PENGGUNAAN CEK KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN PRAKTEK PENYELESAIANNYA DI INDONESIA

PENGGUNAAN CEK  KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN PRAKTEK PENYELESAIANNYA DI INDONESIA

(Author:  “Miranda Rule”, If you want to copy paste  this article in your blog, please to share link http://lawmetha.wordpress.com to  your blog)

 I.                   PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain  bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.

Di era globalisasi ini, perjanjian jual beli menjadi hal yang sering untuk dilakukan oleh para pihak berdasarkan suatu kesepakatan bersama. Dalam perjanjian jual beli tersebut, para pihak dapat mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut akan mendapat perlindungan hukum apabila para pihak mempunyai bukti tertulis dalam suatu ikatan perjanjian jual beli. Pihak yang satu menyerahkan hak milik atas suatu barang, pihak lainnya berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pihak yang satu disebut penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan isi perjanjian dan berhak untuk menerima harga (pembayaran), dan pihak yang lain yaitu pembeli berkewajiban untuk membayar harga, dan berhak untuk mendapatkan barang yang diperjanjikan dalam perjanjian jual-beli tersebut.

Dalam praktek apabila harga yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual beli nominalnya cukup tinggi, seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembanyarannya menggunakan surat beharga. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ke tiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu (Abdulkadir Muhammad, 1984 : 4).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Buku I  mengatur jenis surat berharga seperti:

  1. Wesel
  2. Surat sanggup
  3. Cek
  4. Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk

Sedangkan di dalam perkembangannya sekarang muncul jenis surat berharga yang diatur diluar KUHD seperti Bilyet Giro, Travels Cheque, Credit Card. Pembayaran dengan menggunakan surat beharga ini juga berlaku bagi perjanjian jual beli internasional, asalkan terdapat kesepakatan diantara para pihak.

Surat cek sebagai salah satu surat berharga adalah meruga­kan alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang chartal.           Namun berpangkal dari ketentuan-ketentuan dalam hukum Cek yang cenderung memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan penggunaan Cek maka kemudian timbullah masalah di dalam penggunaan cek yaitu cek kosong. Cek Kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika cek dicairkan atau diperlihatkan. Cek kosong timbul karena adanya itikad tidak baik dari penerbit yang sering disebut dengan tindakan penipuan.

Dalam kasus cek kosong yang terjadi di Palembang antara PT Pulau Hijau Asri (PHA) yang melaporkan Siti Faridah karena telah menerbitkan cek kosong bernilai Rp 2 miliar dan Rp 1,2 miliar. Penipuan cek kosong tersebut bermula dari perjanjian pokok yaitu kontrak jual beli crude palm oil (CPO)  antara PT Pulau Hijau Asri dengan Siti Faridah, dimana perjanjian kontrak tersebut bernilai Rp3,2 milyar.

II.                PERMASALAHAN

Penggunaan surat beharga berupa cek dalam perjanjian jual beli telah mengakibatkan berbagai permasalahan di dalam prakteknya salah satunya berupa cek kosong. Mengenai permasalahan cek kosong ini, penulis tertarik untuk  membahas mengenai bagaimanakah penyelesaian masalah yang timbul dalam praktek penggunaan Cek kosong  sebagai alat pembayaran  di Indonesia?

III.             KERANGKA KONSEP DAN TEORI

Penggunaan cek sebagai salah satu media pembayaran transkasi telah dikenal sejak zaman sebelum perang dunia ke II. Saat itu Indonesia sebagai negara tujuan perdagangan utama memandang cek sebagai sebuah alat pembayaran yang paling mudah digunakan. Menurut Keputusan Presiden nomor 470 tahun 1961 alat pembayaran bisa berupa uang Kartal, seperti uang logam dan uang kertas, serta uang giral, seperti cek.

Cek diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178 sampai dengan 229. Menurut ketentuan pasal 178 KUHD, cek mempunyai ciri- ciri yaitu:

  1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;
  2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik);
  4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakaukan;
  5. Tanggal dan tempat cek ditariknya;
  6. Tandatangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).

