Contoh putusan yang ada perfomance bond

PUTUSA N 
NO. 396 PK/Pdt/2007 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan 
sebagai berikut dalam perkara : 

1. 
PT. SENDIKO DAYA UTAMA, berkedudukan di Jalan Raya 
Kebayoran Lama No. 8, Kebon Nanas, Jakarta Selatan, yang 
diwakili oleh EDY MULYONO, MSc, Direktur, dan dalam hal 
ini memberi kuasa kepada Hj. Netty Isniaty, yang juga 
sebagai Direktur Utama mewakili : 
2. 
PT. NATINDO CITRA PERSADA, berkedudukan di Jalan 
Raya Kebayoran Lama No. 8, Kebon Nanas, Jakarta Selatan, 
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon 
Kasasi/para Penggugat I dan II/para Terbanding ; 

melawan : 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
NEGARA (PERTAMINA), berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Timur No. 1 A, Jakarta 
,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding 
;


Mahkamah Agung tersebut 
;
Membaca surat-surat yang bersangkutan 
;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para


Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat I 
dan II/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali 
terhadap putusan Mahkamah Agung No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 
2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan 
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding 
dengan posita gugatan sebagai berikut : 

1. 
Bahwa tanggal 1 Agustus 1994 pihak Tergugat mengadakan lelang secara 
terbuka untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap 
dengan Pipa Salurnya di CLU. Cirebon. Jawa Barat, sebagaimana 
Dokumen Lelang No. 054/D.0710/94-S4; (Bukti P-1) 
2. 
Bahwa pihak Penggugat kemudian ikut serta dalam lelang yang tersebut di 
atas. yaitu dengan mengajukan Dokumen Penawaran 
No.10/SDN/JKT/PNW/LH/95, tertanggal 27 Februari 1995; (BuktiP-2) 
Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


3. 
Bahwa kemudian pihak Penggugat ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh 
Tergugat Pengerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap 
dengan Pipa Salurnya di CLU, sebagaimana Surat No. 955/D0000/95.S7 
tertanggal 27 Juni 1995; (Bukti P-3a) 
4. 
Bahwa penunjukan pemenang lelang tersebut di atas, juga berdasarkan 
Surat Menko Ekku dan Wasbang No. R-158/TEP.M.EKKU/95, tertanggal 8 
Juni 1995; (Bukti P-3b) 
5. 
Bahwa dengan ditunjuknya Penggugat sebagai pemenang dari lelang, 
maka pihak Penggugat berarti adalah pihak yang paling berkualifikasi dan 
otomatis karenanya Dokumen Penawaran Penggugat juga dinyatakan 
layak baik dari segi administrasi maupun teknis untuk mengerjakan Proyek 
Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU; 
6. 
Bahwa pada tanggal 21 Juli 1995, Penggugat menerima Surat Perintah 
Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) No. 1075/D0000/95-S7, dari Tergugat, 
yang isinya mengenai pernyataan agar Penggugat segera melaksanakan 
pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa 
Salurnya di CLU; (Bukti P-4) 
7. 
Bahwa untuk selanjutnya setelah dikeluarkannya Surat Perintah 
Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) tersebut barulah pihak Tergugat 
mengeluarkan : 
a. 
Surat Perjanjian Borongan No. SPB-1503/C0000/95-SO, tertanggal 27 
Oktober 1995, yang isinya yaitu agar Penggugat melakukan 
Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di 
Lapangan Cilamaya Utara Dan Pengadaan Peralatan Dan Barang 
untuk pekerjaan sesuai dengan keperluan sebagaimana termaksud 
pada Dokumen Lelang No. 054/D.0710/94-S4; (Bukti P-5) 
b. 
Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang No. SPPPB-1504 
/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995, yang isi mengenai 
kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu 
Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang untuk Pembangunan 
Fasilitas Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di Cilamaya 
Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel; (Bukti P-6) 
8. 
Bahwa Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) dan Surat Perjanjian 
Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6) adalah merupakan satu 
kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan memenuhi syarat sahnya 
perjanjian (vide Pasal 1320 BW), sehingga mengikat para pihak dan 
menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 
Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 
jo.1353 BW); 
9. Bahwa di dalam isi Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5), 
Pembangunan Fasilitas Produksi Block Station dapat dikategorikan 
menjadi 2 (dua) bagian pekerjaan pembangunan yang saling berhubungan, 
yaitu: 
. Bagian Block Station untuk memproses minyak mentah dari sumursumur 
dan menghasilkan minyak, gas dan air yang disalurkan ke 
tempat penimbun dengan nilai kontrak Rp 6.301.365.000 dan US$ 
2,320,578. 
Bahwa pada Fasilitas Block Station ini dalam pembangunannya tidak 
mengalami banyak perubahan dan atau penambahan pekerjaan 
sehingga dapat selesai 100% dan sudah diserahkan dan dioperasikan 
oleh Tergugat sejak tanggal 15 September 1997; 
. Bagian CO2 Removal Plant yang memproses gas dari Bagian Block Station 
untuk mengurangi kandungan CO2-nya dari 40% menjadi 5%, dengan nilai 
kontrak Rp. 4.475.000.000 dan US$ 2,475,000. Bagian ini yang bermasalah, 
sehingga pekerjaan baru selesai tanggal 13 Juli 2001; 
10. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5), memuat halhal 
penting sebagai berikut : 
. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi (Mechanical 
Completion Letters) adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh 
Tergugat dan Kontraktor (Penggugat) setelah seluruh Pekerjaan 
Konstruksi telah diselesaikan sesuai persyaratan/gambar-gambar, telah 
diadakan Uji Jalan dan Uji Tekan sebagaimana tertera dalam butir 1-3 
Pasal 1 ayat 12 dengan hasil baik serta disetujui dan diterima oleh 
Tergugat sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 13 ; 
. Mengenai lingkup pekerjaan Pembangunan Fasilitas Block Station 
lengkap dengan pipa salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi 
EP Karang Ampel sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ; 
. Harga Borongan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai 
dengan perjanjian sebesar Rp. 10.776.615.000,00 (sepuluh milyar tujuh 
ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan 
merupakan harga tetap keseluruhannya (fixed lumpsum), tidak 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai sepuluh prosen (PPN 10%) 
sebagaimana tertera dalam Pasal 4 ; 
. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) : Penggugat harus 
menyediakan dana sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 
Jaminan Bank sebesar 5% dari Harga Borongan. Jaminan Bank ini 
harus dikeluarkan oleh Bank Umum atau perusahaan Asuransi 
Kerugian yang mempunyai program surity bond sebagaimana tertera 
dalam Pasal 7; 
. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (dua puluh) bulan, terhitung 
2 bulan setelah SPMP No. 1075/D0000/95-S7, tertanggal 21 Juli 1995, 
yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Pasal 8. 
ayat 1 ; 
. Perubahan lingkup kerja yang disetujui harus dinyatakan secara tertulis 
dalam bentuk Addendum terhadap Perjanjian Borongan ini 
sebagaimana tertera dalam Pasal 9 ayat 4; 
. Pelaksanaan pekerjaan dianggap telah selesai jika seluruh 
sarana/peralatan utama selesai dipasang, diperiksa dan telah di Uji 
Operasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan hasil yang baik 
dan diterima oleh Tergugat dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara 
penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertera dalam Pasal 13 ; 
12. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang (vide 
Bukti P-6), memuat hal-hal penting sebagai berikut : 
. Tergugat setuju pengadaan seluruh Peralatan dan Barang Impor oleh 
Kontraktor (Penggugat) berupa sejumlah peralatan/material untuk 
Proyek Pembangunan Fasilitas Block Station Lengkap dengan Pipa 
Salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel ; 
. Pelaksanaan impor untuk seluruh Peralatan dan Barang tersebut 
dilakukan oleh Kontraktor (Penggugat) dan Tergugat membuka 
Irrevocable Letter of Credit kepada Supplier seperti dimaksud butir 1 di 
atas dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Profotna Invoice dari 
Supplier yang ditunjuk oleh Kontraktor (Penggugat) dan Rencana Impor 
Barang (R.I.B) diterima oleh Tergugat ; 
. Sedangkan untuk pengadaan peralatan dan barang impor berupa 
sejumlah peralatan/material untuk proyek tersebut dengan total harga 
lumpsum CIF sebesar US$.4,795,578.00 (empat juta tujuh ratus 
sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika 
Serikat) ; 
13. Bahwa pengertian kontrak Fixed Lumpsum yang disebut di Pasal 4 
Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) dan harga lumpsum pada Pengadaan 
Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), menurut Juknis Keppres No.16 
Tahun 1994 (Bukti P-7), adalah :

.... Kontrak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) adalah Suatu kontrak 
pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut 
dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. 
Dengan demikian, semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses 
penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh 
pemborong. 
Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan 
contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan 
volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat 
diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi 
teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem lump sum ini adalah 
total penawaran harga ; 

14. 
Bahwa Penggugat memberikan beberapa bukti mengenai adanya 
perubahan-perubahan tentang peralatan penunjang operasi di bawah ini 
yang tidak sesuai dengan Dokumen Lelang, yaitu : 
a. Sehubungan pengetahuan Tergugat tentang CO2 Removal plant sangat 
terbatas sesuai dengan Laporan Team Fact Finding hal 5 (Bukti P.8) 
mengakibatkan kebutuhan listrik berubah-ubah mulai dari 2 x 75 KVA 
lalu di tender ulang diganti 2x600 KVA setelah Penggugat ditunjuk dan 
mengerjakan Detail Engineering, kebutuhan listrik naik 2(dua) kali lipat 
menjadi 4x600 KVA ; 
b. Bahwa Penggugat tidak menawarkan Jembatan pipa Kali Ciserut dalam 
Dokumen Penawaran, karena di Dokumen lelang maupun pada risalah 
Cilamaya Utara ke SK. Cilamaya terdapat 11 buah river crossing, 
dalam risalah Aanwijzing nama Kali Ciserut tidak disebutkan secara 
tertulis, dengan demikian Penggugat didalam penawarannya tidak 
memasukkan biaya untuk "river crossing" pipa gas diameter 10" dari 
BS. Cilamaya Utara ke SK. Cilamaya (vide Bukti P-8). Pada 
pelaksanaannya jembatan tersebut harus dibangun dengan demikian 
Penggugat merasa pembuatan river crossing itu sebagai suatu bentuk 
kerja tambahan, yaitu suatu pekerjaan diluar Perjanjian Borongan ; 
Bahwa dengan itikad baik Penggugat mengeluarkan biaya tambahan 
sendiri untuk pekerjaan tambah ini ; 
c. Bahwa adanya tambahan pekerjaan dari hasil kajian engineering detail 
yang menyimpulkan bahwa kandungan air pada gas Hydrocarbon yang 
masuk ke Dehydration Unit masih relatif tinggi. Bahwa penawaran 
Dehydration Unit oleh Penggugat adalah berdasarkan spesifikasi 
Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Tergugat, yaitu untuk menghilangkan kandungan air sebanyak + 183
Ib/MMSCF, sedangkan kondisi sekarang (sesudah desain CO2
Removal selesai), kandungan air yang harus dihilangkan sebanyak 
+
393 Ib/MMSCF, sehingga diperlukan peralatan Dehydration Unit yang
ukurannya lebih besar, dan hal itu memerlukan penambahan biaya US$
185,000.00 
;
Bahwa dengan itikad baik Penggugat mengeluarkan biaya tambahan
sendiri untuk pekerjaan tambah ini 
;


