JALINAN PASANGAN NILAI ETIKA PROFESI HUKUM ARBITER

JALINAN PASANGAN NILAI ETIKA PROFESI HUKUM ARBITER

(Author:  ”Miranda Rule”, If you want to copy paste  this article in your blog, please to share linkhttps://lawmetha.wordpress.com to  your blog) 

ABSTRACT

Etika merupakan ilmu pengetahuan filosofis tentang persoalan nilai moral prilaku manusia. Secara umum profesi arbiter mempunyai etika untuk memberikan solusi penyelesaian yang lebih tepat dan cepat sesuai dengan keahlian arbiter. Untuk itu dalam profesi hukum arbiter perlu penyerasian dengan jalinan pasangan nilai.

Kata Kunci: Etika, Arbiter, Jalinan Nilai.

 

            I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti hakim dan jaksa, arbiter bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, karena Arbiter bekerja untuk sebuah lembaga independen yang sama halnya seperti Advokat. Arbiter bukanlah seorang hakim, namun ia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan putusan.

Ada 2 prinsip dasar arbitrase yang harus dipegang oleh arbiter dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1)      Penyelesaian arbitrase harus didasarkan pada penyelesaian yang cepat, mandiri, dan adil;

2)       Penyelesaian perkara diluar pengdailan atas dasar perdamaian, terjaminnya kerahasiaan sengketa, terhindar dari kelambatan karena prosedural dan administrasi, serta penyelesaian menekankan konsep win-win-solution.

Penyelesaian yang dilakukan oleh profesi arbiter pada umumnya mencakup bidang komersial di Indonesia, masih terdapat dalam yurisdiksi perdata, adanya itikad dari para pihak untuk mengesampingkan penyelesaian di pengadilan, serta adanya perjanjian arbitrase, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini putusan arbitrase bersifat final and binding, artinya putusan yang dibuat oleh arbiter bersifat terakhir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, dalam putusan arbitrase tidak dimungkinkan terjadi upaya hukum apapun bagi para pihak apabila tidak puas terhadap putusan yang dibuat oleh arbiter.

Namun di dalam praktek seringkali terjadi meskipun tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, tetapi putusan arbitrase tersebut dapat diajukan pembatalan. Sehingga putusan arbitrase yang pertama dibatalkan pada putusan arbitrase tingkat kedua. Dan pada putusan arbitrase tingkat kedua ini dapat dibatalkan dengan putusan arbitrase tingkat ketiga. Prinsip dasar arbitrase untuk penyelesaian sengketa secara lebih cepat, murah dan sederhana juga seringkali tidak terjadi.

Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1)      surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2)      setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

3)      putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Hal ini dapat kita lihat kasus sengketa antara Pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa Pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri. dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah Pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke 9.

Dalam tingkat kedua yang merupakan putusan panitia adhoc ICSID sebagai akibat dari permohonan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan putusan (annulment) tingkat pertama yang berisikan bahwa Pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama, namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (illegal selfhelp) terhadap penanaman modal asing.

Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US $ 3.200.000 pada tingkat pertama.

Ketiga badan hukum tersebut diatas, telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak wajar sehubungan dengan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia c.q BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

            Dengan melihat penyelesaian kasus sengketa penanaman modal asing antara Pemerintah Indonesia c.q BKPM dengan PT AMCO Limited melalui “legal dispute” pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing oleh Pemerintah Indonesia c.q BKPM maka yang perlu mendapat perhatian bagaimana proses beracara melalui arbitrase yang menurut teori dapat dilalui dengan cepat dan hasilnya memuaskan kedua belah pihak, namun dalam praktik seperti pada contoh kasus ini menghabiskan waktu sekitar 9 tahun lamanya.

Nilai pada hakekatnya adalah sesuatu yang diinginkan (positif) atau sesuatu yang tidak diinginkan (negatif). Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan dalam hal nilai tersebut bersifat positif, dalam arti menguntungkan atau menyenangkan dan memudahkan fihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya berkaitan dengan nilai tersebut.[1]) Nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan apa yang tidak baik. Apabila dihubungkan dengan kegiatan Profesi hukum arbiter, maka seorang arbiter harus memberikan solusi penyelesaian yang lebih tepat dan cepat sesuai dengan keahlian arbiter yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran.

            II. PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam paper ini adalah sebagai berikut: Jalinan pasangan nilai apa saja yang perlu diserasikan dalam etika profesi arbiter?

            III. KERANGKA KONSEP DAN TEORI

            Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispuite who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both perties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.[2]) Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. [3])

Etika berasal dari ethnics atau ethos yaitu sistem nilai dan norma-norma moral. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam tiga arti:

a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak

dan kewajiban moral ( akhlak ).

b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak

c. Nilai mengenai benar dan salah yang di anut suatu golongan atau

masyarakat.[4])

Etika sebagai cabang filsafat dapat didekati secara deskriptif dan normatif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas misalnya berupa adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan dilarang.[5]) Etika deskriptif membicarakan tentang perilaku apa adanya, yaitu prilaku yang terjadi pada situasi yang membudaya yang menjadi ukuran baik dan buruk bagi suatu tindakan apa konsekuensi atas pelanggaran nilai-nilai etika itu.

