Proses Peradilan Anak di Indonesia

BAGAIMANA PROSES PERADILAN ANAK BERLANGSUNG
KONVENSI 

Hak-hak Anak (KHA) telah
disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh
lebih dari 150 negara di dunia. Di Indonesia sendiri
telah lebih dari sepuluh tahun berlalu sejak pemerintah
memutuskan untuk mengakui konvensi ini, tetapi
secara mengejutkan sejumlah besar anak masih
kehilangan hak-hak mereka.

Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-
anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena
tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula
anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum.
Tindakan yang melawan hukum, seperti pencurian,
perkelahian dan narkoba, sangat sering dilakukan
oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah
kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.
Pasal 13 (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (UU No.23 tahun 2002),
disebutkan, setiap anak selama dalam pengasuhan
orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung
jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan :
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Penelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan, dan
f. Perlakuan salah lainnya.
Selanjutnya dalam Pasal 11 UU No. 23 tahun
2002 disebutkan pula, bahwa setiap anak berhak
untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecer-
dasannya demi pengembangan diri.
Anak adalah pemimpin masa depan. Siapapun
yang berbicara tentang masa yang akan datang,
harus berbicara tentang anak-anak. Menyiapkan In-
donesia ke depan, tidak cukup kalau hanya berbicara
soal income per capita, pertumbuhan ekonomi, nilai
investasi, atau indikator makro lainnya. Sesuatu
yang paling dasar adalah, sejauh mana kondisi anak
disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan negara.
Anak-anak yang karena ketidakmampuan,
ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik,
mental maupun intelektualnya perlu mendapat
perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang
tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta
pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan
kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari
orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Pasca musibah tsunami di Aceh, tidak sedikit
anak-anak yang harus memutuskan apa yang harus
dilakukannya untuk mempertahankan hidup. Alhasil
tidak sedikit anak-anak melakukan tindak kejahatan,
hanya untuk mempertahankan hidup mereka.
Dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Banda Aceh,
disebutkan bahwa tidak sedikit anak-anak melakukan
tindak kejahatan seperti pencurian, perkelahian,
diakibatkan oleh tidak adanya perhatian dari orang
dewasa terutama orangtua atau wali mereka. Bahkan
lebih menyedihkan lagi, tidak sedikit orangtua atau
wali anak, memanfaatkan anak-anak mereka untuk
dijadikan sumber pencari nafkah dengan menyuruh
anak-anak meminta-minta di keramaian. Selain itu,
faktor kejahatan juga terjadi karena desakan
ekonomi dan ketiadaan pendidikan.
Direktur LBH Anak Banda Aceh, Ayu Ningsih,
mengatakan selaku warga yang hidup dan tinggal di
wilayah hukum, meski masih menyandang status
anak, jika mereka melakukan tindak kejahatan tetap
saja akan diproses secara hukum. Namun
berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan
Anak, tentu saja proses penyelesaian tindak
kejahatan anak secara hukum harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 16 (3) UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan
bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana
penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan
hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir.
Setiap orang tua yang memiliki anak yang
bermasalah dengan hukum, sebut Ayu, sebaiknya
membuat pengaduan dan pelaporan kepada
lembaga-lembaga yang berkonsentrasi melindungi
hak-hak anak, salah satunya adalah LBH anak.
Namun, orangtua juga tidak perlu terlalu khawatir,
jika kasus anak yang bermasalah dengan hukum
sudah terlanjur di bawa ke kepolisian untuk
diselesaikan melalui jalur hukum.
Untuk saat ini, setiap instansi kepolisian sudah
memiliki satu unit pelayanan yang dikhususkan untuk
menangani hal-hal yang sifatnya khusus, seperti
penanganan kasus perempuan dan anak. Unit
pelayanan tersebut dinamakan RPK atau Ruang
Pelayanan Khusus. Di bagian ini semua kasus yang
ada kaitannya dengan anak dan perempuan akan
ditangani sesuai aturan yang berlaku.
Tim RPK Polda Aceh, mengatakan, sampai
saat ini setiap unit RPK yang ada di semua Polres
di Aceh sudah diaktifkan untuk melayani kasus-