15. 
Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan 
pekerjaan/proyek, hal itu tentunya berkenaan dengan penambahan biaya, 
untuk itu Penggugat mengirimkan Surat kepada pihak Tergugat (Direktur 
Eksplorasi Dan Produksi Direktorat EP) dengan No. 225/SDN.JKT/VI/1996 
tertanggal 24 Juni 1996, yang isinya mengenai usul penambahan biaya; 
(Bukti P-9) ; 
Bahwa atas surat tersebut di atas, Tergugat hanya menyetujui 
penambahan biaya untuk 1 (satu) jenis pekerjaan (Kerja Tambah) , 
sedangkan untuk penambahan atas pekerjaan tambah yang lain, Tergugat 
menolaknya dengan alasan tidak mempunyai dasar untuk memenuhi 
penambahan biaya ; 
16. 
Bahwa dengan tidak disetujuinya permohonan dari Penggugat yang dalam 
mengajukan penambahan biaya atas perubahan lingkup pekerjaan, 
Tergugat telah melanggar kesepakatan yang sudah tertuang di dalam 
Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) Pasal 9 Ayat 3 yang 
mengatakan : Ayat 3 : 
Dalam hal adanya kerja tambah dan kerja kurang, maka harga satuan 
yang diajukan dalam dokumen Penawaran Kontraktor (Penggugat) 
digunakan sebagai acuan penetapan harga ; 
17. 
Bahwa keputusan Tergugat menolak kerja tambah yang diajukan oleh 
Penggugat sangat merugikan Penggugat karena kepentingan Penggugat 
dalam hal ini tidak diakomodir dalam kontrak yang telah ditandatangani. 
Penggugat tidak ada kesempatan untuk mempermasalahkan yang 
berakibat proyek berhenti atau terlambat. Apabila terlambat/berhenti, 
Penggugat akan dikenakan Pasal 7 butir 3 dan 4 yaitu Jaminan 
Pelaksanaan akan dicairkan dan dikenakan denda juga akan dilakukan 
Pemutusan Perjanjian (Pasal 24 butir 5). Dengan posisi Penggugat yang 
sangat lemah di perjanjian ini karena pelaksanaannya lain dari yang 
tercantum di kontrak dan untuk menjaga nama baik, Penggugat tidak ada 
Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


pilihan kecuali mengajukan addendum untuk tambahan/pengurangan 
harga yang hanya disetujui oleh Tergugat dan meneruskan pekerjaan 
sampai selesai ; 

18. 
Bahwa dari definisi Fixed Lumpsum diatas, seharusnya pekerjaan 
Pembangunan CO2 Removal Plant tidak ditawarkan dengan Fixed 
Lumpsum, karena pengetahuan Tergugat masalah CO2 Removal Plant 
sangat terbatas sesuai dengan Laporan Tim Fact Finding hal. 5; (Vide 
Bukti P-8) 
19. Bahwa akibat dari krisis moneter yang melanda Indonesia mempengaruhi 
penyelesaian pekerjaan/proyek yang ditangani oleh Penggugat. Hal ini 
merupakan salah satu kendala yang terjadi di luar kemampuan para pihak. 
Bahwa dampak terburuk yang dialami Penggugat adalah tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, sedangkan bagi Tergugat 
adalah terhambatnya pembukaan UC guna pengadaan Peralatan Utama, 
sehingga pengiriman peralatan utama baru terselesaikan secara bertahap 
sampai pada bulan Maret 1999 itupun dapat terealisasikan berkat Jaminan 
langsung dari Penggugat kepada Agen. 
Bahwa hal ini diakui oleh Tergugat dari hasil Laporan Evaluasi Tim yang 
dilakukan oleh Tim Evaluasi proyek CLU pada butir 3. a alinea ke-4 (Bukti 
P-10). Sehubungan L/C dari Bank Tergugat (Bank Dagang Negara) tidak 
diakui oleh Bank-Bank di luar negeri, sama saja Tergugat terlambat 
membuka L/C dalam 60 hari atau Tergugat tidak melaksanakan Pasal 12 
ayat 2 butir 8 tentang "kewajiban Tergugat membuka L/C kepada 
perusahaan atau pabrik pembuatan peralatan yang ditunjuk oleh kontraktor 
di luar negeri dalam waktu 60 hari kalender setelah Proforma Invoice dan 
Rencana Import Barang (RIB) diterima dan disetujui Tergugat". Akibat dari 
keterlambatan L/C, peralatan dan material import terlambat datang 
menyebabkan tambahan biaya-biaya dipihak Penggugat ; 
20. 
Bahwa untuk mengakomodir perubahan harga dan penambahan jangka 
waktu pelaksanaan pekerjaan diatas pihak Penggugat dan pihak Tergugat 
membuat beberapa addendum atas Perjanjian Borongan (vide Bukti P-6) 
dan Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-7) yaitu 
sebagai berikut : 
a. Adendum 
III SPB No. SPB-251/C0000/98-SO tanggal 12 Maret 1998; 
(Bukti P-11) 
b. 
Adendum III SPPPB No. SPPPB-251/C0000/98-SO tanggal 12 Maret 
1998; (Bukti P-12) 
Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


c. Adendum IV SPB No. SPB-1107/C0000/98-SO tanggal 11 September 
1998; (Bukti P-13) 
d. 
Adendum IV SPPPB No. SPPPB-1108/C0000/98-SO tanggal 11 
September 1998; (Bukti P-14) 
e. 
Adendum V SPB No. SPB-993/D0000/98-SO tanggal 24 September 
1998; (Bukti P-15) 
f. 
Adendum V SPPPB No. SPPPB-994/D0000/98-SO tanggal 24 
September 1998; (Bukti P-16) 
g. 
Adendum VI SPPPB No. SPPPB-1258/C0000/98-SO tanggal 15 
Oktober 1998; (Bukti P-17) 
h. 
Adendum VI SPB No. SPB-1259/C0000/98-SO tanggal 15 Oktober 
1998; (Bukti P-18) 
i. 
Adendum VII SPPPB No. SPPPB-587/C0000/99-SO tanggal 24 Mei 
1999; (Bukti P-19) 
j. 
Adendum VII SPB No. SPB-588/C0000/99-SO tanggal 24 Mei 1999; 
(Bukti P-20) 
k. Adendum VIII SPA No. SPB-689/C0000/99-SO tanggal 22 Juni 1999; 
(Bukti P-21) 
21. 
Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 jangka waktu sudah ditambah 
771 hari, ternyata pekerjaan untuk bagian CO2 Removal Plant belum 
selesai, maka sebelum Addendum ke-7 berakhir, Penggugat mengirimkan 
Surat No. 019/SDN-JKT/VI/99, tertanggal 16 Juni 1999 (Bukti P-22), 
kepada pihak Tergugat, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu 
Penyelesaian Proyek Cilamaya Utara, di dalam surat ini Penggugat 
meminta kebijaksanaan agar diberikan perpanjangan waktu kembali 
ternyata perpanjangan disetujui melalui Surat pihak Tergugat sampai 
tanggal 7 Februari 2000 tanpa Addendum baru sehingga dengan demikian 
sejak tanggal 7 Februari 2000, pihak Penggugat bekerja tanpa Addendum 
sampai proyek selesai ; 
22. 
Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan pekerjaan, selain kendala pada 
pembukaan L/C, Penggugat juga mengalami banyak kendala-kendala 
lainnya di lapangan, seperti misalnya ada perubahan peralatan penunjang 
operasi sebagai akibat ketidakjelasan dalam konsep desain, berakibat pula 
pada penambahan dari kapasitas Utilities, jumlah dan kapasitas genset 
serta perubahan penggerak pompa injeksi, hal mana akan mempengaruhi 
permasalahan kontrak. Hal ini terbukti dari hasil Laporan Evaluasi Tim 
Proyek CLU, pada point 3. b, tertanggal 13 September 2000 (vide Bukti P-
Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


10) ; 