Etika normatif berusaha menetapkan berbagai sikap dan prilaku ideal yang seharusnya dimiliki dan dijalankan manusia serta tindakan apa yang seharusnya diambil untuk menggapai sesuatu yang bernilai dalam hidup ini. Menurut Bertens, sebagaimana dikutip Darji darmodiharjo dan Shidarta, etika normative ini justru adalah bagian terpenting dari etika karena di sinilah berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral.[6])

Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan terbuat yang tidak etis bagi anggotanya.[7])

Kanter memberikan fungsi tambahan lainnya dari kode etik profesi. Yang pertama adalah kode etik profesi penting untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Kode etik profesi digunakan untuk menyelenggarakan dan menetapkan patokan-patokan tertentu bagi kalangan profesional, sehingga dapat memberikan argumentasi kepada masyarakat atau klien yang beranggapan bahwa kaum profesional cenderung mengakibatkan hukum menjadi negatif karena memonopoli keahlian. Selain itu, fungsi yang kedua adalah kode etik perlu untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan bahwa pada dasarnya, kode etik dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang juga mengakibatkan kewajiban profesi yang semakin berkembang.[8])

Setiap kode etik profesi harus dibuat secara tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dan dalam bahasa yang baik. Sumaryono menyatakan bahwa alasan mengapa perumusan kode etik harus dalam bentuk tertulis adalah karena fungsi dari kode etik itu sendiri, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, untuk mencegah campur tangan pihak lain, dan mencegah kesalahpahaman dan konflik. Sumaryono menyebutkan ada kelemahan dari bentuk tertulis itu, yaitu:

1)      Bahwa kalangan profesional adalah orang yang realistis, yang berjalan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Idealisme yang terumuskan dalam kode etik tidaklah selalu sesuai dengan fakta yang terjadi. Hal ini menyebabkan para profesional berpaling pada kenyataan dan mengabaikan idealisme yang terkandung dalam kode etik. Beliau menyebutkan bahwa kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.

2)      Kode etik profesi tidak dilengkapi oleh sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggarannya. Hal ini memungkinkan kaum profesional yang tidak memiliki integritas atau yang berintegritas lemah untuk berbuat hal-hal yang menyimpang dari kode etik profesinya.[9])

Ada 3 prinsip yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjalankan profesi luhur menurut Franz Magnis-Suseno yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Kebebasan social adalah terbatas, dan pembatasannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.[10]) Black’s Law Dictionary memberikan pengertian mengenai tanggung jawab profesi adalah ”one engaged in one of learned professions on in an occupation requiring a high level training and proficiency.” Unsur yang ada dalam definisi tanggung jawab profesi adalah adanya orang yang memberikan jasa dan tanggung jawab dari pengemban profesi atau pemberi jasa terhadap jasa yang diberikannya yang memerlukan keahlian. Tanggung jawab profesi terdiri atas dua macam, yaitu tanggung jawab profesi berdasarkan kode etik organisasi profesi yang bersangkutan (intern), dan tanggung jawab profesi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan (ekstern).

            IV. PEMBAHASAN

 

            Nilai adalah mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, baik atau jelek yang dalam filsafat bertujuan untuk mencapai suatu keserasian. Adapun nilai-nilai tersebut saling berpasangan dan bersitegang antara satu dengan yang lainnya. Bertegangan dalam hal ini adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa dalam suatu pasangan tertentu, nilai yang satu pada hakekatnya bersifat mendesak nilai yang lain. Namun kedua nilai tersebut tidak boleh saling meniadakan.[11])

                Profesi arbiter merupakan profesi yang mempunyai prospek sangat cerah untuk masa kini dan masa mendatang di Indonesia. Untuk bisa berprofesi sebagai arbiter salah satu syaratnya adalah haruslah seorang professional. Seorang arbiter dalam menjalankan profesi haruslah mempunyai keserasian dengan jalinan nilai-nilai yang ada.hal ini selaras dengan tujuan hukum itu sendiri untuk mencari kedamaian.  Kedamaian berarti keserasian antara nilai ketertiban dengan kententraman, yang mengejawantah pada tugas hukum yakni kepastian hukum dan kesebandingan hukum.[12])       

            Seorang arbiter dalam menjalankan profesinya, haruslah menyerasikan antara nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Kepastian hukum bersifat menyaramatakan, sedangkan kesebandingan hukum bersifat membedakan. Seturut dengan pendapat Bismar Siregar dalam sebagaimana dikuitp dalam buku Prof Darji dan Sidharta, bahwa tujuan hukum adalah keadilan,  bila untuk mencapai keadilan tersebut perlu untuk mengorbankan kepastian hukum, maka ia akan mengorbankan kepastian hukum. Hukum adalah sarana dan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?[13])

