PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN TENTANG PROYEK PENINGKATAN JALAN DESA

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN TENTANG

PROYEK PENINGKATAN JALAN DESA

Pada hari ini [……] tanggal […….] bulan [……] tahun [……] yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Facilities Management Manager PT [……………………..] berkedudukan di [………………………………….]

kelurahan […………………] selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Direktur PT […………………] yang berkedudukan di [……………] selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pemborongan yang mengikat kedua belah pihak seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut.

PASAL 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima tugas tersebut untuk menyelenggarakan pekerjaan yang meliputi pekerjaan—pekerjaan tersebut ini:
Perkerasan jalan-konstruksi jalan beton (Rigid Pavement) dengan mutu beton [….] tebal […] cm serta bahu jalan.
Proyek tersebut di atas, berada di lokasi [ ……………………….].

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam PASAL 1 harus dilaksanakan menurut :
1. Gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) dan rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan (RKS) dengan semua perubahan sesuai dengan berita acara penjelasan pekerjaan sebagaimana yang menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian pemborongan ini.
2. PIHAK KEDUA menyediakan tenaga kerja, material, dan pelaksanaan pekerjaan.

 

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

1. Pekerjaan yang diterima PIHAK KEDUA, baik sebagian maupun seluruhnya dikerjakan berdasarkan petunjuk PIHAK PERTAMA.
2. Penggunaan sub-kontraktor hanya diperkenankan, bila mana dalam pelaksanaan pekerjaan menghendaki keahlian khusus yang mana keahlian tersebut tidak dimiliki kontraktor induk. Penggunaan sub-kontraktor harus diketahui dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam PASAL 1 harus selesai dan diserahkan untuk pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA dengan memuaskan, selambat-lambatnya dalam waktu […] (……) hari kalender, terhitung semenjak surat perintah mulai pekerjaan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

1. Dalam jangka waktu […] (……) hari kalender, terhitung setelah perjanjian ini diserahkan untuk pertama kali pemeliharaan tetap menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, karena itu PIHAK KEDUA diwajibkan atas perintah-perintah PIHAK PERTAMA dengan mengadakan pernaikan/pembetulan seperlunya sehingga memuaskan PIHAK PERTAMA.
2. Semua biaya perbaikan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan perintah ini, maka pekerjaan itu akan dilaksanakan oleh pihak ketiga atas perintah PIHAK PERTAMA dengan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6

HARGA BORONGAN

1. Jumlah harga borongan untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut dalam PASAL 1 adalah sebesar Rp [……………] merupakan harga yang pasti (fixed lump sum price) termasuk:
‹ Biaya insurance all risk.

‹ Pajak Pertambahan Nilai (PPn 10%).

‹ Perizinan tidak termasuk dalam pekerjaan ini.

 

PASAL 7

PERATURAN PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pelaksanaan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA tersebut dalam

PASAL 6 akan dilakukan sebagai berikut.

‹ Uang muka /DP sebesar 10%

‹ Monthly certificate (progres bulanan)

‹ Retensi […]%, yang akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai

‹ Semua pembayaran harus sudah diterima PIHAK KEDUA selambat-lambatnya […] (…..) hari setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kuitansi/invoice kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

DENDA KETERLAMBATAN
Apabila penyerahan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilakukan tepat pada waktunya seperti yang disebutkan dalam PASAL 4 di atas maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar […] permil (satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi tingginya […] % (lima perseratus) dari harga borongan.

PASAL 9

PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA, dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak jika tidak tercantum dalam uraian pekerjaan
3. Adanya pekerjaan tambah-kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan pekerjaan, kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
4. Untuk pekerjaan tersebut di atas, dapat dibuat perjanjian tambahan.

 

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA FORCE MAJEURE

1. Hal yang termasuk dalam ‘‘keadaan memaksa’’ adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut.

‹ Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir).

‹ Kebakaran.

