RESUME UU RI No. 40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

RESUME UU RI No. 40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Latar Belakang

Peraturan perundang-undang No 40 tahun 2007 ini dibentuk untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 1 tahun 1995. Adanya pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh peningkatan pembangunan perkonomian nasional yang memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif sehingga UU No. 1 tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Selain itu undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang cepat dan untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan. Hal ini dapat dilihat dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan ini yaitu adanya aturan mengenai pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; dan lain–lain serta adanya perubahan mengenai ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan undang–undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah serta itu undang-undang ini juga mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang dapat mengantur dengan secara jelas dan lebih rinci tentang Perseroan Terbatas agar mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat serta menguntungkan berbagai pihak yang terkait.

Dasar Hukum

 

Dasar Hukum dibentuknya undang-undang ini yaitu :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sistematika UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

 

Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 161 pasal, yang terdiri dari :

  • Bab I ( pasal 1 – 6)

Tentang istilah-istilah penting yang terdapat dalam undang-undang ini dan mengenai aturan-aturan umum perseroan.

  • Bab II ( pasal 7 – 30)

Tentang tata cara pendirian PT sampai dengan keluar pengumuman yang dikeluarkan oleh menteri, tata cara permohonan memperoleh keputusan menteri, mengenai perbuatan hukum atas nama perseroan dan tata cara membuat Anggaran Dasar serta perubahan Anggaran Dasar.

  • Bab III (pasal 31 – 62)

Tentang ketentuan Modal Dasar, cara penyetoran modal saham, ketentuan mengenai pembelian kembali saham, mengenai cara penambahan dan pengurangan modal perseroan dan hal-hal yang berkaitan dengan saham.

  • Bab IV (pasal 63 – 73)

Tentang cara pembuatan rencana kerja perseroan, menganai laporan tahunan serta kewajiban penyisihan laba bersih serta penggunaannya.

  • Bab V ( pasal 74)

Tentang kewajiban setiap perseroan melakukan tanggung jawab social dan lingkungan serta jika sanksi jika tidak melakukannya.

  • Bab VI (pasal 75 – 91)

Tentang fungsi dan penyelenggaraan RUPS oleh direksi, mengenai hak suara dan pemungutan suara dalam RUPS serta keputusan RUPS.

  • Bab VII (pasal 92 – 121)

Tentang fungsi, tugas, kewajiban pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris.

  • Bab VII ( pasal 12 – 137)

Tentang tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan.

  • Bab IX (pasal 138 – 141)

Tentang tujuan danpermohonan pemeriksaann terhadap perseroan.

  • Bab X (pasal 142 – 152)

Tentang hal- hal yang erkait dengan pembubaran perseroan, tugas dan kewajiban likuidasi serta berakhirnya status Badan Hukum Perseroan.

  • Bab XI ( pasal 153)

Tentang ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam pendirian suatu perseroan

  • Bab XII ( pasal 154 – 156 )

Tentang ketentuan-ketentuan lain

  • Bab XIII ( pasal 157 – 158)

Tentang  ketentuan-ketentuan peralihan

  • Bab XIV ( pasal 159 – 161)

Tentang ketentuan-ketentuan penutup

Hal-Hal Penting

 

Prinsip-prinsip Hukumnya

  1. Cara mendirikan suatu Perseroan terbatas
  2. Membuat Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
  3. Ketetuan mengenai Modal Dasar dan saham
  4. Ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
  5. Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris
  6. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan Terbatas
  7. Pembubaran dan berakhirnya status Badan Hukum Persereoan

Pendapat Para Ahli

 

Kadin berpandangan secara umum ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan kemajuan yang cukup berarti. Namun demikian khusus ketentuan dalam pasal 74 masih memerlukan penjelasan dalam peraturan pemerintah yang dapat tetap menjamin iklim investasi yang sehat.

(http://www.governanceindonesia.com/ )

 

Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Hariyadi B Sukamdani mewakili para pemohon menyatakan, aturan mandatori CSR membuat investor cenderung menunda rencana investasinya di Indonesia. “Pasal 74 itu berlebihan dan seharusnya tidak diperlukan. Yang berlaku di dunia, CSR adalah sukarela setelah perusahaan memenuhi kewajiban dasarnya, bukan langsung menjadikannya sebagai mandatori,”

(http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/gateway.php?sid=news&mode=read&id=122 )

Pendapat Pribadi

 

Saya berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  dengan praktek pelaksanaanya perlu adanya sinkronisasi demi terwujudnya kepastian hukum terkait. Seperti  ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  yang ditentukan bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200  tersebut  juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 24 Februari 1998 (”PP No. 26/1998″). Namun meskipun Pasal 16 ayat (1) huruf d  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  dan PP No. 26/1998 telah secara tegas mengatur mengenai pemberian nama Perseroan, masih ada  di dalam praktek pelaksanaannya Perseroan yang didirikan menggunakan nama yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha.

Hasil Pencarian Anda:

latar belakang dibentuknya uu no 40 tahun 2007 ttg pt

About these ads

2 Comments

  1. Ga ngerti =)) (•̃-̮•̃) ♒ђåª•ђåª•ђåª♒ (•̃-̮•̃) =))
    Sukses dhe blognya…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.