Personil yang terlibat dalam surat cek adalah penerbit (orang yang menarik); tersangkut (yaitu Bank); pembawa (orang yang ditunjuk); pemegang (orang yang diberi hak); pengganti (orang yang menggantikan pemegang atau kepada endosemen.  Cek tersebut harus dibayarkan oleh tersangkut atas perintah penerbit selama cek tersebut tidak dibatalkan oleh penerbit. Meskipun cek tersebut dapat dibatalkan namun tetap harus menunggu masa penawaran berakhir yaitu setelah 70 hari sari selama cek tersebut belum diambil atau diuangkan kepada bank oleh pemegang.

Dalam perkembanganya Cek semakin banyak digunakan sebagai alat pembayaran. Tuntutan akan kebutuhan hidup manusia dalam perdagangan semakin mendorong ke arah kompleksitas dari bentuk Cek yang semula hanya berfungsi semata-mata sebagai alat pembayaran dalam bentuk baku pada perkembanganya mengalami perluasan ke dalam bentuk-bentuk khusus sesuai peruntukan dan tujuan penerbitanya.

Adapun macam-macam Cek tersebut antara lain:

  1. Cek atas pengganti,  dimana penerbit bertindak juga sebagai pemegang pertama;
  2. Cek atas penerbit sendiri yakni perintah membayar ditujukan kepada penerbit sendiri;
  3. Cek untuk perhitungan orang lain bahwa cek dapat diterbitkan atas permintaan orang ke tiga;
  4. Cek Incaso atau disebut juga cek atas pemberian kuasa atau untuk tagih;
  5. Cek Domisili dimana yang dapat menunjuk dimana cek harus dibayar atau domisili pada surat cek hanyalah penerbit saja;
  6. Cek Kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika cek dicairkan atau diperlihatkan;
  7. Traveller’s cheque ialah cek dalam perjalanan cek untuk orang yang bepergian;
  8. Cek Mundur dimana cek dikeluarkan sebelum tanggal yang tercantum dalam cek tersebut.

Setiap nasabah yang mempunyai rekening di Bank setiap saat ketika diperlukan dapat mengambil uang di dalam rekeningnya di Bank dengan menerbit­kan surat cek, baik untuk seluruh jumlahnya maupun sebagiandemi sebagian. Tetapi nasabah tidak boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya lebih besar dariuang di dalam rekeningnya di Bank. Apabila ia melaku­kan hal yang demikian, ia dikatakan menerbitkan surat cek ko­song. Jadi cek kosong adalah cek yang ditarik dari sebuah rekening, yang dananya tidak cukup untuk membayar cek tersebut

Pengaturan mengenai penarikan cek kosong di Indonesia pernah dimasukkan sebagai bentuk tindak kejahatan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Dalam UU Nomor 17 Tahun 1964 bahkan penarik cek kosong bisa diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau kurungan 20 tahun. Selain itu, penarik cek kosong bisa didenda hingga enam kali nilai cek yang tertulis. Hukuman dijatuhkan kepada si penanda tangan cek kosong, karena mereka lebih mengetahui ketersediaan dana.

Pada saat itu, pemerintah Indonesia menilai perbuatan penarikan cek kosong merupakan tindakan manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah menstabilkan moneter dan perekonomian. Penarikan cek kosong bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan umumnya.

UU Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong di dalam perkembangannya kemudian dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 12 Tahun 1971 tertanggal 16 Oktober 1971 oleh Presiden Soeharto saat itu. Dalam pertimbangannya, pemerintah saat itu menilai UU tersebut menghambat kelancaran lalu lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan khususnya.

