Surat Edaran (S.E.) Mendagri No.: 188.34/1586/SJ tentang Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah

            A. Latar Belakang

Pola hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan selalu berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam negara kesatuan seperti yang dianut di Indonesia, apabila hanya ada satu kekuasaan yang berhak membentuk Undang-Undang yang berlaku di suatu negara, yaitu pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mulai digulirkan pada tahun 1999, pengaturan pola hubungan pusat dan daerah disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan penyusunan produk hukum daerah tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsekwensi bentuk negara yang menjadi kesepakatan para founding father. Konsep Negara Kesatuan yang kemudian oleh Soepomo diberi nama Negara Integralistik ketika menyampaikan dalam pidatonya di BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 memberikan gambaran dan kemudian menguraikan ciri khas negara tersebut, yaitu kesatuan antara pemerintah dan rakyat.

Dalam perkembangannya Negara Kesatuan dapat menganut serta melaksanakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. [1])

Pengertian asas dekonsentrasi dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

1. Asas yang menghendaki wilayah negara dibagi-bagi menjadi wilayah-wilayah administrasi, yaitu lingkngan kerja perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.

2. Asas yang menghendaki adanya pemerintahan administrasi atau pemerintahan pamong praja di daerah-daerah.

3. Asas yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pegawai-pegawainya atau pejabat pejabatnya di daerah-daerah.

Sedangkan pengertian asas desentralisasi dapatlah dimaknai 3 hal, yakni :

1)      Asas yang menghendaki dibentuknya daerah-daerah otonom.

2)      Asas yang menghendaki dibentuknya pemerintahan daerah otonom.

3)      Asas yang menghendaki adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom menjadi urusan rumah tangganya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 butir 8 memaknai dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan pada Pasal 1 butir 7 desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hans Kelsen :

”Pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara, karena negara merupakan tatanan hukum (legal order), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (central norms) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (desentral or lokal norms). Jadi apabila kita membicarakan tatanan hukum yang desentralistik, maka hal itu akan dikaitkan dengan lingkungan tempat berlakunya suatu tatanan hukum yang berlaku secara sah tersebut.” [2])

Mengenai konsepsi bentuk negara dan pola hubungan pusat dan daerah Ni’matul Huda mengatakan bahwa :

”Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan, didalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.” [3])

Otonomi daerah yang telah dilaksanakan melalui beberapa undang-undang, ternyata dalam implementasinya tidak semudah yang diharapkan. Walaupun tidak pada semua daerah, eforia yang terjadi lebih memaknai otonomi daerah sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah di negara kesatuan. Terdapat kecenderungan otonomi daerah dimaknai hanya sepotong-potong , misalnya sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pengertian tersebut sering dijadikan dasar oleh daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah yang berseberangan dengan kebijakan nasional atau produk hukum pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah sering melupakan kalimat penguncinya yang berbunyi sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini yang sering dilupakan, sehingga pemaknaan yang seperti itu menjadikan daerah seolah-olah sebagai negara-negara kecil yang dapat dengan sekehendak hatinya melakukan kebijakan tanpa mempedulikan kepentingan daerah lain dan bahkan kepentingan nasional dengan menyusun produk hukum daerah.

Pemerintah pusat menyadari hal tersebut, sehingga pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk selalu memberikan panduan, arahan dan pedoman yang mampu mengawasi kebijakan daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. Hanya dengan memberikan panduan dan petunjuk yang jelas dalam menyusun produk hukum daerah, daerah dapat membentuk produk hukum daerah yang sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung ketentuan tentang prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind). Konsekwensi dari hal tersebut produk hukum daerah akan terdiri dari peraturan yang bersumber dari otonomi daerah dan peraturan yang muncul karena tugas pembantuan. Penyusunan produk hukum daerah berdasarkan otonomi daerah adalah produk hukum daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi, sementara produk hukum daerah yang muncul dari tugas pembantuan adalah produk hukum daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Pemerintah pusat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun produk hukum daerah. Hal tersebut sebagai dampak beralihnya beberapa kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, semenjak digulirkannya otonomi daerah. Konsekwensi dari kebijakan otonomi daerah menuntut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, diperlukan banyak regulasi daerah. Kebijakan ini sering pada tataran aplikasinya, daerah melampaui kewenangannya yang dengan dalih normatifnya, telah dibingkai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 18 ayat (6) dikatakan bahwa

:”Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan”

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, yang diantaranya termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnnya dalam bentuk produk hukum daerah secara lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang telah dinyatakan secara tegas oleh undangundang sebagai urusan pemerintah pusat.