23. 
Bahwa pihak Tergugat sendiri mengakui telah keliru menghitung Owner 
Estimate, terlalu rendah (Under Value) terbukti dari Laporan Tim Pertamina 
Evaluasi Proyek CLU, tertanggal 13 September 2000 dalam Kesimpulan 
No. 2 (vide Bukti P-10), yaitu untuk mengerjakan CO2 Removal yang 
dikerjakan Penggugat memerlukan dana sebesar US$ 9-11 juta, akan 
tetapi yang terjadi adalah Tergugat hanya membayar Rp 1,428,570,780 
dan US$ 3,879,584, dan material senilai Rp 1,187,261,020 atau equivalent 
dengan nilai US$ 4,2 juta kepada Penggugat. Dengan selisih harga sekitar 
US$ 5-7 juta tersebut sangatlah wajar kalau proyek tersebut mengalami 
banyak permasalahan ; 
24. 
Bahwa walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh Penggugat di dalam 
pelaksanaannya, namun Penggugat dengan Itikad baik tetap 
melaksanakan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Produksi Cilamaya Utara 
tersebut sesuai dengan isi Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) dan 
Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), 
tertanggal 27 Oktober 1995 sampai selesai 100% ; 
25. 
Bahwa dengan selesainya pekerjaan borongan tersebut maka sesuai 
dengan isi Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) pacta Pasal 13 ayat 1 
Tergugat telah memberikan Surat Berita Acara atas penyelesaian 
pekerjaan kepada Penggugat tertanggal 13 Juli 2001 yang ditandatangani 
oleh pihak Tergugat ; (Bukti P-23) 
26. 
Bahwa namun selanjutnya Tergugat yang mengirimkan FACSIMILE kepada 
PT. Asuransi Takaful Utama, dengan No. 290/D00800/2001 tertanggal 2911-
2001, yang isinya segera mencairkan Performance Bond dengan 
alasan rekayasa yaitu keterlambatan proyek CLU ; (Bukti P-24) 
Bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat tersebut, Penggugat 
mengirimkan surat kepada PT. Asuransi Takaful Utama dengan No. 
34/SDU/XII/2001, tertanggal 04 Desember 2001 yang berisi agar PT. 
Asuransi Takaful Utama tidak melaksanakan pencairan; (Bukti P-25) 
ternyata dari Tergugat tidak ada reaksi lagi untuk mencairkan Performance 
Bond ; 
27. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, 
yaitu atas perbuatannya telah merugikan Penggugat dengan tidak 
mengembalikan Performance Bond setelah dikeluarkannya Surat Berita 
Acara Penyelesaian Pekerjaan (vide Bukti P-23), sehingga uang 
Penggugat tertahan sampai tanggal 30 November 2001 (selama 138 hari). 
Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 
Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar isi Surat Perjanjian 
Borongan Pasal 7 Ayat 3 mengenai Jaminan Pelaksanaan (Performance 
Bond), yang isinya : 
“Jaminan Pelaksanaan ini dapat diambil kembali oleh Kontraktor 
(Penggugat) setelah Tergugat menyatakan telah berakhirnya 
Commissioning yang dinyatakan dalam suatu berita acara yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak ." 
28. Bahwa dengan banyaknya permasalahan yang timbul dan besarnya 
kerugian yang dialami Penggugat, maka Penggugat mengirimkan surat 
kepada pihak Tergugat Surat No. 022/SDN-JKT/X/2001 tertanggal 10 
Oktober 2001, perihal Penyelesaian Kontrak Cilamaya Utara ; (Bukti P-26) 
Di dalam isi surat tersebut Penggugat mengajukan permohonan 
penggantian beban defisit, dengan perincian sebagai berikut : 
a). Biaya pengadaan material Rp.1.127.410.568 dan US$ 695,353,50 
b). Cost of money (bunga) Rp. 402.809.896 dan US$ 129,621,50 
c). Biaya overhead Rp. 248.996.580 dan US$ 310,376 + 
TOT A L Rp. 1.779.217.044 dan US$ 1,135,351 
Terbilang: (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus 
tujuh belas ribu empat puluh empat rupiah) dan (satu juta seratus tiga 
puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu dolar Amerika Serikat) ; 
29. Bahwa pihak Tergugat baru memberi jawaban setelah 5 (lima) bulan 
dengan menolak Surat Penggugat di atas, sebagaimana Surat No. 
180/D0000/2002-S0 tertanggal 12 Maret 2002; (Bukti P-27) 
30. Bahwa atas jawaban yang diberikan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak 
putus asa dan tetap mengajukan beban defisit melalui surat No. 09/SDNJKT/
III/2002, tertanggal 27 Maret 2002, yang isinya meminta pihak 
tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ; 
(Bukti P-28) 
31. Bahwa atas surat dari Penggugat, pihak Tergugat tetap menolak itikad baik 
Penggugat untuk berdamai melalui Surat No. 288/D00000/2002-S1, 
tertanggal 17 April 2002; (Bukti P-29) 
32. Bahwa alasan penolakan oleh Tergugat dalam Surat No. 180/D00000/2002- 
SO (vide Bukti P-27) dan Surat No. 288/D00000/2002-S1 (vide Bukti P-29) 
sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi kontrak yaitu dalam 
Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5), pihak Tergugat : 
. Telah melanggar pasal 4 bahwa kontrak tidak lagi Kontrak Fixed 
Lumpsum karena berubah- ubah waktu dan harga ;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 
. Tidak membuat addendum sejak addendum VII berakhir 30 Juni 1999 
dan Kontraktor (Penggugat) bekerja tanpa addendum sampai Juli 2001; 
. Tidak melaksanakan Pasal 12 ayat 2 butir 8 tentang "kewajiban 
Pertamina membuka L/C kepada perusahaan atau pabrik pembuatan 
peralatan yang ditunjuk oleh kontraktor diluar negeri dalam waktu 60 
hari kalender setelah Proforma Invoice dan Rencana Import Barang 
(RIB) diterima dan disetujui Pertamina" Dengan tidak diakuinya L/C 
Pertamina oleh bank-bank asing di luar negeri, Pertamina tidak 
melaksanakan kewajibannya kepada Kontraktor (Penggugat) sehingga 
terhambatnya penyelesaian proyek dan merugikan Penggugat ; 
33. Bahwa alasan penolakan oleh Tergugat di surat No. 180/D00000/2002-SO 
(vide Bukti P-27) dan Surat No. 288/D00000/2002-S1 (vide Bukti P-29) 
sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi ketentuan-ketentuan berlaku 
dan peraturan hukum yang berlaku umum, Tergugat : 
. Telah melanggar Keppres 16 Tahun 1994, karena harga dalam Owner 
Estimate yang dibuat oleh Pertamina jauh di bawah realisasi nilai 
proyek, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam 
pelaksanaannya ; 
. Telah melanggar Keppres 16 Tahun 1994, karena addendum sampai 7 
(tujuh) kali yang antara lain mengatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa harga yang disepakati telah memenuhi 
persyaratan menguntungkan negara dan dapat dipertanggung 
jawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta 
pembayaran dan ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat 
dalam kontrak. Harga yang disepakati dibandingkan dengan harga 
daftar harga, analisis biaya dikalkulasi secara professional dan 
perkiraan harga pasar sesuai yang direncanakan ; 
. Telah merugikan Penggugat dengan tidak mengembalikan 
Performance Bond sesudah tanggal 13 Juli 2001 (waktu pekerjaan 
mencapai progress 100%), sehingga uang Penggugat tertahan sampai 
tanggal 30 November 2001 atau 138 hari ; 
. Telah melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum 
karena pada tanggal 29 November 2001 memerintahkan melalui 
facsimile kepada PT. Asuransi Takaful Umum untuk mencairkan 
performance bond dengan alasan yang direkayasa yaitu karena 
keterlambatan penyelesaian Proyek yang sebenarnya proyek sudah 
selesai pada tanggal 13 Juli 2001. Hal ini sangat mencemarkan nama

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 
baik Penggugat terhadap PT. Asuransi Takaful Umum ; 
. Telah melanggar Pasal 1339 KUH Perdata karena banyaknya 
perubahan waktu, Biaya dan kerja tambah di luar perjanjian awal (diluar 
kepatutan) yang walaupun dikuatkan dengan addendum akan tetapi di 
sini terlihat bahwa terdapat ketidakpatutan karena terdapatnya 
addendum sampai dengan 7 (tujuh) kali yang berarti dalam hal ini 
Tergugat mengakui secara diam-diam bahwa perjanjian awal banyak 
mengandung kelemahan dan hal ini terbukti sebagaimana yang 
diuraikan di atas yaitu Tergugat memberikan nilai proyek yang di bawah 
harga yang seharusnya (under Value) ; 
. Telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata karena Tergugat melakukan 
perbuatan melanggar hukum dan seharusnya Tergugat mengganti 
segala kerugian yang dialami Penggugat ; 
34. Bahwa berdasarkan hasil audit dari Registered Accountant Drs. Herry 
Zaman Effendie, AK Registrasi Negara No. D-6657, menyebutkan jika 
pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan 
Pembangunan CO2 Removal Plant sebesar + US$ 7,538,738 (Bukti P- 30) 
dimana biaya ini masih di bawah nilai Proyek CO2 Removal yang 
sebenarnya yaitu berkisar US$ 9-11 Juta sebagaimana hasil Tim Evaluasi 
Pertamina (vide Bukti P-10). Sehubungan Penggugat hanya dibayar Rp. 
1.428.570.780 + US$ 3,879,584 dan untuk material Rp 1.187.261,02, 
Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 20.167.163.274,00 (dua puluh 
milyar enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh 
puluh empat rupiah) dan US $ 1,013,846.00 (satu juta tiga belas ribu 
delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat) ; 
35. Bahwa Kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana hasil audit diatas 
terjadi, karena pihak Tergugat secara tidak patut telah melakukan 
Perbuatan Melanggar Hukum dengan membuat Dokumen Lelang yang 
secara teknis tidak layak konsep design engineeringnya (vide pasal 1339 
BW jo. Pasal 1365 BW) ; 
36. Bahwa konsep yang secara teknis tidak layak ini membuat waktu 
pengerjaan dan material yang dibutuhkan bertambah secara drastis 
sehingga tidak sesuai lagi dengan perkiraan owner estimates yang pada 
akhirnya dapat dihitung sebesar US $ 4,900,000. sesuai dengan 
kesimpulan butir 4 Laporan Tim Evaluasi Tergugat (vide Bukti P-10) ; 
37. Bahwa dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 
sebagaimana Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) jo. Surat

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 
Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), pada 
akhirnya adalah telah menjadi peraturan bagi Penggugat dan Tergugat 
yang timbul dari tindakan melanggar hukum pihak Tergugat (vide pasal 
1365 B W) ; 
38. Bahwa semua tindakan-tindakan yang Tergugat lakukan sebagaimana 
uraian Penggugat di atas membuktikan jika pihak Tergugat telah 
melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan perbuatan di 
luar kepatutan (vide Pasal 1365 BW jo. Pasal 1339 BW) ; 
39. Bahwa berdasar pada konkordansi dengan Pasal 1401 (BW Belanda), 
Pasal 1365 (BW) tentang Perbuatan Melanggar Hukum juga mencakup : 
. Perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain; 
. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; 
. Bertentangan dengan kesusilaan; dan 
. Kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan 
orang lain ; 
40. Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian 
immateriil yaitu berupa turunnya reputasi Penggugat dilingkungan Tergugat 
pada khususnya dan didunia kontraktor Minyak dan Gas pada umumnya; 
41. Bahwa akibat kehilangan kesempatan untuk mendapat proyek sejenis di 
lingkungan Tergugat, rasa malu terhadap pihak ketiga (pihak Asuransi, 
perusahaan rekanan), kehilangan kepercayaan dan, tertekan atau depresi 
serta terganggunya irama kerja individu-individu dalam perusahaan 
Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang semuanya dapat 
Penggugat taksir sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) ; 
42. Bahwa dasar diajukannya Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat adalah sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 Surat Perjanjian 
Borongan (vide Bukti P-6), mengenai Penunjukan Domisili dan 
Penyelesaian Perselisihan yang akan didaftarkan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II 
mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu 
meletakkan sita jaminan atas proyek Tergugat pada Fasilitas Block Station 
lengkap dengan pipa salurnya di Cimalaya Utara, Kabupaten Karawang, Jawa 
Barat dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut 
memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI : 

1. 
Menetapkan sita jaminan atas proyek Tergugat pada Fasilitas Block Station 
lengkap dengan pipa salurnya yang terletak di Cilamaya Utara, Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat ; 
2. 
Memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan dan/atau memanfaatkan 
obyek perkara tersebut (hasil pekerjaan Penggugat) sampai dengan adanya 
putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) 
dalam bentuk apapun dan apabila menggunakan dan memanfaatkan, maka 
Tergugat dihukum untuk membayar denda atau ganti rugi kepada 
Penggugat sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap hari 
terjadi pelanggaran ; 
DALAM POKOK PERKARA 

. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 
. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ; 
. Menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat ; 
. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ; 
. Menyatakan Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat 
sebesar Rp 30.167.163.274 dan US $.1,103,846 yang terdiri atas : 
a. Kerugian Materiil Rp. 20.167.163.274 dan US $ 1,103,846. 
(dua puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga 
ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan (satu juta tiga ratus tiga ribu 
delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat); 
b. Kerugian immateriil Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ; 

6. 
Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada 
banding, bantahan dan kasasi (uit vooerbaar bij voorraad); 
7. 
Menghukum Tergugat membayar denda atau ganti rugi kepada Penggugat 
sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap harinya lalai 
memenuhi putusan ini ; 
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; 
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ; 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan 
eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil 
sebagai berikut: 
Dalam Eksepsi : 

Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 
gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat hanya diajukan oleh 
PT. Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada, padahal didalam 

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Perjanjian No. SPB-1503/C0000/95-SO pihak-pihaknya adalah PT. Sendiko 
Daya Utama, PT. Natindo Citra Persada dan Dongbu Engineering & 
Construction Co. Ltd sebagai satu pihak dan PERTAMINA sebagai pihak 
lainnya; 

Dengan tidak dilibatkannya Dongbu Engineering & Construction Co. Ltd, 
maka gugatan. harus dinyatakan kurang pihak dan para Penggugat tidak 
mempunyai kualitas untuk menggugat dengan mengatasnamakan Sendiko 
Dongbu Natindo Joint Operation ; 
Dalam Rekonvensi : 