IV.             PEMBAHASAN

 

  1. Kasus

Sriwijaya Post – Rabu, 22 Juli 2009 17:58 WIB

PALEMBANG –  Dua kali tagihan utangnya dibayar dengan cek kosong, PT Pulau Hijau Asri (PHA) melalui kuasa hukumnya, Chairul S Matdiah, SH  melapor ke Polda Sumsel, Rabu (2/7). Pelakunya tidak lain adalah Siti Faridah yang merupakan warga negara Malaysia. Akibat perbuatan Siti, PT PHA diduga menderita kerugian hingga Rp 3,2 miliar.

“Tidak hanya Siti Fadilah yang kita laporkan tetapi juga dua orang lainnya yaitu Muskani dan Zamzami. Muskani yang berjanji untuk bertanggungjawab dan Zamzami yang memiliki cek kosong tersebut,” kata Chairul S Matdiah kepada wartawan, Rabu (22/7) yang ditemui usai melapor ke Siaga Ops Polda Sumsel.

Menurutnya, kejadian itu berawal dari kontrak jual beli crude palm oil (CPO) antara Siti dan PT PHA. Perjanjian kontrak itu senilai Rp 3,2 miliar. Selanjutnya, Siti tidak juga melakukan pembayaran terhadap perjanjian jual beli tersebut dan baru pada minggu pertama Juli 2009 memberikan dua lembar cek. Kedatangan Siti pada saat itu bersama dengan Muskani dan Zamzami. Adapun masing-masing cek bernilai Rp 2 miliar dan Rp 1,2 miliar. Saat dicairkan oleh salah satu karyawan PT PHA pada tanggal 8 Juli 2009 ternyata cek tersebut kosong. Siti menemui kembali pihak PT PHA setelah dikonfirmasi bahwa cek yang diberikannya kosong pada tanggal 20 Juli 2009. Siti pun memberikan cek yang baru sebagai alat pembayaran atas perjanjian kontrak jual beli yang berimbas menjadi hutang tersebut. Namun, lagi-lagi saat karyawan PT PHA hendak mencairkannya pada tanggal 24 Juli 2009, cek itu pun merupakan cek kosong.

2. Analisis Permasalahan Dikaitkan dengan Kasus

Pada asasnya setiap  penerbit yang menerbitkan cek seharusnya berlatar belakang  suatu perbuatan dasar dimana penerbit  sebagai seorang nasabah di Bank yang mempunyai rekening tabungan mempunyai dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat cek sebagai alat pembayaran. Namun seringkali di dalam praktek penggunaan cek sering disalah gunakan sebagai tindakan penipuan yaitu cek kosong.

Faktor yang menjadi pendukung praktek penggunaan cek kosong adalah rahasia Bank. Bank tidak akan memberikan informasi mengenai jumlah rekening nasabahnya. Jadi apabila ternyata surat cek itu dananya tidak mencukupi atau kosong, penerima surat cek tidak mungkin mengetahui hal itu. Penerima surat cek hanya percaya bahwa pada saat diperlihatkan ia akan memperoleh pembayaran. Bagi penerbit surat cek yang berspekulasi, hal ini merupakan kesempatan untuk memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan surat cek kosong atau membayar dengan cek kosong dalam transaksi dagang.

Penyelesaian masalah yang timbul dalam praktek penggunaan Cek kosong  sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah bahwa cek tersebut dapat ditagihkan kemudian hari sebelum habis masa pengunjukannya yaitu 70 hari. Tetapi apabila masa pengunjukkan selama 70 hari cek telah lewat dan cek masih ditolak karena belum tersedianya dana, maka masih dapat dimintakan dana sampai waktu selama 6 bulan terhitung  mulai hari penerbitan semula. Setelah waktu 6 bulab telah lewat (daluwarsa), pemegang cek  masih dapat melakukan Hak Regres.

Hak regres adalah hak yang diberikan oleh undang- undang kepada pemegang surat beharga dalam hal terjadi non akseptasi atau non pembayaran. Hak regres atau hak recourse dalam kamus Bank Indonesia adalah Hak Pemegang Surat Wesel/cek/surat sanggup untuk menagih penarik/endosan/avalis guna mendapatkan pembayaran jika pihak tertarik menolak melakukan pembayaran (recht van regres) dan Recourse juga diartikan hak alih bayar. Hak regres diatur di dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 153 KUHD.