Kebebasan tersebut bukan berarti daerah diberi hak untuk membentuk produk hukum daerah dalam rangka otonomi, melampaui atau bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal ini menjadi penting karena pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Penyusunan produk hukum daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dasar hukum atas kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau suatu jabatan atau suatu lembaga tidak wenang mengeluarkan peraturan atau keputusan. Sumber kewenangan tersebut dituangkan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan perundangundangan lainnya.

Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah yang baik dan benar diperlukan mulai dari tata cara penyusunannya, sampai dengan penetapannya, baik Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif maupun yang berasal dari hak inisiatif legislatif (DPRD).

Pemerintah pusat wajib mendorong pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah, khususnya yang sudah didelegasikan ke daerah. Hal tersebut perlu diawasi, agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat berbentuk evaluasi atau pembatalan yang diawali dengan memberikan pembinaan dan panduan. Pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak selamanya menyelesaikan masalah dan tidak pula diterima begitu saja oleh pemerintah daerah. Masing-masing mempunyai alasan kenapa suatu produk hukum daerah disatu sisi dibuat dan pada sisi lain dibatalkan. Perbedaan penafsiran mengenai 2 urgensi tersebut yang menjadi kendala tersendiri dalam aplikasinya.

Persoalan lain yang tidak kalah menariknya adalah, apakah dengan adanya pengawasan tersebut dapat menghasilkan produk hukum daerah yang baik, seiring dengan fungsi pemerintah pusat sebagai pembina dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembina dalam pembentukan produk hukum daerah.

            B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan dan tata cara pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah menurut Surat Edaran (S.E.) Mendagri No.: 188.34/1586/SJ tentang Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah ?

            C. Tinjauan Pustaka

Dalam kalangan orang awam, sering dijumpai salah pengertian mengenai istilah peraturan perundang-undangan, undang-undang dan hukum. Pendapat umum menganggap bahwa peraturan perundang-undangan tidak berbeda dengan undang-undang atau hukum. Semestinya yang tepat adalah undang-undang itu sebagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan pada rumpun hirarkhi terendah, yakni Peraturan Daerah.[4]) Pendapat tersebut pada batas tertentu tidak selamanya salah. Kesalahan terjadi pada saat ungkapan tersebut menjadi digeneralisasi bahkan menjadi konsep berpikir bahwa memang peraturan perundang-undangan itu sama dengan undang-undang atau hukum.

”Hukum dapat berupa ”general norm” yang berlaku secara umum dan ”individual norms” yang berlaku untuk orang tertentu. Norma individual ini antara lain lahir dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan hukum karena merupakan ”command” yang mempunyai kekuatan mengikat. Ilmu hukum (rechtswetenschap) membedakan antara undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin), dan undang-undang dalam arti formal (wet in formelezin). Dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. [5])  Hal tersebut yang kemudian dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Dari uraian ini tidaklah begitu salah kalau orang awam mengatakan bahwa setiap aturan tertulis yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah undang-undang. Hanya saja undang-undang disini dalam arti materiil, bukan dalam arti formal.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan mencakup segala bentuk peraturan perundangundangan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pada tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu aspek dari hukum, sehingga pengkajian peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pengkajian hukum. Pengkajian hukum penting hubungannya dengan penerapan hukum dalam penyelenggaraan negara pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan produk hukum daerah merupakan bagian dari pengawasan pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menggunakan kewenangannya pemerintah mengunakan instrumen hukum mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah provinsi ketika gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi dengan mengunakan kewenangan delegasi yang dilimpahkan kepadanya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa : ”Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.” Batasan utama dalam menyusun produk hukum daerah adalah tugas, wewenang, kewajiban. Tugas dimaknai, merupakan tugas satuan pemerintahan tertentu. Kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasan pemerintah, sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang. Dalam menyusun produk hukum daerah, pemerintah daerah mengunakan kewenangannya. Sifat wewenang pemerintahan antara lain expressimplied, jelas maksud dan tujuan, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasanbatasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. [6])

Selanjutnya penyusunan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk produk hukum daerah tersebut mensyaratkan 3 hal :

1)      Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2)      Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

3)      Tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah atau produk hukum daerah lain.