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan negara yang 
mengusahakan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam salah satu 
operasinya memerlukan pembangunan fasilitas Block Station lengkap dengan 
pipa salurnya termasuk pembangunan CO2 Removal di daerah Cilamaya Utara 
Kabupaten Karawang untuk memenuhi spesifikasi gas dengan kandungan CO2 
yang rendah guna memenuhi kebutuhan konsumen gas yakni perusahaanperusahaan 
industri di Jawa Barat termasuk kebutuhan Gas CO2 oleh PT. 
Samasatya Cilamaya Gas ; 

Bahwa untuk memenuhi keperluan pembangunan fasilitas tersebut, 
Penggugat Rekonvensi telah melakukan Pelelangan pada tahun 1995, dimana 
Tergugat Rekonvensi merupakan salah satu peserta lelang yang berhasil 
memenangkan pelelangan tersebut dan ditunjuk sebagai pelaksana proyek 
berdasarkan Surat Perjanjian Borongan No. SPB-1503/C0000/95-SO dan Surat 
Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No. SPPPB -1504/C0000/95-SO 
keduanya bertanggal 27 Oktober 1995 ; 

Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, proyek banyak mengalami 
hambatan karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu melaksanakannya sesuai 
Bestek yang telah ditetapkan, sehingga terpaksa dilakukan beberapa kali 
perubahan yang tertuang dalam Addendum I hingga Addendum VII Perjanjian 
tersebut ; 

Bahwa akibat adanya perubahan konversi mata uang pada Addendum III 
serta adanya pembebasan kewajiban Tergugat Rekonvensi dan kerja kurang 
beberapa item pekerjaan menyebabkan Progress Pembayaran yang telah 
dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi 
menjadi lebih besar dari pada Progress pekerjaan yang dilaksanakan Tergugat 
Rekonvensi ; 

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi memberikan kerja kurang dan 
menyatakan pekerjaan Tergugat Rekonvensi selesai pada tanggal 31 Juli 2001, 

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


masih terdapat kewajiban Tergugat Rekonvensi yang belum dilaksanakan 
sesuai dengan Kesepakatan Kewajiban Finansial tertanggal 09 Agustus 2001 
dan kewajiban untuk membayar denda sesuai Addendum VII atas Perjanjian 
SPB -1503/C0000/95-SO dan SPPPB -1504/C0000/95-SO ; 

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan 
tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas 
keterlambatan penyelesaian keterlambatan pembangunan CO2 Removal Unit 
yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 8 SPB-1503/C0000/95-SO 
Jo. Pasal 5 SPB No. 689/C0000/99-SO tanggal 22 Juni 1999 sebagai 
addendum VII dari SPB No. 1503/C0000/95-SO yang menyatakan bahwa : 
“Kontraktor dikenakan denda sebesar 1 %0 X nilai pekerjaan konstruksi CO2 
Removal Unit untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 8 Februari 
1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya 5 % nilai pekerjaan 
konstruksi CO2 Removal Unit yang dapat diperhitungkan pada saat 
pembayaran kepada Kontraktor”. Yang dimaksud Nilai pekerjaan konstruksi 
CO2 Removal Unit adalah Rp. 6.553.115.980,00. Dimana setelah di 
perhitungkan dengan perubahan mata uang Rupiah ke Dolar dan diberikan 
tambahan nilai kontrak karena eskalasi dan pengadaan material ex Conoco 
besaran Denda tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 171.185.149 (seratus tujuh 
puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan 
rupiah) sebagaimana tercantum dalam butir f Kesepakatan kewajiban Finansial 
SDN Jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001; 

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan 
tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas 
keterlambatan datangnya material import untuk nilai peralatan CO2 Removal 
Unit yang melewati tanggal 7 Februari 1999 yang menjadi kewajibannya 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 SPPPB-1504/C0000/95-SO Juncto pasal 
2 SPPPB-587/C0000/99-S0 sebagai Addendum VII dari SPPPB1504/
C0000/95-SO yang menyatakan bahwa "Kontraktor dikenakan denda 
sebesar 1 %0 x nilai peralatan CO2 Removal Unit yang datangnya melewati 
tanggal 7 Februari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya 
sebesar 5 % x nilai yang terlambat yang dapat diperhitungkan pada saat 
pembayaran kepada Kontraktor". Dimana besaran Denda tersebut adalah 
sebesar US $ 4,373,00 (US Dolar empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) 
sebagaimana tercantum dalam butir f Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo 
atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 ; 

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 
Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak 
melakukan pembayaran atas kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah 
disepakatinya dalam Kesepakatan kewajiban Finansial SDN Jo atas proyek 
Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 akibat adanya kerja kurang, selisih material, 
material yang tidak disupply, penggantian reducer 36" x 24, Biaya SKPI dan 
sebagian SKPP serta biaya yang dikeluarkan oleh Tim Solusi Pertamina yang 
jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 247.821.548 (dua ratus empat puluh 
tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan 
rupiah) dan US $ 86,329.00 (US Dolar delapan puluh enam ribu tiga ratus dua 
puluh sembilan) ; 
Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, 
Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan 
untuk memperoleh manfaat dari uang tersebut, yang dapat diperhitungkan 
dengan bunga berdasarkan Undang-undang yaitu sebesar 6 % (enam persen) 
per tahun. Dengan demikian kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai 
berikut : 
. Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan konstruksi sebesar 
Rp. 171.185.149 X 6 % X 3 Tahun = Rp. 30.813.362,00 
. Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan peralatan sebesar US 
$ 4,373 X 6 % X 3 Tahun = US $ 787 
. Kerugian akibat tidak dibayarnya kesepakatan kewajiban finansial 
- Rp. 247.821.548 X 6 % X 1 Tahun = Rp. 14.869.293,00 
- US $ 86,329 X 6 % X 1 Tahun = US $ 5,180.00 
Kerugian karena kehilangan kesempatan tersebut menjadi Rp. 45.682.655,00 
(empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima 
puluh lima rupiah) dan US $ 5,967.00 (lima ribu sembilan ratus enam puluh 
tujuh US Dolar) ; 
Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan proyek oleh 
Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara Imaterial 
karena keterlambatan Penggugat Rekonvensi memenuhi komitmen Supply Gas 
CO2 kepada PT. Samatsatya Cilamaya Gas, kandungan gas CO2 tinggi tidak 
dapat segera diproses serta harus menanggung beban bunga pinjaman dari 
konsorsium Jepang (JOLCO) atas pinjaman pembiayaan pembangunan CO2 
Removal tersebut. Keseluruhan kerugian Imaterial tersebut ditaksir oleh 
Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi 
mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu

meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi antara lain 
tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 8 Kebon 
Nanas, Jakarta dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan tersebut supaya 
memberikan putusan sebagai berikut : 

1. 
Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atas 
keterlambatan penyelesaian proyek sesuai ketentuan pasal 8 SPB1503/
C0000/95-SO, keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang 
datangnya melewati tanggal 07 Februari 1999 sesuai ketentuan Pasal 8 
SPPPB-1504/C0000/95-SO jo. Pasal 2 SPPPB-587/C0000/99-SO, dan tidak 
dilakukannya pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah 
disepakatinya dalam Kesepakatan Kewajiban Finansial tanggal 09 Agustus 
2001 ; 
2. 
Menyatakan sah sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi 
yang antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati Tergugat 
Rekonvensi yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 8 Kebon 
Nanas Jakarta -12210 ; 
3. 
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya 
membayar denda atas keterlambatan penyelesaian proyek sebesar Rp. 
171.185.149 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu 
seratus empat puluh sembilan rupiah) ; 
4. 
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya 
membayar denda atas keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang 
datangnya melewati tanggal 7 Februari 1999 sebesar US $ 4,373.00 (US 
Dolar empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) ; 
5. 
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi kepada 
Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas kerugian karena kehilangan 
kesempatan memanfaatkan uang sebesar Rp. 45.682.655,00 ( empat puluh 
lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima 
rupiah) dan US $ 5,967.00 (lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh US 
Dolar) ; 
6. 
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi kepada 
Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas kerugian material sebesar 
Rp.10.000.000.000,OO (sepuluh milyar rupiah) ; 
7. 
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ; 
Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya 
; 

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Februari 2003 adalah sebagai 
berikut: 
Dalam Konvensi : 
Tentang Eksepsi : 

Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya ; 
Tentang Provisi : 

Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ; 
Tentang Pokok Perkara : 
-Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ; 
-Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 

hukum/perbuatan melanggar hukum ; 
-Menyatakan pihak Tergugat telah merugikan pihak Penggugat ; 
-Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak 

Penggugat sebesar Rp. 14.398.738.494,-(empat belas milyar tiga ratus 
sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus 
sembilan puluh empat rupiah) dan US$ 1,013,846 (satu juta tiga belas ribu 
delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat) ; 

-Menghukum pihak Tergugat untuk membayar denda/ganti kerugian kepada 
pihak Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) setiap hari 
lalai memenuhi isi putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan 
hukum yang pasti ; 

-Menolak gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya 
;
Dalam Rekonvensi 
:
-Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya 
;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi 
:
-Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk
membayar ongkos perkara sebesar Rp. 149.000,-(seratus empat puluh sembilan
ribu rupiah) 
;


Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 
169/PDT/2003/PT.DKI tanggal 6 November 2003 adalah sebagai berikut : 

-Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pembanding 
semula Tergugat tersebut ; 

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 
2003, No. 355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan pemeriksaan dalam 
tingkat banding tersebut ; 

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


-Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara 

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 

150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; 

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 302 
K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap 
tersebut adalah sebagai berikut : 

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN 
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), 
tersebut ; 

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.169/PDT/2003/ 
PT.DKI. tanggal 6 November 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat No.355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Februari 
2003; 

MENGADILI SENDIRI : 

DALAM KONVENSI: 

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; 

DALAM REKONVENSI : 

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar 
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini 
ditetapkan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 302 K/Pdt/2004 
tanggal 2 Februari 2006 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para 
Penggugat I dan II/para Terbanding pada tanggal 28 September 2006 
kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat I dan 
II/para terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal 29 November 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali 
secara lisan pada tanggal 8 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari akte 
permohonan peninjauan kembali No. 04/SRT.PDT.PK./2007/PN.JKT.PST. jo. 
No. 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan 
kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2007 itu juga ; 

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang 
pada tanggal 1 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali 

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


dari para Termohon Kasasi/para Penggugat I dan II/para Terbanding diajukan 
jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2007 ; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta 
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, 
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 
undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut 
formal dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon 
Peninjauan Kembali/para Penggugat I dan II dalam memori peninjauan kembali 
tersebut pada pokoknya ialah: 