Adapun melakukan hak regres dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

  1. Dengan melakukan protes, yang dapat dilakukan dengan  2 macam cara yaitu dengan akte otentik dan dengan protes sederhana.
    1. Dengan akte otentik yaitu tindakan yang dilakaukan pemegang dalam hal terjadi penolakan pembayaran atau non akseptasi yang dibuat dihadapan notaries atau juru sita yang diikiuti oleh 2 orang saksi. Akta tersebut adalah akta tentang penolakan pembayaran atau non akseptsasi (pasal  143 (b) dan (c)).
    2. Dengan protes sederhana, tidak memakai formalitas tertentu artinya tidak harus dibuat dalam akta tersendiri. Protes ini dilakukan dalam hal tidak ada klausuka yang melarang protes sederhana, pemegang tidak ingin melakukan protes otentik, pihak yang diprotes  bersedia memberikan bantuannya yaitu dengan cara menuliskan pernyataan pada surat beharga bahwa akseptasi dan pembayaran ditolak.
  1.  Dengan melakukan notifikasi yaitu pemberitahuan dari pemegang kepada penerbit dan kepada endosan sebelumnya tentang adanya penolongan akseptasi dan pembayaran dalam waktu 4 hari kerja sesudah protes. Endosan yang menerima pemberitahuan harus memberitahukan endosan lainnya dalam tenggang waktu 2 hari kerja sejak saat ia menerima pemberitahuan. Namun notifikasi ini tidak merupakan  unsur yang mutlak dalam melakukan hak regres dan Undang-Undang tidak menegaskan bagaimana cara melakukan notifikasi sehingga ditafsirkan bebas, baik dilakukan secara lisan atau tertulis.

Dalam praktek didunia perbankan apa yang disebut dengan hak regres didalam pelaksanaanya ternyata dihindari olehpihak-pihak yang terkait dalam peredaran surat wesel. Hal ini disebabkan oleh karena:

1. Dari pihak penerbit (Nasabah), pihak perbankan (tertarik), pihak pemegang (pembeli) Tidak mengetahui apa hak regres

2. Prosedur yang diprasyaratkan dalam melaksanakan hak regred tidak / kurang memenuhi keinginan / harapan mereka.

3. Adanya kesepakatan (walaupun tidak dilakukan secara langsung / nayata) bahwa pihak-pihak yang bersangkutan secara bersama-sama menghindari hak regres.

4. Bahwa pelaksanaan hak regres dapat mengurantgi cacat nama terhadap pihak-pihak tertentu.

Namun pada dasarnya, setelah hak regres ini ditempuh, tetapi masih belum dilakukan pembayaran, maka pemegang surat beharga dapat kembali kepada perjanjian pokok. Dimana jika kita kaitkan dengan kasus yaitu perjanjian kontrak jual beli crude palm oil (CPO) antara Siti dan PT PHA yang senilai Rp 3,2 miliar.  Di dalam perjanjian kontrak jual beli tersebut, Siti Faridah yang merupakan warga negara Malaysia berkewajiban membayar Rp 3,2 milyar terhadap pembelian crude palm oil (CPO) terhadap PT Pulau Hijau Asri (PHA).