 

           

            D. Pembahasan

Otonomi daerah adalah bagian integral dari upaya demokratisasi di Indonesia. Sentralisasi di hampir seluruh aspek pembuatan kebijakan pada zaman Orde Baru telah mematikan kehidupan demokrasi selama lebih dari tiga dekade, sehingga desentralisasi merupakan suatu prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar untuk menciptakan Indonesia yang demokratis. Dengan otonomi daerah, jarak antara rakyat dan pemimpinnya menjadi dekat sehingga lebih kondusif bagi aksesibilitas dan akuntabilitas seluruh aspek kepemerintahan. Untuk ini, sebagai landasan hukum bagi sistem otonomi daerah yang dikembangkan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjabarkan batas-batas kewenangan pemerintah daerah (pemda) dan asas-asas pembentukan peraturan daerah (perda).

Di berbagai daerah ketika ada upaya sistematis oleh para pembela perempuan dan anak korban kekerasan, pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan akses orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan terlupakan. Komnas Perempuan mencatat, misalnya, 39 kebijakan daerah di tingkat provinsi (14 kebijakan), kabupaten/kota (22 kebijakan) dan desa (3 kebijakan) yang bertujuan memenuhi hak korban atas pemulihan. Bersamaan dengan itu, sebaliknya, muncul pula kebijakan-kebijakan di berbagai daerah yang menguatkan dan melanggengkan praktik-praktik diskriminasi yang hidup di tengah masyarakat.

Kebijakan-kebijakan itu lahir dari proses pembuatan yang sarat berbagai bentuk pembatasan dan pengabaian hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kepemerintahan. Hal ini terutama dilakukan dengan menggunakan alasan moralitas, interpretasi tunggal atas agama tertentu dan/atau atas nama kehendak mayoritas untuk membungkam warga yang tidak setuju. Dalam pelaksanaan, pengucilan terjadi atas mereka yang menentang dan penghukuman dilakukan terhadap warga yang terbukti ataupun dianggap melanggar. Akibatnya, inisiasi dan implementasi kebijakan ini tidak saja membiarkan praktik diskriminasi terus hidup dalam masyarakat, tetapi juga memunculkan situasi yang memperlihatkan lembaga negara menjadi penggagas dan pelaku langsung tindak diskriminasi terhadap warga negaranya. Situasi inilah yang dimaksud sebagai pelembagaan diskriminasi. Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 154 kebijakan diskriminatif serupa ini yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota (134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan). Atas Nama Otonomi Daerah.

            Dalam Surat Edaran (S.E.) Mendagri No.: 188.34/1586/SJ tentang Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah diatur bahwa Mendagri dapat membatalkan berlakunya Peraturan daerah kabupaten/kota.

            Tata cara pengawasan produk hukum kabupaten/kota diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 yang terbagi dalam dua bentuk, yakni :

a. Klarifikasi.

Pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota dalam bentuk klarifikasi melalui tata cara sebagai berikut :

1)      Bupati menyampaikan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

2)      Untuk melakukan klarifikasi Gubernur Membentuk Tim Klarifikasi yang keanggotaannya terdiri Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3)      Tim klarifikasi melaporkan hasil klarifikasi produk hukum daerah kabupaten/kota kepada Gubernur

4)      Hasil klarifikasi Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan, sedangkan hasil klarifikasi Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan

5)      Pembatalan dapat sebagian atau seluruh materi produk hukum daerah, yang dapat berupa pasal dan/atau ayat.

6)      Pembatalan produk hukum daerah disertai alasan dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 60 hari sejak diterimanya produk hukum daerah tersebut.

7)      Bupati/Walikota menghentikan pelaksanaan produk hukum daerah, paling lama 7 hari sejak diterimannya peraturan pembatalan.

b. Evaluasi.

Pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota dalam bentuk evaluasi melalui tata cara sebagai berikut:

1)      Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah paling lama 3 hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

2)      Untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD, Gubernur membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dengan Keputusan Gubernur.

3)      Tim Evaluasi melaporkan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Penjabaran APBD/Pertanggungjawaban APBD, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur.

4)      Hasil evaluasi dimuat dalam Berita Acara untuk dijadikan bahan Keputusan Gubernur.