I. ADANYA SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN 
Bahwa yang dijadikan surat-surat bukti baru (Novum) adalah Berita Acara 
Evaluasi Penawaran Lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Produksi 
Lapangan Cilamaya Utara, yang dibuat Panitia Pelelangan Termohon 
Peninjauan Kembali (Direktorat E & P) dalam rapat di Ruang Rapat 
PERTAMINA Urusan Teknik EP, JI. Kramat Raya 19, Jakarta, pada tanggal 
24 Maret 1995 (Bukti PPK-1), yang tanggal dan tempat diketemukannya 
dinyatakan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah dalam 
persidangan tanggal 4 Januari 2007 di ,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Novum ini telah dikuatkan dengan Surat pernyataan oleh H. Hasanuddin Olli 
selaku Panitia Lelang Direktorat EP pada tanggal 18 Januari 2007 (Bukti 
PPK-2) yang merupakan peserta yang hadir pada saat Rapat tersebut, dan 
intinya menerangkan bahwa novum tersebut memang benar adanya. 
Bahwa harga penawaran dari tiap-tiap peserta Lelang termasuk Pemohon 
Peninjauan Kembali dan Owner Estimasi Termohon Peninjauan Kembali 
diumumkan pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran di hadapan 
semua peserta lelang termasuk Pemohon Peninjauan Kembali. 
Novum ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai 
pemenang lelang dengan itikad baik, telah mengajukan penawaran harga 
yang sangat wajar berdasarkan Dokumen Lelang yang dibuat oleh 
Termohon Peninjauan Kembali, yaitu sebesar Rp. 21.401.162.784,sedangkan 
Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 21.777.761.519,atau 
lebih rendah 1,45% dan jangka waktu pelaksanaan sama yaitu 20 
bulan. 
Adapun perbandingan harga penawaran antara Pemohon Peninjauan 
Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan 2 (dua) calon pemenang 

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


lainnya yang dapat dijadikan dasar permintaan ganti kerugian dari 
pengerjaan CO2 Remover sebagaimana dibuktikan pula novum tersebut 
adalah sebagai berikut : 

PERALATAN 

URAIAN 


CO2 

REMOVER 
RUPIAH 
US 
DOLLARS 


EQUIVALENT 
RPH 


% 
BLOCK 
STASIUN RUPIAH 


% 


TOTAL 
RUPIAH 


% 
Pelaksanaan-
Jangka waktu 


> 


PERTAMINA 


Owner Estimate 
(TERMOHON PK) 


3.300.000.000 


3.500.000 


11.098.000.000 
100,00% 
10.679.761.519 
100,00% 
21.777.761.519 


100,00% 


20 bln 


SDN JO 


Pemenang No 1 
(PEMOHON PK) 

4.475.250.000 


2.475.000 


9.989.550.000 
90,01% 
11.471.612.784 
107,41% 
21.461.162.784 


98,55% 


20 bln 


BETA SURYA


NINDYA-AQN-T 


Pemenang No 2 Pemenang No 3 

7.063.200.000 5.301.391.391 
2.160.000 1.583.450 
11.875.680.000 8.829.318.437 
107,01% 79,56% 
10.258.766.787 14.904.111.411 
96,06% 139,55% 
22.134.446.787 23.733.429.848 
101,64% 108,98% 
20 bulan 18,5 bln 


Dari perbandingan harga tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa baik 2 

(dua) calon 
pemenang lainnya, Termohon Peninjauan Kembali maupun 

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan penawaran harga dengan 

asumsi yang sama yaitu dari Dokumen Lelang yang tidak layak konsep 

yang telah dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut ; 

Bahwa terbukti dalam persidangan Judex Facti di Pengadilan Negeri, bahwa 

Termohon Peninjauan Kembali dalam membuat Dokumen Lelang tidak layak 

konsep karena : 

-Pengetahuan Termohon Peninjauan Kembali tentang masalah CO2 
Removal Plant sangat terbatas, hal ini dibuktikan pula dengan Laporan 
Tim Fact Finding (Vide Bukti P-8); 

-Termohon Peninjauan Kembali sendiri mengakui telah keliru menghitung 
Owner Estimate terlalu rendah (Under Value). Hal ini dibuktikan melalui 
Laporan Tim Evaluasi Proyek CLU dari Termohon Peninjauan Kembali, 
tertanggal 13 September 2000 pada kesimpulan No. 2 (Vide Bukti P-10), 
yaitu untuk mengerjakan CO2 Removal yang dikerjakan Pemohon 
Peninjauan Kembali memerlukan dana sebesar US$ 9 -11 juta dengan 
perbandingan harga CO2 Removal yang diajukan oleh Pemohon 
Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan 2 (dua) calon 

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


pemenang lainnya (Vide Bukti Novum), akan tetapi yang terjadi adalah 
Termohon Peninjauan Kembali hanya membayar Rp. 1.428.570.780,dan 
US$ 3,879,584 dan material senilai Rp. 1.187.261.020,-atau 
equivalent dengan nilai US$ 4,2 juta kepada Para Pemohon Peninjauan 
Kembali. Oleh karena itu dengan selisih harga sekitar US$ 5 -7 juta 
tersebut, sudah tentu Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian 
dan kekurangan dalam membuat proyek tersebut. 

Hal ini menyebabkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang 
ditawarkan pada Dokumen Penawaran yaitu peralatan-peralatan bertambah 
atau berubah, spesifikasi. Hal tersebut selain mengakibatkan bertambahnya 
harga, juga menyebabkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan pun bertambah, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan harga 
perkiraan sendiri (Owner Estimate) yang dibuat dan ditentukan sendiri oleh 
Termohon Peninjauan Kembali. 
Dengan demikian atas tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang 
membuat Dokumen lelang yang tidak layak konsep sehingga tidak sesuai 
dengan kenyataan di lapangan, menimbulkan adanya cacat tersembunyi dari 
Dokumen Lelang tersebut. 
Bahwa dengan berubah-ubahnya spesifikasi peralatan menyebabkan 
perubahan harga dan waktu, sedangkan antara Pemohon Peninjauan 
Kembali telah sepakat, bahwa kontrak pemborongan pekerjaan yang 
dilakukan didasarkan pada kontrak fixed lumpsum, sesuai dengan Pasal 4 
Perjanjian Borongan No SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 
(Bukti P-5) menurut Juknis Keppres No. 16 Tahun 1994 (Bukti P-7) adalah : 
Kontrak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) adalah Suatu kontrak 
pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam 
batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dengan 
demikian, semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian 
pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh pemborong. 
Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan 
contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan 
volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat 
diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi 
teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem lump sum ini adalah 
total penawaran harga. 
Namun dalam perjanjian dan pelaksanaan perjanjian ternyata ada pekerjaan 
yang berubah yang membawa akibat berubahnya waktu dan harga yang 

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


bertentangan dengan prinsip kontrak fixed lumpsum yang diatur di Juknis 
Keppres No 16 tahun 1994. 
Dari penjelasan di atas terbukti bahwa Pertamina/Termohon PK dari awal 
sudah mengetahui bahwa dokumen lelang yang dibuat tidak jelas tetapi 
tetap melaksanakan pelelangan sehingga dalam pelaksanaannya tidak 
sesuai dengan dokumen lelang yang mengakibatkan kerugian dipihak 
pemenang lelang/Pemohon PK atau Termohon PK terbukti melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat/Pemohon PK. 

II. 
MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MENGABULKAN SESUATU YANG 
TIDAK DITUNTUT 
Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, 
hal ini dibuktikan dengan dinyatakannya gugatan Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai 
gugatan wanprestasi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis 
Hakim Kasasi halaman 24 Paragraf I telah mempertimbangkan sebagai 
berikut : 
"Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Penggugat 
tersebut didasarkan pada adanya suatu perjanjian, maka dasar gugatan 
bukan perbuatan melawan hukum tapi wanprestasi”. 
Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut sangat bertentangan dengan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2827 K/Pdt/1987, tanggal 24 Februari 
1988, yang menyatakan sebagai berikut : 
"Hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata tidak boleh 
menyimpang dasar gugatan yang didalilkan oleh Penggugat di dalam 
gugatannya (fundamental petendi)”; 
Oleh karena itu berdasarkan alasan ini saja, mohon Majelis Hakim 
Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi No. 302 K/Pdt/2004, 
tanggal 2 Februari 2006 dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan 
Tinggi Jakarta No. 169/PDT/2003/PT.DKI., tanggal 6 November 2003 jo 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., tanggal17 Februari 2003 ; 

III. TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM KASASI ATAU SUATU KEKELIRUAN 
YANG NYATA DALAM PUTUSAN KASASI NO. 302 K/PDT/2004 
TANGGAL 2 PEBRUARI 2006 
Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam memutuskan perkara telah melakukan 
kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menggunakan pertimbanganpertimbangan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal 

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


ini terbukti sebagai berikut : 

III. 1.Dasar Gugatan Adalah Perbuatan Melawan Hukum 
Majelis Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru dengan menimbang bahwa 
gugatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Gugatan Wanprestasi, 
padahal dasar gugatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah 
Perbuatan Melawan Hukum. 
Hal ini sebagaimana terbukti dalam pertimbangan pada halaman 24 
Majelis Hakim Kasasi, yang menyatakan : 
"Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Penggugat 
tersebut didasarkan pada adanya suatu perjanjian, maka dasar gugatan 
bukan perbuatan melawan hukum tapi wanprestasi ; 
Menimbang, bahwa karena Tergugat menyangkal bahwa ia telah 
wanprestasi terhadap Penggugat; 
Menimbang, bahwa karena itu beban pembuktian harus diserahkan 
kepada Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi 
terhadap Penggugat." 
Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan menggunakan alat-alat bukti 
yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendukung dalilnya 
dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, tetapi alat-alat bukti tersebut 
dipertimbangkan tidak sesuai dengan fakta hukum untuk memutuskan 
atau menjustifikasi bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti 
melakukan wanprestasi. 
Bahwa dasar gugatan dalam perkara ini (Perkara 
No.355/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST., jo No. 169/Pdt/2003/PT.DKI., jo 
No.302 K/Pdt/2004) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 
Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah 
Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini dibuktikan dengan adanya 
serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh 
Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon 
Kasasi/Pembanding/Tergugat, sebagai berikut : 
1. Terhadap tindakan Termohon Peninjauan Kembali dalam membuat 
Dokumen Lelang yang tidak layak konsep atau tidak sesuai dengan 
keadaan atau fakta yang sebenarnya dalam pelaksanaannya 
merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya : 
-Karena pengetahuan Termohon Peninjauan Kembali tentang CO2 
Removal Plant sangat terbatas sesuai dengan Laporan Team Fact 

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Finding (Bukti P-8), mengakibatkan kebutuhan listrik dalam 
pekerjaan berubah-ubah, mulai dari 2x75 KVA kemudian diadakan 
tender ulang yang diganti dengan 2x600 KVA, namun setelah 
Pemohon Peninjauan Kembali ditunjuk untuk mengerjakan detail 
engineering, kebutuhan listrik naik 2 (dua) kali lipat menjadi 4x600 
KVA. Atas kejadian tersebut tentu sangat merugikan Pemohon 
Peninjauan Kembali. 

-Bahwa Dokumen Lelang tidak disebutkan secara jelas dan tertulis 
tentang adanya pembuatan river crossing di kali Ciserut sehingga 
Pemohon Peninjauan Kembali tidak menawarkan Jembatan pipa 
kali Ciserut dalam Dokumen Penawaran dan tidak memasukkan 
biaya untuk river crossing pipa gas diameter 10" dari BS. Cilamaya 
Utara ke SK. Cilamaya (vide Bukti P-8). Namun pada 
pelaksanaannya jembatan tersebut harus dibangun, dengan 
demikian Pemohon Peninjauan Kembali menganggap pembuatan 
river crossing tersebut sebagai suatu bentuk kerja tambahan, yaitu 
suatu pekerjaan diluar Perjanjian Borongan. Dengan itikad baik 
Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan biaya tambahan 
sendiri untuk melakukan pekerjaan tambahan tersebut. 

