PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN ANAK-ANAK

Contoh latar belakang proposal skripsi

PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN ANAK-ANAK

A. Latar Belakang

Dewasa ini permasalahan anak di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Mulai dari kekerasan terhadap anak, permasalahan anak jalanan, anak cacat, trafficking, kesehatan anak dan pendidikan anak, serta masalah-masalah anak lainnya.  

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga anak sebagai calon penerus bangsa mempunyai hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Dalam Konvensi Hak Anak, hak anak dapat dikelompokkan menjadi (1) hak terhadap kelangsungan hidup, (2) hak terhadap perlindungan, (3) hak untuk tumbuh dan berkembang, (4) hak untuk berpatisipasi.

 

Melihat kepada point ke 2 Konvensi Hak Anak mengenai hak anak terhadap perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan terhadap diskriminasi maupun eksploitasi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, (2)hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan dari eksploitasi, meliputi (1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dan penyalahgunaan obat bius dan narkoba, (4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan (5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

 

Bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari proses hukum. Anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

 

Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ada 7 (tujuh) pilar Peradilan Anak, yaitu Polisi, Pengacara, Jaksa, Hakim, Petugas Bapas, Petugas Lapas, dan Warga Masyarakat.  Dalam Pengadilan anak lembaga kepolisian adalah pintu gerbang penanganan perkara anak yang berperan menangkap dan memeriksa dalam proses pembuatan Berita Acara Pengadilan (BAP). Di dalam UU No 3 tahun 1997, Pasal 1 disebutkan, “penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia” . Ini berarti tugas penyidikan dalam pengadilan anak tetap berada di tangan polisi. Namun, polisi yang menyidik harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Pasal 41 ayat 2).

 

Di dalam menjalankan penyidikan, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1). Selain itu, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42).

 

Di dalam menjalankan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasar barang bukti permulaan yang cukup (Pasal 44 ayat 1). Penahanan tersebut hanya berlaku selama dua puluh hari (Pasal 44 ayat 2). Jika pemeriksaan belum selesai maka, atas permintaan penyidik, penahanan bisa diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk waktu paling lama sepuluh hari (Pasal 44 ayat 3).

 

Dalam jangka waktu tiga puluh hari – sejak penahanan – penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum (Pasal 44 ayat 4). Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas belum selesai maka tersangka (anak yang ditahan tersebut) harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 44 ayat 5).

 

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau tempat tertentu (Pasal 44 ayat 6).

Dan Berkaitan dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana, perspektif perlindungan anak para aparat penegak hukum seperti polisi masih sangat memprihatinkan dan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Dalam refleksi akhir tahun 2009, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan tindak pelanggaran hak asasi manusia usia anak oleh aparat penegak hukum didominasi oleh jajaran kepolisian. Hal ini ditunjukkan dengan  tindakan  Kasus pemidanaan 10 anak Tangerang yang dituduh berjudi oleh Polsek Metro Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka semula dituduh kerap melakukan pencurian di area bandara tersebut.

Namun karena tidak ditemukan cukup bukti, oleh polisi mereka dikenakan pasal 303 KUHPidana yakni perjudian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Karena saat mereka ditangkap, mereka sedang bermain tebak koin. Sebanyak 10 anak penyemir sepatu tersebut ditangkap di areal parkir terminal B1 bandara dengan tuduhan melakukan praktek judi dimana  penangkapan tersebut juga disertai kekerasan dan penganiayaan. Mereka juga ditahan selama 29 hari, tanpa didampingi pengacara. Hal ini sungguh sangat ironis, mengigat polisi sebagai aparat pengegak hukum yang seharusnya  mengayomi masyarakat  dan berperan adil justru melakukan banyak pelanggaran terhadap hak asasi anak.

 

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat karya tulis yang berjudul “PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  YANG DILAKUKAN ANAK-ANAK”.

 Hasil Pencarian Anda:

1. peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian

2. upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian

3. skripsi peran serta dalam menggulangi perjudian dalam masyarakat

4. tindak pidana yang dilakukan oleh polisi

5. skripsi fungsi polri

6. eksistensi kepolisian dalam sistem peradilan pidana

 

 

About these ads

1 Comment

  1. [...] 2. PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN ANAK-ANAK [...]


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.