Adapun di dalam perjanjian kontrak jual beli untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat sesuai dengan ketentuan psl 1320 KUHPerdata yaitu:

1.sepakat mereka yg mengikatkan dirinya;

2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.suatu hal tertentu;

4.suatu sebab yg halal.
Bila sepakat sudah tercapai, maka perjanjian jual beli  tersebut elah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang- Undang  bagi mereka yaitu bagi Siti Faridah dan PT PMA. Kata sepakat ini juga menciptakan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Penjual dalam hal ini PT PMA berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas benda yang dijual belikan yaitu crude palm oil (CPO), menjamin kenikmatan tenteram atas benda tsb dan menanggung cacat benda yang tersembunyi.  Pembeli berhak untuk menerima barang atau benda yang diperjualbelikan dari Penjual dan berkewajiban untuk membayar harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Jadi jika penjual sudah melaksanakan kewajibannya aka penjual juga berhak menerima harga barang berupa sejumlah uang pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Namun dalam kasus “Utang Rp 3,2 Miliar Dibayar Cek Kosong” ini PT PMA tidak mendapatkan hak nya yaitu uang pembayaran senilai Rp 3,2 milyar sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah mereka sepakati.  Sehingga yg dapat dilakukan oleh PT PMA adalah menggugat pihak tersebut dengan dasar wanprestasi yaitu secara lengkap adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian,atau melanggar perjanjian, yaitu melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
Dalam  hal ini dengan dasarnya bahwa belum  dipenuhinya prestasi dari pihak pembeli yaitu Siti Faridah untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual (PT PMA).  Gugatan atau sanksi bagi pelaku wanprestasi dapat berupa menuntut ganti rugi(psl 1243 KUHPerdata) yg terdiri dari 3 unsur yaitu :

1. biaya, yaitu semua pengeluaran/ongkos yang secara nyata telah dikeluarkan oleh PT PMA;

2. ganti rugi, yakni kerugian karena kerusakan barang milik kreditur yg diakibatkan kelalaian debitur;

3. bunga, kerugian yg berupa kehilangan keuntungan yg telah direncanakan oleh PT PMA. Hal ini dapat juga dimintakan pembatalan perjanjian melalui pengadilan (psl 1266 KUHPerdata),atau membayar biaya perkara bila diperkarakan di pengadilan.

Selain menggugat di bidang perdata, PT PMA dapat juga menggugat Siti Faridah di dalam bidang pidana yaitu terkait masalah penipuan. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut:


“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”


            Akibat dari Cek kosong adalah bank wajib memberikan surat peringatan 1,2 kemudian surat pemberitahuan penutupan rekening nasabah jika menarik cek kosong 3 lembar/lebih dalam jangka waktu 6 bulan, menarik cek kosong 1 lembar dengan nominal Rp1 Milyar atau lebih, dan namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku. Ketentuan mengenai Tata Usaha penarikan Cek/ Bilyet giro kosong diatur dalam:

  1. SEBI  No. 2 / 10. DASP Perihal Tata Usaha penarikan Cek/ Bilyet giro kosong
  2. SEBI No. 4/ 17/ DASP Perihal Perubahan Surat Edaran No. 2 / 10. DASP Perihal Tata Usaha penarikan Cek/ Bilyet giro kosong
  3. SEBI No. 8/ 17/ DASP Perihal Perubahan Kedua Surat Edaran No. 2 / 10. DASP Perihal Tata Usaha penarikan Cek/ Bilyet giro kosong
  4. SEBI No. 8/ 33/ DASP Perihal Perubahan Ketiga Surat Edaran No. 2 / 10. DASP Perihal Tata Usaha penarikan Cek/ Bilyet giro kosong

V.                PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Bahwa penggunaan cek sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sering menimbulkan masalah terutama mengenai cek kosong. Cek kosong menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang menerimanya saat transaksi berlangsung. Penyelesaian masalah yang timbul dalam praktek penggunaan Cek kosong  sebagai alat pembayaran  di Indonesia juga sangat rumit karena pemegang cek dibebani prosedur yang panjang untuk mengklaim haknya, sampai akhirnya harus diselesaikan dengan kembali kepada perjanjian pokok para pihak. Hal ini menimbulkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat yang “meragukan”  eksistensi penggunaan surat beharga cek sebagai alat pembayaran di Indonesia.