-Kajian Termohon Peninjauan Kembali mengenai spesifikasi 
Dehydration Unit, yaitu untuk menghilangkan kandungan air 
sebanyak + 183 Ib/MMSCF yang digunakan Pemohon Peninjauan 
Kembali sebagai dasar dalam mengajukan penawaran ternyata 
tidak sesuai dengan kondisi sesudah desain CO2 Removal 
selesai. Kandungan air yang harus dihilangkan menjadi sebanyak 

+ 393 Ib/MMSCF, sehingga diperlukan peralatan Dehydration Unit 
yang ukurannya lebih besar. Hal tersebut memerlukan 
penambahan biaya US$ 185,000.00,-dan dengan itikad baik 
Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan biaya tambahan 
sendiri untuk melakukan pekerjaan tambahan tersebut ; 
2. Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar ketentuan Keppres 
No. 16 Tahun 1994, karena bahwa dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa harga yang disepakati telah memenuhi persyaratan 
menguntungkan negara dan dapat dipertanggung jawabkan dengan 
memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan 
ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat dalam 
kontrak. Harga yang disepakati dibandingkan dengan harga pasar 
Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


sesuai yang direncanakan. Namun ketentuan ini tidak sesuai 
dengan apa yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan 
Kembali, dimana harga dalam Owner Estimate yang dibuat oleh 
Termohon Peninjauan Kembali, jauh di bawah realisasi nilai proyek, 
sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam 
pelaksanaan proyek tersebut ; 

3. 
Termohon Peninjauan Kembali tidak mengembalikan Performance 
Bond sesudah tanggal 13 Juli 2001 (waktu pekerjaan mencapai 
progress 100%), sehingga uang Pemohon Peninjauan Kembali 
tertahan sampai tanggal 30 November 2001 (selama 138 hari) ; 
4. 
Adanya itikad buruk dari Termohon Peninjauan Kembali yang 
dengan sengaja secara diam-diam berusaha untuk memerintahkan 
PT. Asuransi Takaful Umum melalui Faximile tertanggal 21 
November 2001 (Vide Bukti P-24) untuk mencairkan Performance 
Bond milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan yang 
direkayasa yaitu karena keterlambatan penyelesaian proyek yang 
sebenarnya proyek sudah selesai 100% pada tanggal 13 Juli 2001 
(Vide Bukti P-23). 
5. 
Adanya ketidakpatutan dalam perjanjian awal karena banyaknya 
perubahan waktu, Biaya dan kerja tambah diluar perjanjian awal 
tersebut (diluar kepatutan) walaupun perubahan tersebut telah 
diakomodir dengan adanya addendum sebanyak 7 (tujuh) kali. Hal 
ini membuktikan Termohon Peninjauan Kembali mengakui secara 
diam-diam bahwa perjanjian awal dan Dokumen Lelang tidak layak 
konsep sehingga mengandung banyak kelemahan dan hal ini 
terbukti sebagaimana diuraikan di atas yaitu Termohon Peninjauan 
Kembali memberikan nilai proyek yang di bawah harga seharusnya 
(under value). 
Tindakan Termohon Peninjauan Kembali Telah Memenuhi Unsur-
Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ditentukan dalam Pasal 
1365 KUHPerdata. 
Tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah disebutkan di 
atas menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kembali/dahulu 
Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, dan telah 
memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 
1365 KUHPerdata, yang diuraikan sebagai berikut : 
A. 
Ada Perbuatan Melanggar Hukum 
Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Bahwa adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang menjadi 
dasar dalam perkara a quo disebabkan dengan adanya 
serangkaian perbuatan Termohon Peninjauan Kembali, berupa : 

1. Terhadap tindakan Termohon Peninjauan Kembali dalam 
membuat Dokumen Lelang yang tidak layak konsep atau 
tidak sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya 
dalam pelaksanaannya merupakan suatu perbuatan melawan 
hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya : 
-Karena pengetahuan Termohon Peninjauan Kembali 
tentang CO2 Removal Plant sangat terbatas sesuai 
dengan Laporan Team Fact Finding (Bukti P-8) 
mengakibatkan kebutuhan listrik dalam pekerjaan 
berubah-ubah, mulai dari 2x75 KVA kemudian diadakan 
tender ulang yang diganti dengan 2x600 KVA, namun 
setelah Pemohon Peninjauan Kembali ditunjuk untuk 
mengerjakan Detail Engineering, kebutuhan listrik naik 2 
(dua) kali lipat menjadi 4x600 KVA. Atas kejadian tersebut 
tentu sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali. 
-Bahwa dalam Dokumen Lelang tidak disebutkan secara 
jelas dan tertulis tentang adanya pembuatan river 
crossing di kali Ciserut sehingga Pemohon Peninjauan 
Kembali tidak menawarkan Jembatan pipa kali Ciserut 
dalam Dokumen Penawaran dan tidak memasukkan biaya 
untuk river crossing pipa gas diameter 10" dari BS. 
Cilamaya Utara ke SK. Cilamaya (vide Bukti P-8). Namun 
pada pelaksanaannya jembatan tersebut harus dibangun, 
dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali 
menganggap pembuatan river crossing tersebut sebagai 
suatu bentuk kerja tambahan, yaitu suatu pekerjaan diluar 
Perjanjian Borongan. Dengan itikad baik Pemohon 
Peninjauan Kembali mengeluarkan biaya tambahan 
sendiri untuk melakukan pekerjaan tambahan tersebut. 

- 
Kajian Termohon Peninjauan Kembali mengenai spesifikasi 
Dehydration Unit, yaitu untuk menghilangkan kandungan 
air sebanyak + 183 Ib/MMSCF yang digunakan Pemohon 
Peninjauan Kembali sebagai dasar dalam mengajukan 
penawaran ternyata tidak sesuai dengan kondisi 

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan biaya 
tambahan sendiri untuk melakukan pekerjaan tambahan 
tersebut ; 

2. 
Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar ketentuan 
Keppres No.16 Tahun 1994, karena bahwa dalam 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harga yang 
disepakati telah memenuhi persyaratan menguntungkan 
negara dan dapat dipertanggung jawabkan dengan 
memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan 
ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat dalam 
kontrak. Harga yang disepakati dibandingkan dengan harga 
pasar sesuai yang direncanakan. Namun ketentuan ini tidak 
sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Termohon 
Peninjauan Kembali, dimana harga dalam Owner Estimate 
yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali, jauh 
dibawah realisasi nilai proyek, sehingga menimbulkan 
berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaan proyek 
tersebut ; 
3. 
Termohon Peninjauan Kembali tidak mengembalikan 
Performance Bond sesudah tanggal 13 Juli 2001 (waktu 
pekerjaan mencapai progress 100%), sehingga uang 
Pemohon Peninjauan Kembali tertahan sampai tanggal 30 
November 2001 (selama 138 hari) ; 
4. 
Adanya itikad buruk dari Termohon Peninjauan Kembali yang 
dengan sengaja secara diam-diam berusaha untuk 
memerintahkan PT. Asuransi Takaful Umum melalui Faximile 
tertanggal 21 November 2001 (Vide Bukti P-24) untuk 
mencairkan Performance Bond milik Pemohon Peninjauan 
Kembali dengan alasan yang direkayasa yaitu karena 
keterlambatan penyelesaian proyek yang sebenarnya proyek 
sudah selesai 100% pada tanggal 13 Juli 2001 (Vide Bukti P23). 
5. 
Adanya ketidakpatutan dalam perjanjian awal karena 
banyaknya perubahan waktu, Biaya dan kerja tambah diluar 
perjanjian awal tersebut (diluar kepatutan) walaupun 
perubahan tersebut telah diakomodir dengan adanya 
addendum sebanyak 7 (tujuh) kali. Hal ini membuktikan 
Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Termohon Peninjauan Kembali mengakui secara diam-diam 
bahwa perjanjian awal dan Dokumen Lelang tidak layak 
konsep sehingga mengandung banyak kelemahan dan hal ini 
terbukti sebagaimana diuraikan di atas yaitu Termohon 
Peninjauan Kembali memberikan nilai proyek yang di bawah 
harga seharusnya (under value); 

B. 
Perbuatan tersebut membawa kerugian kepada orang lain 
Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon 
Peninjauan Kembali tersebut di atas telah membawa kerugian bagi 
Pemohon Peninjauan Kembali, berupa: 
-Kerugian materiil yang disebabkan adanya kekeliruan Termohon 
Peninjauan Kembali dalam menghitung Owner Estimate yang 
terlalu rendah (Under Value) terbukti dari Laporan Tim Evaluasi 
Proyek CLU, tertanggal 13 September 2000 dalam kesimpulan 
No.2 (Vide Bukti P-10 jo Bukti Novum), yaitu untuk mengerjakan 
CO2 Removal dibutuhkan dana sebesar US$ 9-11 juta, akan 
tetapi Termohon Peninjauan Kembali hanya membayar Rp. 
1.428.570.780,-dan US$ 3,879,584 dan material senilai Rp. 
1.187.261.020,-atau equivalent dengan nilai US$ 4,2 juta 
kepada Termohon Peninjauan Kembali, mengakibatkan 
Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian sebesar US$ 
5 – 7 juta. 
Hal ini dibuktikan pula dengan hasil audit dari Registered 
Accountant Drs. Herry Zaman Effendie, AK., Registrasi Negara 
No. D-6657, yang menyebutkan biaya untuk menyelesaikan 
Pembangunan CO2 Removal Plant sebesar US$ 7,538,738 
(Bukti P-30) yang mana biaya ini masih dibawah nilai Proyek 
CO2 Removal yang sebenarnya tersebut (Vide Bukti P-10 jo 
Bukti Novum), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali 
menderita kerugian sebesar Rp. 20.167.163.274,-(dua puluh 
milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga 
ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan US$ 1,013,846.00 
(satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar 
Amerika Serikat), yang mana hasil audit dari Registered 
Accountant Drs. Herry Zaman Effendie, AK tersebut dijadikan 
dasar pertimbangan Majelis Hakim PN Pusat dalam Putusan No. 
355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. 

