selain itu, sebuah survey oleh UNHCR menemukan bahwa jumlah signifikan dari anak-anak rumah pengungsi sering bolos sekolah atau bahkan putus sekolah. Orangtua dan guru sering menunjuk pada kurangnya uang untuk pakaian seragam, buku teks dan bahan-bahan untuk sekolah, kebutuhan untuk anak-anak membantu di ladang, tradisi menikahi perempuan di usia muda sebagai alasan utama untuk bolos sekolah dan tingginya angka putus sekolah.

Anak-anak di pengungsian, seperti di pengungsian korban gempa Sumatra Barat,  hampir setiap hari anak-anak di tempat pengungsian itu terguyur hujan. Mereka tidur berselimutkan udara dingin menyengat.

Kondisi tak jauh berbeda terjadi di Lolo Gedang, Gunung Kerinci, Jambi. Dinginnya udara malam seakan menjadi sahabat bagi bayi dan anak-anak di pengungsian. Kondisi ini membuat anak-anak rentan terhadap penyakit. Tidak sedikit anak yang terkena hipothermia.
Kondisi gelap akibat listrik mati bisa membuat anak mengalami gangguan psikologis. Inilah yang disebut post traumatic stress disorder. Gejala yang timbul antara lain, sering menangis, mudah marah, berteriak, mimpi buruk, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan serta minum.
Data dari lembaga swadaya masyarakat Save Our Children menyebutkan, berbagai keadaan ini bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Karena itu pengungsi anak-anak membutuhkan makanan penunjang, seperti susu, air mineral, baju, selimut plastik, dan alas tidur.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia Pasal 41 ayat 2: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Meskipun demikian ketentuannya, dalam praktik, seringkali terjadi pelanggaran terhadap hal-hak anak pengungsi. Sehingga menimbulkan permasalahan, bagaimana peran pemerintah dalam menjamin perlindungan atas anak-anak pengungsi?

III. PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam penanganan pengungsi belum siap secara penuh untuk menjamin kebutuhan standar pengungsi dan menjamin keamanan aset-aset masyarakat yang telah di evakuasi misalnya:
A. Jaminan kebutuhan pengungsi misalnya

a)    gizi (standarisasi kebutuhan gizi pengungsi dari anak-anak ibu hamil sampai orang tua)

b)   air bersih (kebutuhan untuk minum, mandi dan aktifitas keseharian)

c)    sanitasi (idealnya 1 mck untuk 20 – 25 orang)

d)   pelayanan kesehatan (jumlah ketersediaan para medias dan obat-obatan serta mekanisme rujukan rumah sakit)

e)   tempat perlindungan yang aman (alas, selimut, 1kk satu ruangan)
dan masih banyak lagi. Pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang mengeluhkan dari berbagai pelayanan-pelayanan standar yang harus di penuhi oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan persoalan baru terutama bagi pengungsi anak-anak, tentu hal ini akan sangat membahayakan kondisi anak-anak pengungsi.

B. Jaminan keamanan aset-aset rakyat mengenai mekanisme penjagaan,
ketersediaan personil penjaga, jumlah personil penjaga, ketersediaan sarana
transportasi, jumlah sarana trasportasi yang wajib tempatkan dilokasi desa-
desa teratas, keberadaan kondisi jalur evakuasi, dan ketersediaan sarana
komunikasi. Hal inipun juga masih menjadi problem, kebanyakan dari saranan
transportasi tidak cukup imbang untuk melakukan evakuasi, karena keberadaan masyarakat dengan jumlah transportasi tidak sepadan.
C. Jaminan trasnparansi alokasi anggaran untuk pengungsi juga sering
tersendat. Sehingga menyebabkan anak-anak harus mencari uang sendiri untuk menjamin kesejahteraan mereka seperti mengamen.

Seperti kasus anak pengungsi di NTT, dimana di tengah kesulitan pengungsi sisinyalir pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, ditengarai melakukan korupsi uang bantuan pendidikan untuk anak-anak eks pengungsi sebesar Rp 20 miliar.
Anak-anak terpaksa menjadi pengemis karena orangtua tidak mampu membiayai sekolah. Sementara dana bantuan dari pemerintah untuk biaya pendidikan anak-anak eks pengungsi, justeru disalah-gunakan oleh kelompok pejabat tertentu.

Perhatian pemerintah terhadap nasib anak-anak pengungsi Timor-Timur sangat minim. Walau sudah bertahun-tahun tinggal diIndonesia, pemerintah belum juga bersedia mengeluarkan identitas bagi anak-anak pengungsi Timor-Timur.

Seorang anak pengungsi Tim-Tim bernama Alves (20) sering kali mendapat kesulitan terutama saat menjalani pendidikan. Ia lulus ujian masuk Universitas negeri tapi terhalang persyaratan akta kelahiran. Begitu pula saat ia ingin mengikuti Pekan Olahraga Nasional, ia didiskualifikasi karena persoalan identitas diri.
Alves datang keIndonesia saat jajak pendapat yang menentukan lepasnya Timor-Timur dariIndonesia pada Mei 1999 . Tanpa identitas memadai, ia kemudian tinggal di Yayasan Taman Bina Anak Bangsa, Gunung Kidul, DIY, di bawah asuhan pasangan Wargiyo. Merasa prihatin akan hal itu Deplu berinisiatif mengambil jalur ‘spesial’ untuk memperjelas identitas kewarganegaraan Alves, saat ini Alves telah menjadi WNI dan memiliki paspor.

Ternyata tak hanya Alves yang mengalami hal tersebut, Wiwiek memperkirakan masih banyak Alves-Alves lain. Mereka akan terganjal saat mengurus surat-surat untuk perpanjangan visa pengurusan dokumen lainnya. Anak-anak itu juga tidak dapat bersekolah di sekolah negeri, karena untuk sekolah negeri harus menggunakan akte lahir.
Bukan hanya persoalan perut, masalah pendidikan bagi anak-anak pengungsi
merupakan persoalan yang perlu segera mendapatkan perhatian serius oleh PemerintahIndonesia dewasa  ini.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai peran pemerintah dalam menjamin perlindungan atas anak-anak pengungsi yaitu sebagai berikut:

  1. Pemerintah masih mengabaikan kebutuhan pengungsi seperti jaminan gizi, air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, serta tempat perlindungan yang aman bagi para pegungsi terutama bagi anak-anak pengungsi.
  1. Pemerintah kurang memperhatikan jaminan bagi para pengungsi seperti jaminan keamanan aset-aset rakyat mengenai mekanisme penjagaan.
  1. Anak-anak pengungsi terpaksa menjadi pengemis karena orangtua tidak mampu membiayai sekolah. Sementara dana bantuan dari pemerintah untuk biaya pendidikan anak-anak eks pengungsi, justeru disalah-gunakan oleh kelompok pejabat tertentu.
  1. Pemerintah kurang memperhatikan hak-hak anak pengugsi selain masalah pemenuhan kebutuhan pangan, seperti kebutuhan anak-anak pengungsi terhadap pendidikan. Sehingga banyak anak pengugsi yang menjadi putus sekolah.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s