. Peraturan dan sanksi tegas harus segera diatur dalam Undang-undang.
Peraturan untuk cek kosong hanya sebatas penutupan rekening dan pelaporan kepada Bank Indonesia dan pemilik rekening tidak diperbolehkan berhubungan dengan bank-bank di dalam maupun luar negeri. Itupun setelah pemilik rekening mengeluarkan cek kosong selama 3 kali berturut-turut dalam kurun waktu enam bulan. Peraturan dan sanksi ini kurang kuat untuk menghentikan seseorang mengeluarkan cek kosong.
Dengan ditetapkannya Undang-undang larangan penarikan cek kosong yang meberikan hukuman yang berat diharapkan transaksi usaha tidak akan terganggu dan mengurangi penyelewengan yang selama ini terjadi dalam ranah cek kosong. Negara Indonesia memerlukan peraturan yang tegas dan benar-benar dijalankan di lapangan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan berinvestasi dan berbisnis.

Hasil Pencarian Anda:

hukuman pembayaran dengan cek kosong

putusan tentang cek kosong

permasalahan cek kosong dan penyelesaiannya

kasus giro / cekkosong

makalah tentang surat cek mundur

kasus pembayaran dengan cek kosong

penyelesaian kasus surat berharga

pengaturan mengenai cek kosong

cek kosong adalah

lewat masa pakai,habis masa pakai

norma dan hukum yang berlaku d masyrakat1penipuan cek kosong

contoh kasus penipuan dalam penggunaan surat-surat berharga

undang-undang cek

hal-hal terkait undang-undang perusahaan

definisi disenting opinion1perkara tentang cek kosong

jual beli mata uang dengan dibayar cek

surat edaran mahkamah agung tentang sanksi pidana cek kosong,

 contoh kasus penarikan cek/bilyet giro yang sering di alami bank,

 kasus mengenai surat surat berharga cek,

 kasus dalam surat-surat berharga, putusan tentang cek kosong,

 hukuman pembayaran dengan cek kosong, 

permasalahan cek kosong dan penyelesaiannya

putusan perkara penipun cek kosong

contoh kasus penarikan cek/bilyet giro yang sering di alami bank

penipuan cek kosong

undang-undang cek

contoh kasus surat berharga beserta penyelesaiannya

prosedur cek mundur

kasus dalam penggunaan surat-surat berharga

kasus dan penyelesaiannya surat-surat berharga

pembahasan penipuan bilyet giro kosong

contoh masalah cek dan giro

contoh cek palsu

kasus cek kosong yang dilakukan oleh siti faridah terhadap pt. pulau hijau asri

contoh kasus cek

mengapa penipuan cek kosong bisa terjadi

penyelesaian cek kosong

peraturan cek mundur

penyebab terjadinya cek kosong

cek sebagai alat pembayaran

akibat hukum penerbitan cek kosong sebagai alat pembayaran dalam perjanjian jual beli

contoh kasus bilyet giro kosong

contoh surat wakil ambil cek

cara mengetahui cek kosong atau tidak?

apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang terhadap penerbitan cek kosong ?

penyelesaian kasus cek kosong

sanksi pidana penipuan dalam penggunaan cek kosong

analisis kasus cek kosong

putusan ma ttg cek kosong

mengapa penipuan cek kosong bisa terjadi

surat edaran ma tentang cek kosong

penggunaan cek kosong sebagai alat pembayaran

penyelesaian sengketa cek kosong melalaui jalur hukum

sanksi pidana untuk cek kosong

akibat hukum dari penolakan pembayaran atas cek bagi para pihak

kasus tentang peggunaan cek

alat pembayaran cek

penggunaan cek di perbankan

hukum cek kosong

penggunaan cek kosong sebagai alat pembayaran dan praktek penyelesaiannya di indonesia

larangan menyerahkan cek dan giro kosong

penipuan dengan cek kosong dalam dunia hukum


About these ads

2 Comments

  1. terima kasih, infonya sangat membantu

  2. terima kasih banyak.kalau bisa cantumkan juga cara menganalisa cek kosong at bukanya dagn conto gmbrnya


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.