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Bahwa hasil audit dari Registere Accountant Drs. Herry Zaman 
Effendie, AK merupakan Akuntan yang independen dan 
profesional yang terikat oleh kode etik akuntan dan tanggung 
jawab moral terhadap masyarakat ; 

-Kerugian immaterial, yaitu berupa turunnya reputasi dan citra 
(image) Pemohon Peninjauan Kembali di lingkungan Termohon 
Peninjauan Kembali pada khususnya dan di lingkungan 
kontraktor Minyak dan Gas pada umumnya. Hal tersebut 
mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk mendapat proyek 
sejenis di lingkungan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga 
menimbulkan rasa malu terhadap Pihak Ketiga (pihak asuransi, 
perusahaan rekanan), kehilangan kepercayaan diri, tertekan 
atau depresi yang mempengaruhi ritme kerja individu-individu 
dalam Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali ; 

C. Adanya Kesalahan 
-Bahwa dalam Tindakan Termohon Peninjauan Kembali terdapat 
unsur kesalahan, berupa kelalaian yaitu adanya kekeliruan 
Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung Owner 
Estimate yang terlalu rendah (Under Value) terbukti dari Laporan 
Tim Evaluasi Proyek CLU, tertanggal 13 September 2000 dalam 
kesimpulan No. 2 (Vide Bukti P-10 jo Bukti Novum), yaitu untuk 
mengerjakan CO2 Removal dibutuhkan dana sebesar US$ 9-11 
juta, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali hanya 
membayar Rp. 1.428.570.780,-dan US$ 3,879,584 dan material 
senilai Rp. 1.187.261.020,-atau equivalent dengan nilai US$ 4,2 
juta kepada Pemohon Peninjauan Kembali ; 
-Bahwa adanya unsur kesalahan terhadap Tindakan Termohon 
Peninjauan Kembali berupa ketidaktelitian dan 
ketidakcermatannya dalam membuat Dokumen Lelang yang 
tidak layak konsep atau tidak sesuai dengan keadaan atau fakta 
yang sebenarnya dalam pelaksanaannya merupakan suatu 
perbuatan melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya : 

- 
Karena pengetahuan Termohon Peninjauan Kembali tentang 
CO2 Removal Plant sangat terbatas sesuai dengan Laporan 
Team Fact Finding (Bukti P-8) mengakibatkan kebutuhan listrik 
dalam pekerjaan berubah-ubah, mulai dari 2x75 KVA kemudian 
diadakan tender ulang yang diganti dengan 2x600 KVA, namun 

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


setelah Pemohon Peninjauan Kembali ditunjuk untuk 
mengerjakan Detail Engineering, kebutuhan listrik naik 2 (dua) 
kali lipat menjadi 4x600 KVA. Atas kejadian tersebut tentu 
sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali ; 

-Bahwa dalam Dokumen Lelang tidak disebutkan secara jelas dan 
tertulis tentang adanya pembuatan river crossing di kali Ciserut 
sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak menawarkan 
Jembatan pipa kali Ciserut dalam Dokumen Penawaran dan 
tidak memasukkan biaya untuk river crossing pipa gas diameter 
10" dari BS. Cilamaya Utara ke SK Cilamaya (vide Bukti P-8). 
Namun pada pelaksanaannya jembatan tersebut harus 
dibangun, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali 
menganggap pembuatan river crossing tersebut sebagai suatu 
bentuk kerja tambahan, yaitu suatu pekerjaan diluar Perjanjian 
Borongan. Dengan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali 
mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk melakukan 
pekerjaan tambahan tersebut ; 

-Kajian Termohon Peninjauan Kembali mengenai spesifikasi 
Dehydration Unit, yaitu untuk menghilangkan kandungan air 
sebanyak + 183 Ib/MMSCF yang digunakan Pemohon 
Peninjauan Kembali sebagai dasar dalam mengajukan 
penawaran ternyata tidak sesuai dengan kondisi sesudah desain 
CO2 Removal selesai. Kandungan air yang harus dihilangkan 
menjadi sebanyak + 393 Ib/MMSCF, sehingga diperlukan 
peralatan Dehydration Unit yang ukurannya lebih besar. Hal 
tersebut memerlukan penambahan biaya US$ 185,000.00,-dan 
dengan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan 
biaya tambahan sendiri untuk melakukan pekerjaan tambahan 
tersebut ; 

D. Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan 
kerugian yang ditimbulkan. 
-Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali dalam membuat 
Dokumen Lelang yang tidak layak konsep atau tidak sesuai 
dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya dalam 
pelaksanaannya yang telah diuraikan di atas merupakan suatu 
perbuatan melawan hukum. Tindakannya tersebut menyebabkan 
adanya penambahan biaya dalam pelaksanaannya. Dengan 

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


itikad baik dan penuh tanggung jawab Pemohon Peninjauan 
Kembali mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk pekerjaan 
tambah ini. 
Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah 
melanggar ketentuan Keppres No. 16 Tahun 1994, menimbulkan 
berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaan proyek 
tersebut karena harga dalam Owner Estimate yang dibuat oleh 
Termohon Peninjauan Kembali jauh dibawah realisasi nilai 
proyek. Hal ini dibuktikan pula dengan hasil audit dari Registered 
Accountant Drs. Herry Zaman Effendie, AK., Registrasi Negara 
No. D-6657, yang menyebutkan biaya untuk menyelesaikan 
Pembangunan CO2 Removal Plant sebesar + US$ 7,538,738 
(Bukti P-30) yang mana biaya ini masih dibawah nilai Proyek 
CO2 Removal yang sebenarnya tersebut (Vide Bukti P-10 jo 
Bukti Novum), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali 
menderita kerugian sebesar Rp 20.167.163.274,-(dua puluh 
milyar seratus enam puluh tujuh seratus enam puluh tiga ribu 
dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan US$ 1,013,846.00 (satu 
juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar 
Amerika Serikat), yang bukti-bukti asli pengeluaran telah 
diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Bukti P-56 
dari Penggugat di perkara No 355/Pdt.G//2002/PN.Jkt.Pst.; 

-Tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak 
mengembalikan Performance Bond sesudah tanggal 13 Juli 
2001 (waktu pekerjaan mencapai progress 100 %), sehingga 
uang Pemohon Peninjauan Kembali tertahan sampai tanggal 30 
November 2001 (selama 138 hari), merupakan suatu perbuatan 
melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban 
hukum Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini menunjukkan 
adanya itikad buruk dari Termohon Peninjauan Kembali ; 

-Tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang melawan hukum 
tersebut tidak hanya memberikan kerugian materiil tapi juga 
kerugian immateriil, karena tindakannya tersebut mengakibatkan 
turunnya reputasi dan citra (image) Pemohon Peninjauan 
Kembali di lingkungan Termohon Peninjauan Kembali pada 
khususnya dan di lingkungan kontraktor Minyak dan Gas pada 
umumnya, karena Tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang 

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


melawan hukum mengakibat pelaksanaan tugas Pemohon 
Peninjauan Kembali terkesan lambat atau tidak sesuai jadwal. 
Hal tersebut mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk 
mendapat proyek sejenis di lingkungan Termohon Peninjauan 
Kembali, sehingga menimbulkan rasa malu terhadap Pihak 
Ketiga (pihak asuransi, perusahaan rekanan), kehilangan 
kepercayaan diri, tertekan atau depresi yang mempengaruhi 
ritme kerja individu-individu dalam Perusahaan Pemohon 
Peninjauan Kembali ; 

-Berdasarkan fakta-fakta yang ada tindakan Termohon 
Peninjauan Kembali yang telah diuraikan di atas merupakan 
perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya 
kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali tidak 
hanya kerugian materiil tapi juga immaterial ; 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Peninjauan 
Kembali telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH) sebagaimana yang tentukan dalam ketentuan Pasal 1365 
KUHPerdata ; 
Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut yang membuktikan 
adanya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 
1365 KUHPerdata, mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali 
yang terhormat untuk membatalkan putusan kasasi No. 302 
K/Pdt/2004, tanggal 2 Februari 2006 dan menguatkan kembali 
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 169/PDT/2003/PT.DKI., 
tanggal 6 November 2003 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat No. 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Februari 
2003. 

III.2.Adanya Kekeliruan Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Kasasi 
Selain adanya kekhilafan Hakim Kasasi dalam mempertimbangkan 
dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai 
gugatan wanprestasi, Majelis Hakim Kasasi juga telah keliru dalam 
memberikan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut : 

1. 
Dalam Pertimbangannya pada butir a halaman 24, Majelis Hakim 
Kasasi (Judex Juris) mempertimbangkan sebagai berikut : 
Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Borongan No. SPB1503/
C0000/95-SO tertanggal 27 Oktober 1995 (Bukti P-5), adalah 
Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


sebagai berikut: Hanya memungkinkan adanya Pekerjaan tambahan 
atau Penambahan biaya dari Tergugat kepada Penggugat apabila 
pekerjaan dimaksud tidak tercantum dalam dokumen lelang baik 
secara deskriptif maupun secara gambar tehnis. 
Bahwa pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Borongan, menyebutkan : 
"Dalam hal adanya kerja tambah dan kerja kurang maka harga 
satuan yang diajukan dalam dokumen penawaran Kontraktor 
digunakan sebagai acuan penetapan harga.“ 
Bahwa terbukti dalam pasal tersebut tidak ada kalimat yang 
menyatakan bahwa "hanya memungkinkan adanya pekerjaan 
tambahan atau penambahan biaya dari Tergugat kepada Penggugat 
apabila pekerjaan dimaksud tidak tercantum dalam dokumen Ielang 
baik secara diskripsi maupun secara gambar tehnis," sebagaimana 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi (Judex Juris) tersebut 
diatas. Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1342 
KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut : 
"Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk 
menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran." 
Dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi (Judex Juris) 
telah keliru dalam mempertimbangkan isi dan maksud Pasal 9 ayat 

(3) Surat Perjanjian Borongan No. SPB-1503/C0000/95-SO ; 
Oleh karena itu berdasarkan alasan ini saja, mohon Majelis Hakim 
Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi No. 302 
K/Pdt/2004, tanggal 2 Februari 2006 dan menguatkan kembali 
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 169/PDT/2003/PT.DKI., 
tanggal 6 November 2003 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat No. 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., tanggal 17 Februari 
2003. 
2. 
Dalam pertimbangannya pada butir b halaman 24, Majelis Hakim 
Kasasi (Judex Juris) mempertimbangkan sebagai berikut: 
"Bahwa tentang Kali Ciserut sudah tercantum pada gambar pra 
alignment dokumen lelang, sedang mengenai masalah perubahan 
ukuran Dehydration Unit adalah merupakan tanggung jawab 
Penggugat untuk melengkapi peralatan pekerjaan yang belum 
tercantum dalam penawaran." 
Bahwa pertimbangan tersebut keliru karena Dehydration unit sudah 
ada dalam penawaran tetapi kapasitas yang ditawarkan sesuai 
Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


dengan Dokumen Lelang untuk menghilangkan kandungan air + 183 
Ib/MMSCF setelah desain CO2 Remover selesai, kandungan air 
yang harus dihilangkan sekitar + 393 Ib/MMSCF atau 2 x lebih 
besar. 
Majelis Hakim Kasasi (Judex Juris) juga mempertimbangkan 
sebagai berikut: "Adapun tentang perubahan listrik sudah terjadi 
sebelum Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Perjanjian." 
Pertimbangan ini adalah tidak benar, karena faktanya perubahan 
listrik terjadi sesudah Penggugat dengan Tergugat terikat dalam 
Perjanjian yaitu Perjanjian Borongan No. SPB-1503/C0000/95-SO 
tanggal 27 Oktober 1995 (Bukti P-5 dari Penggugat di perkara No. 
355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst). Terbukti bahwa masalah perubahan 
listrik diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 
Juni 1996 di dalam laporan Tim Fact Finding pada tanggal 5 
Agustus 1996 (Bukti P-8). 
Disini terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak konsisten 
dalam memberlakukan kerja tambah/kurang sesuai Pasal 9 ayat 3 
dalam Perjanjian Borongan yaitu dengan fakta-fakta sebagai berikut: 
-Jembatan Kali Ciserut tidak ada di Dokumen Penawaran 


tidak 
dibayar.
-2 (dua) gen set tidak ada di Dokumen Penawaran



dibayar. 
-Penambahan kapasitas Dehydration menjadi 393 lbs/MMSCF 
(ada di dokumen penawaran dengan ukuran 183 lbs/MMSCF) 
tidak dibayar 