            Arbiter sebagai pihak swasta yang diberi hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab oleh negara (undang-undang) tidak selalu harus melihat kepada nilai kepastian hukum yang menyamaratakan untuk mencapai keadilan. Keadilan juga jangan disamakan dengan kesebandingan dan dipertegangkan dengan nilai yang lain oleh karena secara konsepsionil keadilan adalah nilai pencakup-penyerasi, yang bermakna intergrasi.[14])

Untuk mencapai keadilan, seorang arbiter juga harus menyerasikan antar nilai kepentingan pribadi dengan kepentingan antar pribadi. Kepentingan pribadi memfokuskan pada perlindungan hukum satu kepentingan, sedangkan kepentingan antar pribadi memfokuskan pada perlindungan individu-individu sebagai kesatuan masyarakat yang utuh. Sependapat dengan John Rawls perlu ada keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.[15]) Menurut  Rawls hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.[16])

            Selain nilai kepentingan pribadi dengan kepentingan antar pribadi, jalinan nilai lain yang perlu diserasikan oleh seorang arbiter adalah nilai nasionalism dan nilai internasionalism. Di dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan seorang arbiter dimana terdapat terdapat unsur asing di dalamnya seperti kasus sengketa penanaman modal asing antara Pemerintah Indonesia c.q BKPM dengan PT AMCO Limited. Sengketa dimana terdapat unsur asing tersebut, termasuk ke dalam hukum perdata internasional. Sehingga seorang arbiter harus menyerasikan antara nilai nasional dan nilai internasional mengenai hukum manakah yang akan dipakai. Apakah kalusula pilihan hukum dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak, benar-benar mengesampingkan nilai hukum nasional dari masing-masing pihak yang bersengketa?

Agar putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakkan di negara dimana diajukan permohonan eksekusi tersbut, haruslah memperhatikan apakah negara tersebut peserta konvensi internasional tersebut atau tidak? Selain itu juga harus melihat ketentuan di dalam undang-undang negara yang bersangkutan.   Di dalam Pasal 3 konvensi Newyork 1958 diatur mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase, bahwa setiap negara peserta akan mengakui putusan-putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakkannya sesuai dengan aturan-aturan hukum acara yang berlaku di wilayah negara dimana putusan arbitrase tersebut dimohon pelaksanannya. Dalam hal ini jika kita dapat simpulkan, bahwa di dalam ketentuan internasional tetap terdapat unsur nasional dari setiap negara, terdapat jalinan pasangan nilai internasional dan nilai nasional.

Berkaitan dengan kedudukan profesi arbiter adalah sebagai pihak swasta yang diberi hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab oleh negara (undang-undang). Dalam kedudukannya sebagai profesi hukum, peranan arbiter pada umumnya dibagi ke dalam 2 bagian yaitu: 1. Peranan sebelum sengketa terjadi, yaitu melalui pemberian saran, pendapat yang mengikat (binding advice) oleh lembaga arbitrase, berkenaan dengan suatu perjanjian/kontrak; 2. Peranan sesudah timbul sengketa, yaitu melalui pemeriksaan dan pemberian putusan final dan mengikat (final and binding) oleh arbiter. Atas dasar ini, adalah beralasan bagi pengemban profesi hukum arbiter untuk memberikan layanan bantuan hukum yang sebaik-baiknya kepada klien yang membutuhkannya sesuai dengan jalinan nilai-nilai.

Jalinan pasangan nilai lain yang perlu diserasikan oleh seorang arbiter adalah nilai kebaruan dan nilai kelanggengan. Nilai kebaruan memberikan inovasi terhadap suatu pembangunan hukum, sedangkan nilai kelangggengan bersifat memelihara system hukum yang telah ada. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, sorang arbiter harus melihat terhadap suatu perundang-undangan yang telah berlaku. Tetapi apakah dalam hal ini arbiter hanya bertindak sebagai corongnya undang-undang? Tentu saja tidak, karena dalam hal ini arbiter dapat menyerasikan system pasangan nilai-nilai untuk menangggulangi apa yang tidak ada, apa yang rusak atau salah, apa yang kurang, apa yang macet dan apa yang mundur atau merosot, untuk memelihara (=law as a tool of social control) dan meningkatkan (=law as tool of social eigineering) kedamaian pergaulan hidup manusia.[17])


[1])Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtisar Antinomi :Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 45.

[2])St. Paul Minn, Black’s Law Dictionary,(Jakarta:West Publishing Co, 1983)

[3])H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), (Jakarta: Fikahati Aneska,2002), hal. 55.

[4])Abdul Kadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001)

[5])Darji darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 259.

[6])Ibid., hal. 260.

[7])Abdul Kadir Muhamad, Op Cit., hal.77

[8])E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Perdekatan Sosio-Religius.  (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 4.

[9])Ibid.,  hal. 4.

[10])Frans Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 4.

[11])Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Op.Cit.,hal. 46.

[12])Ibid.,  hal. 5.

[13])Darji darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., hal. 156.

[14])Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 17.

[15])Darji darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., hal. 161.

[16])Ibid., hal. 162.

[17])Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Op.Cit.,hal. 21.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s