‹ Perang huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan pemborongan.
2. Apabila terjadi ‘‘keadaan memaksa’’, pemborong harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu […] hari sejak terjadinya ‘‘keadaan memaksa’’ disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis ‘‘keadaan memaksa” dalam jangka waktu […] jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
4. Jika dalam waktu [….] jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang ’’keadaan memaksa’’ tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya ‘‘keadaan memaksa’’ tersebut.
5. Bilamana ‘‘keadaan memaksa’’ itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan- ketentuan PASAL mengenai sanksi, denda, risiko, dan pemutusan perjanjian.

PASAL 11

PELAKSANAAN PIHAK KEDUA DAN PERLANGKAPAN LAPANGAN
1. Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pelaksana dan

mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dan petunjuk dari PIHAK PERTAMA dan penunjukan petugas ini sebelumnya harus ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
2. Izin dari instansi pemerintah yang diwajibkan ada untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu harus diajukan dan diurus oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya agar tidak mengganggu jadwal pekerjaan lainnya.
3. Apabila masih ada ketidakjelasan mengenai hal-hal tertentu dari pekerjaan yang harus dilaksanakan

maka PIHAK KEDUA wajib mengonsultasikan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

 

PASAL 12

PENGAMANA PELAKSANAAN & TENAGA KERJA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja, tenaga kerja, kebersihan lokasi selama pekerjaan berlangsung
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya guna menghindarkan bahwa yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
3. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberi pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Hubungan antara para tenaga kerja dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk kepada peraturan perburuhan yang berlaku.

PASAL 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Pemberi tugas berhak memutuskan perjanjian secara sepihak, dengan pemberitahuan tertulis […] (……) hari sebelumnya setelah melakukan teguran tertulis [….] (…..) kali berturut-turut dalam PIHAK KEDUA.
‹ Dalam […] bulan terhitung tanggal surat perintah kerja tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan pemborongan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian.
‹ Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya.
‹ Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat pekerjaan pemborongan ini

‹ Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan hak pertama sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.
‹ Jika pekerjaan pemborongan ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan jadwal waktu (time schedule) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
‹ Jika dalam satu bulan tidak melaksanakan peringatan tertulis yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RKS/gambar dan atau berita acara penjelasan pekerjaan dan atau berita acara rapat klarifikasi.
2. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksudkan, PIHAK PERTAMA menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan
pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan tersebut, PIHAK KEDUA harus

5

menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip, gambar-gambar, dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

PASAL 14

PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan, pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

2. Jika tidak diperoleh penyelesaian, perselisihan akan diselesaikan oleh suatu badan yang anggota- anggotanya terdiri atas
‹ 1 orang wakil PIHAK PERTAMA,

‹ 1 orang wakil PIHAK KEDUA, dan

‹ 1 orang pihak ketiga yang ditunjuk dan disetujui oleh wakil kedua belah pihak.

3. Jika kedua dari tersebut di atas tidak dapat menyelaikan perselisihan, maka penyelesaian, akan diajukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
4. Apabila sampai terjadi harus diselesaikan melalui pengadilan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri [……………].

PASAL 15

LAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan maupun pelaksanaan oleh sub kontraktor setempat dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan yang jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan
sewaktu-waktu dapat diserahkan.

PASAL 16

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bentuk perjanjian tertulis dan mengikat.
Setiap perubahan yang timbul dalam surat perjanjian pemborongan ini jika tidak diatur secara khusus

dalam surat perjanjian ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

PASAL 17

PENUTUP

Surat perjanjian ini mulai berlaku serta mengikat kedua belah pihak saat ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari [………………..] tanggal [……………..] bulan […………………..]tahun […………………….] yang aslinya dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya.
Untuk keperluan administrasi, dibuat tembusan dalam rangkap 4 (empat).

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

[…………………………….] [……………………………..] SAKSI-SAKSI:
1. [……………………………….]

2. [……………………………….]

 

About these ads

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.