Tindakan Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 
yang menyatakan : 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang 
bagi mereka yang membuatnya." 
Oleh karena itu berdasarkan alasan ini saja, mohon Majelis Hakim 
Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi No. 302 
K/Pdt/2004, tanggal 2 Februari 2006 dan menguatkan kembali 
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 169/PDT/2003/PT.DKI., 
tanggal 6 November 2003 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat No. 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., tanggal 17 Februari 
2003; 

3. Dalam pertimbangannya pada butir c halaman 24, Majelis Hakim 
Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Kasasi (Judex Juris) mempertimbangkan sebagai berikut: 
"Bahwa meskipun proyek telah selesai pada tanggal 13 Juli 2001 
dan dibuatkan Berita Acara (bukti P-23) yang terlambat 3 (tiga) 
tahun, namun penyelesaiannya setelah Tergugat memberikan 
pembebasan beberapa item pekerjaan (kerja kurang) dan 
penurunan spesifikasi sebab hingga berakhirnya addendum ke VIII 
pekerjaan belum juga dapat diselesaikan oleh Penggugat bahkan 
tanpa Surat Perintah Pekerjaan Tambah, Penggugat tetap 
melakukan pekerjaan proyek tersebut." 
Bahwa bunyi Berita Acara penyelesaian Proyek Pembangunan 
Fasilitas Produksi Cilamaya Utara PERTAMINA DOH CIREBON 
(Vide Bukti P-23) adalah sebagai berikut: 
"Setelah dilakukan partial commisioning atas Amine Injection Pump 
P500c …. , maka pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas Juli Tahun 
Dua Ribu Satu, Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Produksi 
Cilamaya Utara No SPB 1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 
1995 antara PERTAMINA DOH CIREBON dengan PT Sendiko 
Daya Utama, Jakarta telah selesai 100% dengan pengertian 
beberapa hal dinyatakan sebagai kerja kurang yaitu Overhead 
Crane, Two Years Spare Parts dan Upaya Tim Solusi. 
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya." 
Bahwa dalam Berita Acara di atas tidak ada klausul yang 
menyatakan : “Pembebasan beberapa item dan Penurunan 
spesifikasi," yang ada adalah "kerja kurang" (atau tagihan 
Penggugat dipotong karena tidak supply over head crane dan 
memberikan jaminan berupa two years spare parts sesuai dengan 
harga yang ditawarkan di Dokumen Penawaran). 
Dari penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim Kasasi (Judex Juris) 
telah memberikan penafsiran yang keliru terhadap Berita Acara 
tersebut. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi 
tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1324 
KUHPerdata. 
Oleh karena itu berdasarkan alasan ini saja, mohon Majelis Hakim 
Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi No. 302 
K/Pdt/2004, tanggal 2 Februari 2006 dan menguatkan kembali 
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 169/PDT/2003/PT.DKI., 

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


tanggal 6 November 2003 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat No. 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., tanggal 17 Pebruari 
2003; 

4. Dalam pertimbangannya pada butir d halaman 25, Majelis Hakim 
Kasasi (Judex Juris) mempertimbangkan sebagai berikut: 
"-Berita Acara ….. tanggal 19 September 1997 
-Berita Acara ..... tanggal19 September 1997 
-Berita Acara ... tanggal 01 Desember 1997 
-Berita Acara ... tanggal 31 Agustus 2000 

Dengan adanya Berita Acara serah terima proyek/pekerjaan 
tersebut berarti antara kedua belah pihak telah saling mengadakan 
pembebasan perhitungan dan tanggung jawab." 
Bahwa Berita Acara serah terima tanggal 31 Agustus 2000 yang 
disebut oleh Majelis Hakim Kasasi adalah Berita Acara serah terima 
Partial CO2 Removal Plant di Cilamaya Utara tanggal 31 Agustus 
2000; 
Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2000 tersebut, pihak 
Termohon Peninjauan Kembali masih meminta pertanggung 
jawaban kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 
100% beserta commissioning sesuai dengan Berita Acara 
penyelesaian Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Cilamaya 
Utara PERTAMINA DOH CIREBON (Vide Bukti P-23). 
Bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 Surat Perjanjian (Bukti P-5), mengenai 
Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dapat diambil kembali 
oleh Kontraktor (Pemohon Peninjauan Kembali) setelah Termohon 
Kasasi menyatakan telah berakhirnya Commissioning yang 
dinyatakan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh 
kedua belah pihak. 
Bahwa telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, bukannya Performance Bond dikembalikan oleh 
Termohon Peninjauan Kembali melainkan Termohon Peninjauan 
Kembali mengirimkan Faksimili kepada PT. Asuransi Takaful Utama 
(perusahaan yang menerbitkan Performance Bond), dengan surat 
Nomor: 290/000800/2001 tertanggal 29 Nopember 2001, yang 
isinya meminta PT. Asuransi Takaful Utama segera mencairkan 
Performance Bond dengan alasan yang tidak benar yaitu 
keterlambatan proyek CLU (Vide Bukti P-24). Tindakan Termohon 

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Peninjauan Kembali tersebut menunjukkan suatu itikad buruk dan 
merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang 
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. 
Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi Keliru mempertimbangkan 
Berita Acara, dengan menyatakan : "... Dengan adanya Berita Acara 
serah terima proyek/pekerjaan tersebut, berarti antara kedua belah 
pihak telah saling mengadakan pembebasan perhitungan dan 
tanggung jawab." 
Karena faktanya dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali 
masih meminta pertanggung jawaban dari Pemohon Peninjauan 
Kembali untuk menyelesaikan pekerjaan dan menuntut 
pengembalian uang Performance Bond setelah pekerjaan selesai 
100%. Disini terbukti adanya itikad buruk Termohon Peninjauan 
Kembali dan mencoba merugikan Pemohon Peninjauan Kembali 
dengan mencairkan uang Performance Bond yang sudah tidak 
menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali ; 

5. 
Dalam pertimbangannya pada butir e halaman 25, Majelis Hakim 
Kasasi (Judex Juris) mempertimbangkan sebagai berikut: 
“Bahwa Penggugat sebagai kontraktor yang berpengalaman sudah 
pasti telah mempertimbangkan secara cermat tentang konsep 
desain engineering dari proyek tersebut sebelum mengajukan 
kesanggupan mengikuti pelelangan proyek, sehingga tidak ada 
alasan untuk menimpakan kerugian pada Termohon Peninjauan 
Kembali dengan alasan konsep desain engineeringnya tidak layak." 
Pertimbangan tersebut keliru karena justru Dokumen Lelang yang 
dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut yang tidak layak 
konsep sehingga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
Dengan demikian Dokumen Lelang yang tidak layak konsep 
tersebut telah mengandung unsur adanya cacat tersembunyi yang 
dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan 
adanya cacat tersembunyi yang dibuat oleh Termohon Peninjauan 
Kembali dalam Dokumen Lelangnya mewajibkan Termohon 
Peninjauan Kembali menanggung cacat tersembunyi tersebut. Hal 
ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1506 
KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut : 
"Ia mewajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, 
meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika 
Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia 
tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun." 
Dengan demikian perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang 
membuat Dokumen Lelang tidak layak konsep tersebut telah 
menimbulkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali 
merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang 
ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena 
itu mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengganti 
kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali. 
Oleh karena itu berdasarkan alasan ini saja, mohon Majelis Hakim 
Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi No. 302 
K/Pdt/2004, tanggal 2 Februari 2006 dan menguatkan kembali 
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 169/PDT/2003/PT.DKI., 
tanggal 6 November 2003 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat No. 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., tanggal 17 Februari 
2003; 

IV. PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD 
BAlK 
Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku bahwa 
pihak yang beritikad baik harus selalu dilindungi oleh hukum. Maka tindakan 
Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan dengan itikad baik 
mengeluarkan penambahan biaya untuk pelaksanaan tugas yang diberikan 
Termohon Peninjauan Kembali harus dilindungi oleh hukum. 
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi ("UUJK") sebagai berikut : "Pengaturan jasa 
konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, 
keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan 
dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara." 
Maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Asas Kejujuran 
dan Keadilan dalam pasal tersebut. 
Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan 
fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung 
jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh hak ; 
Berdasarkan penjelasan asas Kejujuran dan Keadilan tersebut maka 
seharusnya hukum dapat memenuhi rasa keadilan Pemohon Peninjauan 
Kembali (pihak yang beritikad baik) yang telah memenuhi kewajiban untuk 
memperoleh haknya. 

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Bahwa itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali juga sesuai dengan esensi 
dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang ternyata dalam Pasal 18 
ayat (4) UUJK sebagai berikut: 
"Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja 
konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang 
secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi." 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut 
Mahkamah Agung berpendapat : 
mengenai alasan I : 

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena maksud 
dalam bukti baru PPK 1 dan 2 tentang dokumen lelang yang tidak layak, telah 
dipertimbangkan dalam putusan kasasi, selain itu bukti tersebut tidak 
merupakan bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004; 
mengenai alasan II : 

bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam 
putusan Mahkamah Agung No. 302 K/Pdt/2004 amarnya tidak mengabulkan 
sesuatu yang tidak dituntut, sedangkan dalam pertimbangan hukum putusan 
bukan mengabulkan sesuatu seperti dimaksud dalam Pasal 67 huruf c Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004; 
mengenai alasan-alasan III dan IV : 

bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena 
suatu pendapat dan suatu kesimpulan dalam putusan Hakim tidak dapat 
dijadikan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan 
Kembali : PT. SENDIKO DAYA UTAMA dan kawan tersebut harus ditolak ; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari 
para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan 
Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan 
peninjauan kembali ini ; 

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 


Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan 
perundang-undangan lain yang bersangkutan ; 

MENGADILI: 

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon 
Peninjauan Kembali : 1. PT. SENDIKO DAYA UTAMA, 2. PT. NATINDO 
CITRA PERSADA tersebut ; 

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(
dua juta lima ratus ribu rupiah) ; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung pada hari Senin tanggal 9 Juni 2008 oleh H. Muhammad Taufik, 
SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 
Ketua Majelis, Dr. H. Muhammad Saleh, SH.,MH dan I Made Tara, SH. Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota 
tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH Panitera Pengganti dengan 
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. 

Hakim-Hakim Anggota Ketua
Ttd./Dr.H. Muhammad Saleh, SH. Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH.MH.
Ttd./ I Made Tara, SH.


Biaya – biaya : Panitera Pengganti 
1. M e t e r a i ………………….. Rp. 
2. R e d a k s i ………………… Rp. 
3. Administrasi 
6.000,1.000,-
Ttd./Albertina Ho, SH.,MH. 
peninjauan kembali ......... Rp. 2.
Jumlah Rp. 2.500.000,493.000,-
Untuk Salinan 
Mahkamah Agung RI 
An. Panitera 
Panitera Muda Perdata 

MUH DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040.030.139


Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 396 PK/Pdt/2007 

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s