5)      Gubernur dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tata ruang daerah dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang melalui Menteri Dalam Negeri.

6)      Hasil koordinasi dijadikan sebagai bahan Keputusan Gubernur.

7)      Gubernur menyampaikan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD/Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut.

8)      Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

9)      Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota tersebut dengan Peraturan Gubernur.

c. Keberatan Atas Pembatalan Produk Hukum Daerah.

Bupati dalam menyusun produk hukum daerah tidak selamanya sesuai dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila Bupati tidak dapat menerima pembatalan dari Pemerintah Pusat terhadap produk hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah, dengan alasan yang dapat dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan produk hukum tentang pembatalan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terhadap produk hukum daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi produk hukum daerah yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten, dengan membentuk Tim pemantauan yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

            E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Otonomi daerah tidak serta-merta menghasilkan suatu kehidupan yang lebih demokratis, kecuali ada upaya-upaya khusus untuk memajukan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara substantif. Oleh karena itu masih diperlukan adanya pengawasan terhadap produk hukum daerah  berupa peraturan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan pusat memerlukan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan dalam produk hukum daerah. Penuangan produk hukum daerah perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang disusun pemerintah pusat dan diharmoniskan dengan kepentingan umum, agar dalam pelaksanaan produk hukum daerah memberikan perlindungan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Apabila produk hukum daerah tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan dan  tidak memberikan perlindungan dan kemanfaatan bagi masyarakat, dalam Surat Edaran (S.E.) Mendagri No.: 188.34/1586/SJ tentang Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah diatur bahwa Mendagri dapat membatalkan berlakunya Peraturan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu,  kesadaran hukum dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkritisi  dan menyikapi berbagai macam peraturan, menjadi tolak ukur yang sangat penting.

            Saran

1)      Masih terdapat permasalahan pelaksanaan pengawasan produk daerah yang belum tuntas, diantaranya persoalan format hukum pembatalan oleh pemerintah pusat yang seharusnya dalam bentuk Peraturan Presiden, tetapi dalam pelaksanaanya hanya dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri.

2)      Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah, seharusnya dapat meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Optimalisasi pengawasan tersebut mutlak diperlukan dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pengawasan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk produk hukum daerah kabupaten/kota dan kepada pengadilan tinggi atau pengadilan negeri untuk mekanisme judicial review produk hukum yang sudah mengikat untuk umum. Hal tersebut perlu dibingkai dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengawasan produk hukum daerah.

DAFTAR PUSTAKA

 

A. BUKU-BUKU

Asshiddiqie, Jimly dalam Ni’matul Huda.Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo        Persada, Jakarta, 2006.

Kelsen, Hans dalam Bagir Manan.Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945,        Sinar Harapan, Jakarta.

 

Manan, Bagir.Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia; Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992.

Marbun. S.F.Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty,          Yogyakarta.

Soehino.Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara, Liberty, Yogyakarta, 1993

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

­­________. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

________. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 188.34/1586/SJ tentang Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.


                [1])Soehino, Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 24-25.

 

                [2])Hans Kelsen, dalam Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 24.

 

                [3])Jimly Asshiddiqie dalam Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 96-97.

                [4]) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

                [5]) Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia; Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992 hal. 3

 

                [6])S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal 154.

 

Hasil Pencarian Anda:

1. surat edaran menteri dalam negeri nomor 188.34/1586/sj perihal tertib perancangan dan penetapan peraturan daerah

2. surat mendagri terhadap kepala daerah

3. macam-macam dari metode scat

4. kenapa pemerintah pusat membentuk pemerintahan daerah

5. download surat edaran menteri dalam negeri nomor 188.34/1586/sj perihal tertib perancangan dan penetapan peraturan daerah

6. permasalahan pengawasan produk hukum daerah

7. proposal tentang kewenangan bupati

8. tata cara menyusun urusan pemerintahan dalam bentuk produk hukum daerah

 

About these ads

2 Comments

  1. Hai, sy lg Ada tugas ne untuk cari Surat edaran mendagri no 188.34/1586/sj yang and a jadikan daftar pustaka Dalam karya tulis ini.. Bias mint a ga Surat edaran tsb? Thx before..

    • wa maaf sy juga kebetulan sdang mencari, tp blm ketemu, krn memang sulit mendapatkan na. tp kira2 isi dari surat mendagri na ada terangkum dlm karya tulis tsb. thanks


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.