kasus yang khusus, seperti penanganan kasus anak
yang bermasalah dengan hukum.
Menurut Tim RPK Polda Aceh, setiap ada
pelaporan tindak kejahatan anak, yang masuk ke
setiap unit RPK di masing-masing Polres akan
ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Untuk kasus yang melibatkan anak
sebagai pelaku tindak kejahatan, tim RPK akan
mengupayakan tindakan Diversi alias upaya
penghentian kasus dan kemudian diselesaikan
secara damai dan kekeluargaan. Hal ini dilakukan
karena pelaku tindak kejahatan adalah anak-anak.
Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan,
setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak
pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan
bantuan lainnya. Dalam bagian penjelasan atas
Undang-undang no 23 tahun 2002 tersebut
dikatakan, bantuan lainnya dalam ketentuan ini
termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi,
vokasional dan pendidikan. Tim RPK Polda Aceh
juga menyatakan, setiap kasus yang masuk ke
kepolisian, jika sang pelaku belum didampingi oleh
kuasa hukum, maka tim RPK Polda berkewajiban
melaporkannya kepada institusi LBH Anak,
sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban
tindak pidana bisa mendapat pendampingan dan
bantuan hukum.
Hal lain yang juga dilakukan oleh tim RPK di
kepolisian untuk menangani
kasus tindak pidana oleh
anak adalah, melakukan
restorasi justice. Bagi kasus-kasus yang masuk
akan diselesaikan dengan non pengadilan. Hal ini
tentu saja jika telah disepakati oleh semua pihak
yang terlibat dalam sengketa. Namun jika hal ini
tidak mencapai kesepakatan, maka kasus akan
dilajutkan sampai ke meja hijau alias pengadilan.
Sejak tahun 2005 lalu, pengadilan Banda Aceh,
sudah memiliki bagian khusus untuk menangani kasus
–kasus khusus yang melibatkan anak, yakni Pengadilan
Anak. Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh,
Jamaluddin, mengatakan setiap kasus yang masuk
ke pengadilan adalah kasus yang sebelumnya sudah
mendapatkan proses pendampingan hukum. Namun
karena belum adanya kesepakatan yang dicapai antar
dua pihak yang bersengketa, sehingga kasus-kasus
ini pun akhirnya diselesaikan di meja hijau.
Kasus dominan yang masuk ke pengadilan,
sebut Jamaluddin adalah kasus-kasus pencurian
dan tindak perkelahian. Namun, hampir semua kasus
bisa diselesaikan dengan baik, dan anak-anak yang
menjadi pelaku tindak pidana ini dikembalikan kepada
orangtua mereka untuk mendapat pengawasan dan
pembinaan.
Proses pengadilan anak, akan dilakukan berbeda
dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap
persidangan, majelis hakim akan hadir sebagai
penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan
seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan
untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak.
Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi or-
ang yang paling jahat dan sangat bersalah.
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan,
yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya
melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi
kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan
generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
Orangtua, keluarga dan masyarakat ber-
tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak
asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang
dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka
penyelenggaraaan perlindungan anak, negara dan
pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyedia-
kan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama
dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya
secara optimal.
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan
sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam
kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam
melakukan pembinaan,pengembangan dan per-
lindungan anak, perlu adanya peran masyarakat,
baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga
keagamaan,lembaga swadaya masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia
usaha, media massa dan lembaga pendidikan.
Untuk keperluan masyarakat yang memerlukan
bantuan hukum terhadap anak, dapat menghubungi
Kantor LHB Anak di jalan Angsa No. 2 Kp.
Ateuk Pahlawan, Banda Aceh dengan nomor telepon
06517411587 *****

Hasil Pencarian Anda:

lbh anak

menyuruh anak melakukan tindak pidana

pengadilan anak

hak-hak anak

anak pidana

hukum pidana anak

peradilan anak Indonesia

konvensi hak anak

tindak pidana anak

lembaga perlindungan anak

lembaga bantuan hukum anak

artikel peradilan anak

About these ads

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.